Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
 
Jakarta, 6 Juni 2000


Kepada
Yth. Bp. Presiden Republik Indonesia
Yth. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia



Hal : Masalah Potensial Disintegrasi Bangsa Berkaitan dengan Gerakan Papua Merdeka


Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden yang terhormat,

Sehubungan dengan semakin tingginya intensitas dan semakin meluasnya eskalasi konflik internal di Indonesia, maka kami dari Uni Sosial Demokrat bermaksud untuk menyumbangkan pokok-pokok pikiran, khususnya mengenai masalah disintegrasi bangsa sehubungan dengan gerakan Papua Merdeka kepada pemerintah.

Pokok Pijakan

1. Bahwa masalah Papua Barat sudah memasuki tahapan yang serius Hasil Kongres Rakyat Papua yang barus saja berakhir menunjukkan bahwa masalah Papua Barat kini menjadi sangat serius. Potensi disintegrasi bangsa bisa menjadi masalah yang sangat pelik jika masalah Papua Barat ini tidak segera ditangani dengan tepat di tengah konflik elite politik yang terjadi di Jakarta, ataupun daerah konflik lainnya seperti Aceh, Maluku ataupun Medan dan Poso.

2. Karenanya, diperlukan penanganan yang cepat, tetapi tidak gegabah Kesalahan penanganan masalah ini dengan tindakan populer namun gegabah, seperti misalnya pada penanganan masalah Timor Timur, akan memperburuk situasi dan menurunkan kinerja pemerintah saat ini. Catatan utama diberikan agar pemerintah tidak terpengaruh dengan usulan Ketua DPR ataupun berbagai pihak lain yang menyarankan dilakukannya intervensi TNI ke Papua secara paksa/dengan kekerasan (beberapa media massa utama memuatnya dalam hari-hari ini). Melakukan tindakan tegas tidak berarti melakukan intervensi TNI dengan cara kekerasan.

Pemikiran Utama

Penyelesaian Papua Barat sebagai bagian integral wilayah Indonesia seyogyanya memenuhi :

1. Kebenaran historis
a. Sejarah Papua, semenjak jaman Majapahit - Sriwijaya, hingga kemerdekaan RI harus dihormati. Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang memutuskan bergabungnya Papua dengan RI harus ditelusuri kembali pelaksanaannya melalui pihak-pihak yang saat itu terlibat untuk membuka kebenaran sejarah Papua.

b. Penyelesaian yang adil atas pelanggaran hak-hak asasi manusia
Tidak bisa dipungkiri terjadinya pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini harus diselesaikan dengan memperhatikan terutama rasa keadilan rakyat setempat. Penyelesaian HAM ini bisa dilakukan secara relatif adil jika pemerintah saat ini berani mengakui adanya pelanggaran HAM yang memang dilakukan saat itu, meminta maaf kepada rakyat dan membangun political will untuk menyelesaikan dampak-dampaknya.

c. Konflik atas pengurasan kekayaan sumber daya alam
Akar masalah konflik berkepanjangan di Papua Barat adalah pengurasan kekayaan sumber daya alam yang ironisnya tidak memberikan benefit pada rakyat lokal. Penyelesaian ini memang bersifat sistemik, dari pusat, yang berkait dengan kebijakan pusat selama ini mengenai pengelolaan kekayaan sumberdaya alam yang kini mengarah pada otonomi daerah.

d. Koreksi atas tiadanya perhatian pemerintah pusat terhadap kehidupan demokrasi serta pembangunan masa depan propinsi paling timur Indonesia selama ini
Koreksi utama berikutnya adalah pemberian perhatian pada propinsi paling timur ini dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan. Otonomi daerah harus diberikan secara luas pada rakyat Papua Barat dengan melakukan proses penguatan masyarakat sipil.

2. Secara umum, penyelesaian masa depan Papua Barat harus visioner (melihat arah baru Indonesia), memenuhi rasa keadilan, persamaan hak warganegara (kesetaraan), kemakmuran ekonomi, pemahaman terhadap masa depan, penghormatan terhadap hal-hak penduduk asli (indigeneous people) dan pengakuan internasional.

3. Penyelesaian Papua Barat melalui proses integral di dalam membangun tata-kehidupan Indonesia Baru, karena paradigma lama mengenai negara sentralistik harus ditinggalkan. Penyelesaian Papua tidak bisa dipisahkan dari penyelesaian menyeluruh masalah peningkatan keadilan yang dihadapi rakyat.

4. Penderitaan Rakyat Papua Barat bukanlah penderitaan ekslusif yang bersifat tersendiri, karena mayoritas rakyat Indonesia juga menderita di bawah administrasi Orde Baru. Artinya, perlu ada proses penyadaran bahwa proses pemisahan diri dari RI, atau penyelesaian dengan cara disintegrasi dari Indonesia, tidak bisa dilakukan begitu saja melalui jajak pendapat/kongres rakyat setempat, tetapi terlebih dahulu harus dilakukan referendum seluruh rakyat jika memang merasa perlu dilakukan proses pembubaran negara RI.

Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden,
Demikianlah butir-butir pemikiran yang ingin disampaikan oleh Uni Sosial Demokrat pada pemerintah. Bersama surat ini juga dilampirkan satu berkas dasar pemikiran dan pijakan politik organisasi kami yang menjadi sumber inspirasi pendapat dan pandangan politik kami.

Terima kasih.


Salam dan hormat kami,
Uni Sosial Demokrat


Bambang Warih Koesoema
Presidium
Lainnya:
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail