Pernyataan Pers
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
 
Akhir-akhir ini dalam masyarakat bisnis internasional maupun kalangan komunitas ekonomi negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang yang kami pantau, terdapat kesan BPPN membuat kebijakan "fire sales" (obral/ jual murah) terhadap aset-aset perusahaan besar. Hal ini disebabkan tekanan baik dari Pemerintah maupun IMF agar target-target penjualan aset tersebut dapat meningkatkan kontribusi BPPN terhadap RAPBN. Namun, kadang-kadang terasa tekanan kebutuhan sesaat (mencairkan secepatnya) tersebut melupakan aspek strategis dan bisa menimbulkan dampak buruk bagi nasib rakyat di masa datang.

Salah satu yang ingin kami sampaikan adalah kasus penjualan aset-aset BPPN yang menyangkut bisnis tanaman kelapa sawit dan industri turunannya seperti oils & fat yang memiliki potensi pengembangan industri lanjutan yang dapat menarik investasi besar dalam jangka panjang dan diperkirakan dapat memberikan kontribusi bagi pembukaan lapangan kerja serta kemakmuran rakyat banyak.

Ada suatu manuver bisnis-politik untuk mengambil alih aset-aset perusahaan dalam rentang kendali BPPN yang memiliki kaitan dengan usaha per-kelapasawit-an dan termasuk industri turunan pertamanya, oils & fats. Arah dari kepentingan tersebut adalah menjalankan / mengkonsolidasikan aset-aset tersebut ke dalam satu tangan pengaruh kebijakan dengan 'bisnis' serupa di Malaysia.

Menurut data kami, peta pasokan crude palm oil (CPO) dunia pada tahun 1998 dari Indonesia 30,5% (5.360.000 ton), Malaysia 50,3% (8.850.000 ton) dan negara-negara lain 19,2% (3.377.000 ton) . Dengan penjualan aset kelapa sawit Indonesia ke Malaysia maka dalam jangka panjang ini akan membuat peta pasokan CPO menjadi lebih kurang 89% dalam satu kebijakan monopoli negara Malaysia.

Dampak yang paling dahsyat bagi bangsa Indonesia adalah, konsentrasi industri hilir (turunan) yang diperkirakan sekitar 168 s/d 200 jenis dan memiliki nilai tambah besar akan berpindah ke Malaysia, posisi Indonesia hanya sebagai penyedia bahan baku saja (baca: bangsa kuli). Kalaupun ada nilai tambah, hanya akan bersifat komplementer terhadap kebijakan negara Malaysia.

Luas lahan seluruh perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini diperkirakan mencakup tata ruang seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang di masa lalu proses pengembangan lahannya banyak memperkosa rasa keadilan rakyat dan juga pemberian fasilitas dan kemudahan dari pemerintah (KKN) yang sangat luar biasa baik ditinjau dari penguasaan lahan serta pemakaian tataruang dan bersifat pilihan politik mengkonversi hutan tropis Indonesia serta menawarkan keterbatasan pilihan pembangunan bagi generasi Indonesia di masa datang. Selain itu dari segi teknologi pertanian pembukaan lahan kelapa sawit membutuhkan proses yang memakan waktu yang lama dan pengorbanan materi yang besar.

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, bisnis kelapa sawit ini jelas merupakan aset nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kami setuju untuk dilakukan pengambilalihan aset tersebut dari tangan para konglomerat untuk diabdikan bagi kepentingan nasional dan rakyat banyak, tapi tidak dengan menjualnya ke pihak Malaysia. Sangat mendesak saat ini untuk mengambil langkah efektif untuk segera mencegah dan membatalkan proses penjualan aset perkebunan kelapa sawit oleh BBPN ke pihak Malaysia.

Sangatlah ironis bahwa semangat reformasi yang bersifat anti-monopoli dinodai dengan keputusan politik pemerintah (BPPN) yang justru memberikan kontribusi terjadinya monopoli internasional (Malaysia) terhadap negara Indonesia.

Dengan harapan manuver bisnis-politik tersebut dapat diatasi oleh BPPN dan Tim Ekonomi Kabinet maka Uni Sosial Demokrat telah mengirim surat tertutup kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri tertanggal 2 Oktober 2000 jauh sebelum keputusan tersebut diambil.

Namun demikian, melihat kenyataan hari ini tidak adanya reaksi positif dari pemerintah, kami menganggap perlunya untuk melibatkan rekan-rekan wartawan yang berkompeten dalam masalah ini melalui peliputan investigasi dan pembentukan tekanan publik untuk menangkal manuver jual beli aset nasional tersebut.

Salinan surat bernomor 011/USD/I-B/10/00 kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri tentang penjualan aset kelapa sawit ini dapat diakses di website kami. Jika rekan-rekan membutuhkan informasi lebih mendalam, kami bersedia ditemui untuk berdiskusi dan menyusun langkah selanjutnya. Kami dapat dihubungi di nomor telepon (021) 5349158 atau email office@unisosdem.org.

Demikian butir-butir pernyataan sikap ini disampaikan oleh Uni Sosial Demokrat kepada pemerintah dan segenap masyarakat luas.



Jakarta, 30 November 2000

 


Bambang Warih Koesoema
Presidium

 


John Kurniawan A.
Sekretaris Organisasi

Lainnya:
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail