Surat Kepada Ketua MPR-RI
 
Jakarta, 16 Oktober 2000


Kepada Yth.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
Bp. Dr. Amien Rais
di Jakarta.


Hal : Sidang Istimewa MPR-RI, segera



Dengan hormat,


Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kesehatan dan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bapak Amien Rais; dan semoga Rakyat Indonesia mendapatkan rahmat akan kinerja kepemimpinan Bapak dalam menjalankan tugas negara.

Sejak krisis moneter yang dimulai pada bulan Juli 1997 hingga sekarang, sangat terasa beban yang dipikul oleh rakyat Indonesia bukan semakin ringan.

Penegakan Keadilan yang merupakan dambaan seluruh rakyat; dan diharapkan menjadi "pintu gerbang" demokrasi, penyelesain krisis, rekonsiliasi, serta harapan diwujudkannya kebebasan, persatuan Indonesia dan kemakmuran; sirna sudah.

Reformasi di negeri ini bergerak tanpa misi. Sistem dan perangkat hukum yang kita miliki; tidak berdaya memberikan tempat yang layak kepada aspirasi rakyat dalam mencari keadilan, serta instrumen hukum yang ada juga tidak memberikan jalan keluar bagi penyelesaian krisis yang semakin meluas. Disamping itu, kinerja pemerintahan terasa lamban, kurang produktif dan tidak efisien.

Level kompetensi pejabat-pejabat pemerintahan kita sangat meragukan dan ternyata kalah berlomba dengan waktu (pemerintahan masa terakhir rezim Soeharto, seluruh pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan juga selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid). Harapan penyelesaian krisis moneter, ekonomi, politik dan sosial yang menggurita terasa tersendat-sendat. Tugas-tugas penyelesaian krisis menjadi makin terasa dihayati secara emosional dan personal.

Sebagian besar rakyat dan para pemimpin mengetahui bahwa krisis kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang kita alami sekarang ini bermula dari krisis moneter dan telah berkembang menjadi krisis multi-dimensi: di bidang ekonomi, sosial politik, dan disintegrasi bangsa. Tetapi sedikit yang sadar bahwa krisis ini dikarenakan beban kewajiban hutang luar negeri dan dalam negeri (obligasi), rekapitulasi perbankan, hutang-hutang swasta dan BUMN sudah meliputi besaran angka sekitar 2000 - 2400 trilyun rupiah (ditulis : Rp 2400.000.000.000.000,-). Sebagai peringatan serius kepada kita semua, hendaknya disadari besaran ini akan terus bertambah tergantung lambat / cepatnya pengentasan permasalahan. Di negara-negara Amerika Serikat dan Uni Eropa , besaran angka beban ekonomi tersebut juga terasa astronomis, wajarlah bila menimbulkan gempa dasyat di negeri kita; dan menyebabkan bencana besar dan sangat merusak.

Dalam keadaan normal, sistem berbangsa dan sistem kenegaraan kita diperkirakan tidak akan mampu mengatasinya; dan sejarah telah menunjukkan pada kita, gempa serupa telah meruntuhkan Tembok Berlin, lenyapnya negara Jerman Timur, pecahnya republik-republik Balkan dan terakhir hancurnya Uni Soviet.

Bapak Ketua MPR-RI yang terhormat,
kita memerlukan langkah-langkah dan tindakan yang luar biasa; untuk menangani kerusakan menyeluruh yang melanda negeri kita.

Saya mendukung diadakan Sidang Istimewa MPR-RI secepatnya; bukan untuk menganulir keputusan Sidang Umum MPR sebelumnya (SU-MPR 1999 dan SU-MPR Agustus 2000). Sidang Istimewa MPR-RI ini bukan untuk mengevaluasi kinerja Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri, atau memecat serta menggantinya; tetapi menetapkan krisis moneter; yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis politik dan ancaman disintegrasi bangsa, dan kekacauan di mana-mana di seluruh tanah air; sebagai Bencana Nasional!

Dan melalui Sidang Istimewa tersebut kita mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mengantisipasi bencana nasional tersebut dan mengambil langkah-langkah super kreatif dengan melibatkan partisipasi seluruh bangsa.

Bencana yang menimpa negara bangsa ini tidak mungkin terselesaikan dalam waktu dekat, dan juga tidak mungkin kiranya waktu penyelesaiannya dikaitkan dengan periodisasi sistem pemerintahan kita (agenda normal lima tahunan) atau berdasarkan legitimasi, pemenang pemilu yang bersifat nasional partisan.

MPR-RI sebagai lembaga rakyat tertinggi diharapkan dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang bertanggung jawab kepada MPR-RI, yang tugas-tugasnya dinyatakan secara jelas, dan bisa dimonitor secara periodik, bekerjasama dengan pemerintah yang sah (hasil pemilu dan terpilih), dikelola secara profesional, lepas dari campur tangan dan intervensi dari luar maupun politik (apalagi yang bersifat partisan), dan hasil kerjanya memiliki bobot penyelesaian jangka pendek (praktis, dirasakan masyarakat Indonesia), jangka menegah (dukungan riil politik dari rakyat dan pemerintah) serta jangka panjang (komitmen dan dukungan internasional seperti negara-negara sahabat, badan-badan dunia, Asian Development Bank, World Bank, IMF, PBB, dan sebagainya).

Internasionalisasi tindakan-tindakan kita di dalam penyelesaian "Bencana Nasional" tersebut mutlak diperlukan. Karena penyebab krisis yang sebenarnya bukan saja dari kekuatan-kekuatan internal bangsa ini, tetapi penyimpangan kebijakan dan malpraktek manajemen ekonomi negara kita mendapat bantuan dan dukungan internasional. Bank-bank kreditor, konsultan-konsultan ternama maupun lembaga-lembaga keuangan luar negeri; mestinya ikut bertanggung jawab.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) tidak bertanggung jawab kepada pemerintah Republik Indonesia. Tetapi melalui kerjasama dengan pemerintah yang sah (legitimate), mempertanggungjawabkan kerjanya kepada rakyat (MPR-RI).

Bentuk penyelesaian struktural tersebut akan diterima oleh masyarakat internasional, dan tidak membebani tanggung jawab di luar proporsi yang wajar kepada pemerintah terpilih.

Pemerintah yang dibentuk oleh MPR-RI dapat menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari secara wajar dan dinilai dengan sistem dan alat ukur yang sama sebagaimana pemerintahan-pemerintahan yang normal; penyelesaian sistemik seperti ini terasa adil, tidak menimpakan seluruh beban bencana kepada pemerintah yang legimate.

BPBN, yang bekerja sama dengan pemerintah dan bertanggung jawab kepada MPR-RI dikelola secara profesional; rentang waktu tidak terikat pada umur pemerintahan, tetapi berdasarkan target waktu yang ditetapkan secara wajar dan mendapatkan dukungan internasional (terutama negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga dunia lainnya).

Demikian pula BPBN ini juga terlepas dari unsur subjektivitas kepentingan pemerintahan dan terbebas dari pengaruh kepentingan politik partisan.

Melalui Bapak Ketua MPR-RI kami mohon pikiran-pikiran ini disosialisasikan kepada anggota-anggota MPR lainnya, dan sangatlah bahagia kami, bilamana disosialisasikan juga kepada masyarakat dan rakyat Indonesia.

Dukungan kerjasama internasional dan juga kawan-kawan seprofesi akan diusahakan semaksimal mungkin agar bangsa ini betul-betul keluar dari bencana yang dideritanya.

Pikiran-pikiran dalam surat ini, dan merupakan sumbangan pemikiran teman-teman baik di dalam maupun di luar negeri, disampaikan dengan hati nurani yang bersih dan betul diabdikan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita cintai bersama.

Sebagaimana Bapak Ketua MPR-RI ketahui, surat ini resmi; dan memiliki sifat rahasia dalam waktu 22 hari. Bilamana Bapak membutuhkan keterangan lebih rinci dari pikiran-pikiran tersebut, saya bersedia diundang hadir. Saya dapat dihubungi melalui pesawat telepon 5322190-92 ext.12 dan 21  atau melalui fax 5349158.



Hormat saya,



Bambang Warih Koesoema


Tembusan :
- Wakil-wakil Ketua MPR RI
- Pimpinan-pimpinan Fraksi MPR RI
- Ketua DPR RI
- Wakil-wakil Ketua DPR RI
Lainnya:
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail