Pokok-pokok Pikiran:
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
 

Untuk menyelesaikan krisis multidimensi pasca diktator Orde Baru, Negara Indonesia perlu melakukan reformasi di segala bidang, khususnya di bidang politik. Sasaran akhir reformasi di bidang politik adalah terciptanya Negara Indonesia yang demokratis.

Pokok-pokok pikiran yang memberikan kontribusi bagi terciptanya negara Indonesia yang demokratis baik dalam pandangan rakyat Indonesia dan juga masyarakat internasional, dirumuskan oleh Uni Sosial Demokrat sebagai berikut:

Pokok-pokok pikiran:

1. Kedaulatan di tangan rakyat. Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

2. Dipisahkannya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (prinsip Trias-Politica)

3. Format politik baru yang bisa dilaksanakan saat ini s.d. berlangsungnya Pemilu 2004, adalah sebagai berikut

3.1. Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung.

3.2. Jabatan Presiden dibatasi sebanyak dua kali.

3.3. Anggota DPR dipilih langsung oleh Rakyat (melalui sistem distrik atau campuran dengan sistem proporsional – tetapi dalam jangka panjang harus menggunakan sistem distrik)

3.4. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang juga dipilih oleh rakyat

3.5. Jabatan Presiden berlaku lima tahun dengan Sistem Presidensiil.

Butir ketiga ini secara keseluruhan merupakan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan untuk dilakukan sebelum Pemilu 2004. Dengan demikian, UU Pemilu segera disusun mengacu kepada usulan perubahan-perubahan/amandemen UUD di atas.

4. Amandemen UUD 1945 secara keseluruhan yang menyangkut penyempurnaan format politik yang lama ke format politik baru tanpa merubah Mukadimah UUD 1945 saat ini, diserahkan kepada Komite Konstitusi yang terdiri dari Dewan Pakar dan Negarawan yang diusulkan oleh Pemerintah dan DPR. Anggota-anggota Komite Konstitusi ini dipilih dari warganegara Indonesia yang tidak sedang menjabat jabatan-jabatan politik (Pemerintah, DPR, MPR, MA, DPA, TNI, Kepolisian, dlsb.).

Usul-usul dari lembaga-lembaga politik mengenai Amandemen UUD 1945 bisa disampaikan kepada Komisi Konstitusi tersebut. Program dari Komisi Konstitusi ini harus diselesaikan dalam waktu 12 s.d. 18 bulan dan segera dilaporkan kepada Presiden dan diteruskan kepada Sidang Umum MPR pasca Pemilu 2004 yang dijadwalkan khusus untuk mengambil keputusan itu. Sebelum diputuskan oleh MPR, amandemen ini harus disosialisasikan kepada rakyat selama setidaknya satu tahun untuk mendapatkan masukan dan kritik untuk penyempurnaan.

Amandemen UUD 1945 yang ideal sebagaimana diusulkan oleh Komisi Konstitusi diputuskan oleh MPR melalui Sidang Umum MPR-RI yang khusus untuk itu dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

5. Mengacu kepada Pokok Pikiran No. 3 di atas, disusun UU mengenai Susunan & Kedudukan (Susduk) Anggota DPR dan MPR yang baru, yang meliputi hak dan kewajiban anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 2004 sbb:

5.1. Anggota DPR-MPR yang dicalonkan dalam Pemilu oleh Parpol berhak duduk dalam badan legislatif tersebut setelah memenuhi syarat perolehan suara yang ditetapkan oleh UU.

5.2. Pada prinsipnya, DPR bukanlah Dewan Perwakilan Parpol, sehingga harus diakhiri praktik-praktik kekuasaan Parpol di DPR

5.3. Anggota DPR tidak bisa di-recall oleh Parpol, tetapi bisa diberhentikan melalui salah satu dari tiga cara berikut ini :

5.3.1. oleh sidang paripurna DPR (diberhentikan oleh lembaga rakyat itu sendiri) –pelaksanaannya bisa diputuskan melalui sidang yang lebih kecil dimana sidang tersebut merupakan representasi dari sidang paripurna dengan mandat penuh untuk memutuskan kasus tersebut.

5.3.2. oleh keputusan Kepala Negara (administratif) setelah mendapatkan putusan hukum dari Pengadilan Tinggi dan diperkuat Fatwa MA mengenai kasus anggota DPR tersebut bila:

a. ybs melakukan pemberontakan terhadap Negara Indonesia yang sah

b. ybs melakukan tindak kriminal yang diancam oleh hukuman pidana

c. ybs melakukan pencemaran nama baik & penghinaan negara dan untuk ini juga diputuskan oleh pengadilan

5.3.3. oleh satu komite yang dibentuk oleh anggota-anggota DPR yang meiliki integritas dan hakim-hakim agung dari MA

Semua keputusan mengenai pemberhentian anggota DPR ini harus diputuskan dalam waktu 30 hari setelah proses diajukan untuk menghindari waktu yang berkepanjangan yang berakibat menurunnya kinerja DPR. 30 hari setelah diputuskan, ybs harus diganti dengan anggota lain dari Parpol yang mencalonkan anggota tersebut.

5.4. Partai Politik yang ingin menghentikan jabatan salah satu anggotanya yang sedang duduk sebagai anggota DPR bisa mengajukan kepada lembaga rakyat tersebut dan mengikuti prosedur pencopotan yang diusulkan dalam tiga hal di atas.

Kerugian politik yang disandang oleh Parpol yang disebabkan karena tidak bermutunya anggota DPR yang berasal dari Parpol itu akan berakibat menurunnya penilaian rakyat dengan sendirinya terhadap Parpol tersebut pada Pemilu berikutnya.

5.5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia tidak boleh terdiri dari aktivis-aktivis Parpol. Anggota KPU adalah tokoh-tokoh independen dalam masyarakat yang berasal dari LSM, Perguruan Tinggi, dll diluar TNI, Kepolisian dan Pegawai Negeri (yang bebas dari kepentingan politik kekuasaan yang sedang berjalan).

5.6. Ideologi-ideologi yang berlawanan dengan Ideologi Negara (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945), khususnya mengenai maksud dan tujuan Negara Indonesia didirikan, boleh menjadi ideologi-ideologi partai yang ada. Namun, parpol yang ikut dalam Pemilu hanyalah parpol yang menyetujui ideologi negara dan tunduk pada konstitusi negara.

Agar tidak menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan, parpol yang berkeinginan untuk ikut dalam Pemilu meminta clearance dari MA mengenai ideologi yang dibawakannya. Parpol tersebut juga harus menyetujui ideologi negara dan maksud serta tujuan negara Indonesia didirikan, mengatasi ideologi yang dibawakannya.

6. TNI, POLRI, KORPRI dan pejabat-pejabat pemerintahan tidak memiliki hak dipilih maupun memilih. Tetapi secara individual, jika individu yang bersangkutan ingin masuk dalam proses Pemilu, ia harus berhenti (bukan cuti) dari jabatan-jabatan publik tersebut.

TNI dan POLRI adalah alat negara. KORPRI adalah alat pemerintah. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk ikut menjadi calon dari salah satu partai kontestan dalam Pemilu.

7. Untuk menyongsong Pemilu 2004 dan menghindari penundaan, segera dalam waktu singkat Sidang Tahunan MPR 2002 memutuskan agar Pemerintah dan DPR dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyelesaikan UU Pemilu untuk Pemilu 2004.

8. Parpol yang tidak memenuhi syarat perolehan suara lebih atau sama dengan 2% dilarang ikut Pemilu agar terjadi proses penyederhanaan partai yang pada gilirannya memberikan kestabilan politik pasca 2004.

Parpol yang tidak memenuhi syarat tersebut bisa membentuk partai baru atau bergabung dengan partai lain sehingga perolehan suara 2% itu dipenuhi. Khusus untuk Pemilu 2009, minimum perolehan 2% ini dinaikkan menjadi 3% supaya terjadi penyederhanaan, sampai dicapai suatu kondisi ideal struktur kepartaian di Indonesia yang terdiri dari tiga atau empat partai saja.

Partai-partai yang tidak mendapatkan perolehan minimum yang ditentukan 2% atau 3% berdasarkan UU, tidak mendapatkan bantuan keuangan dari negara.

9. Khusus untuk mengakhiri ideologi Dwifungsi secara filosofis dan praktis pasca Pemilu 2004, menjadi tugas Presiden terpilih untuk membangun paradigma baru bagi alat keamanan negara agar ideologi tersebut tidak diulangi kembali dan negara Indonesia menuju pada supremasi masyarakat sipil yang dicita-citakannya.

Untuk mencapai gagasan itu, Uni Sosial Demokrat mengajukan pokok-pokok pikiran di bawah ini:

9.1. TNI/Angkatan Perang Republik Indonesia terdiri dari empat angkatan: AD, AL, AU dan Marinir

9.2. POLRI terpisah dari TNI, di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri

9.3. Pimpinan TNI adalah Kepala Staf Gabungan (bukan Panglima TNI) yang dipilih dari keempat angkatan tersebut.

9.4. Panglima Tertinggi TNI adalah Presiden Republik Indonesia

9.5. Tugas-tugas keamanan masyarakat ada di tangan POLRI. Tugas-tugas keamanan negara ada di tangan TNI.

9.6. Di luar struktur TNI dan POLRI, berdasarkan geografi negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, perlu dibentuk Pengawal Pantai untuk mencegah penyelundupan melalui laut dan mengamankan kepentingan ekonomi negara yang diakibatkan oleh struktur geografi kepulauan tersebut.

9.7. Bila POLRI tidak sanggup menjaga keamanan masyarakat, misalnya dalam kasus huru-hara yang tidak terkendali, POLRI tidak bisa meminta keterlibatan TNI secara langsung untuk mengamankan masyarakat.

Untuk itu, di samping struktur organisasi keamanan yang ada (TNI 4 angkatan, POLRI, Pengawal Pantai), diperlukan –melalui keputusan presiden—pembentukan Garda Nasional dimana elemen-elemen personilnya merupakan anggota pasukan-pasukan TNI dan POLRI yang di-BKO-kan kepada Garda Nasional tersebut.

Pimpinan tertinggi Garda Nasional adalah Presiden Republik Indonesia dan penanggung jawab hariannya adalah Menhankam.

10. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan dan tidak diganti dengan sistem negara federal. Namun paradigma negara kesatuan dalam negara demokratis yang kami cita-citakan berbeda dengan paradigma negara kesatuan di bawah diktator Orde Baru.

Perbedaannya terletak dalam bentuk negara dalam format politik yang merupakan Negara Kesatuan Kepulauan Republik Indonesia (The United Archipelago of Republic Indonesia), dimana di samping pemerintahan pusat, ada otonomi pemerintahan daerah yang tetap mengacu kepada bentuk negara kesatuan yang dimaksud.

Manfaat dari sistem administrasi Negara Kesatuan Kepulauan semacam ini adalalah diakuinya luasan laut + 4 juta km2, dua kali dari luas daratan, oleh masyarakat internasional sebagai wilayah tanah dan air Negara Kesatuan Kepulauan Republik Indonesia.

Demikian pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan kepada masyarakat luas dalam rangka ikut memberikan sumbangan pemikiran yang credible dan bisa secara praktis dilaksanakan mengingat waktu Pemilu 2004 sudah di ambang pintu.

Disebarluaskan kepada masyarakat

di Gedung DPR RI Jakarta, 21 Juni 2002

Uni Sosial Demokrat Jakarta

Yanuar Nugroho                                                         Bambang W. Koesoema

                                                                                  Sekretaris Jenderal                                                                   Presidium

Lainnya:
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail