Pernyataan Pers
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
 
Sehubungan dengan semakin tingginya intensitas dan meluasnya eskalasi konflik politik di Indonesia, Uni Sosial Demokrat ingin mengemukakan pokok-pokok pikiran, khususnya untuk menyikapi potensi disintegrasi bangsa kepada pemerintah.

Pokok Pijakan

1. Meluasnya konflik primordial

Konflik horisontal yang bersifat primordialistik antar-agama yang terjadi di Maluku, kini meluas sampai ke Poso (Sulawesi) dan Medan (Sumatera). Konflik-konflik ini merusak tata kehidupan dan ketahanan masyarakat lokal serta diprediksikan akan mempengaruhi daya-rekat masyarakat sebagai bagian dari satu bangsa yang bersatu.

2. Keinginan berbagai daerah untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia

Beberapa daerah sudah menyatakan secara eksplisit keinginannya untuk melepaskan diri dari pemerintah RI, misalnya Riau, Maluku dan yang meningkat intensitasnya, Irian Jaya (Papua Barat). Hasil Kongres Rakyat Papua yang barus saja berakhir menunjukkan bahwa masalah Papua Barat kini menjadi sangat serius dan berpotensi untuk meluas ke daerah lainnya.

Melihat hal tersebut di atas, Uni Sosial Demokrat berpendapat bahwa potensi disintegrasi bangsa ini akan menjadi masalah yang sangat pelik dan menyulitkan jika tidak segera ditangani dengan tepat oleh pemerintah Gus Dur dan Megawati, apalagi di tengah konflik elite politik yang terjadi di Jakarta.

Sikap Dasar

Diperlukan penanganan yang cepat atas potensi disintegrasi, tetapi tidak gegabah

Kesalahan penanganan masalah ini dengan tindakan yang bersifat gegabah, seperti misalnya yang diusulkan oleh Ketua DPR atau tokoh-tokoh masyarakat agar pemerintah melalui TNI melakukan tindakan tegas dengan pendekatan keamanan (kekerasan, senjata) ke daerah-daerah konflik tersebut, sebaiknya tidak dilakukan pemerintah. Melakukan tindakan tegas tidak berarti melakukan intervensi TNI dengan cara kekerasan.

Terhadap Konflik Primordial antar-agama

Politik kotor yang dilakukan dengan jalan mendorong terjadinya konflik horisontal di daerah tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan elite politik di tingkat pusat. Pemerintah hendaknya mengambil tindakan penyelesaian dari akarnya, yaitu dengan jalan di satu pihak memotong kemungkinan intervensi elit pusat yang bertikai terhadap daerah konflik (misalnya dengan pengiriman berbagai bentuk bantuan yang justru memperuncing konflik) dan di pihak lain mendorong terjadinya rekonsiliasi oleh masyarakat lokal

Terhadap keinginan Papua khususnya, dan daerah lain pada umumnya, untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia

Penyelesaian masalah Papua (dan juga dengan daerah lainnya) sebagai bagian integral wilayah Indonesia seharusnya memenuhi :

a. Kebenaran historis

Sejarah Papua, demikian juga daerah lainnya, semenjak pra hingga pasca kemerdekaan RI harus dihormati. Secara khusus dalam masalah Papua, hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang memutuskan bergabungnya Papua dengan RI harus ditelusuri kembali pelaksanaannya melalui pihak-pihak yang saat itu terlibat untuk membuka kebenaran sejarah Papua.

b. Penyelesaian yang adil atas pelanggaran hak-hak asasi manusia

Tidak bisa dipungkiri terjadinya pelanggaran HAM di Papua dan di daerah lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini harus diselesaikan dengan memperhatikan terutama rasa keadilan rakyat setempat. Penyelesaian HAM ini bisa dilakukan secara relatif adil jika pemerintah saat ini berani mengakui adanya pelanggaran HAM yang memang dilakukan saat itu, meminta maaf kepada rakyat dan membangun political will untuk menyelesaikan dampak-dampaknya.

c. Konflik atas pengurasan kekayaan sumber daya alam

Acapkali akar masalah konflik berkepanjangan di daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari RI, termasuk di dalamnya Papua Barat, adalah pengurasan kekayaan sumber daya alam yang ironisnya tidak memberikan benefit pada rakyat lokal. Penyelesaian ini memang bersifat sistemik, dari pusat, yang berkait dengan kebijakan pusat selama ini mengenai pengelolaan kekayaan sumberdaya alam yang kini mengarah pada otonomi daerah.

Relevansi Pembicaraan Kembali Mengenai Bentuk Negara Kesatuan

Dalam Dokumen Politik (bisa diakses melalui www.unisosdem.org <http://www.unisosdem.org>) Uni Sosial Demokrat berpendapat, bahwa apapun bentuk negaranya, kehidupan rakyat - manusia yang ada di atas pulau-pulau itu adalah yang paling utama. Dengan demikian, maka secara umum penyelesaian masa depan Papua ataupun daerah-daerah lain di Indonesia harus juga bersifat visioner (melihat arah baru Indonesia) dan globalistik (melihat kaitan dengan penghuni dunia lainnya), memenuhi rasa keadilan, persamaan hak warganegara (kesetaraan), kemakmuran ekonomi, pemahaman terhadap masa depan, dan mendukung penghormatan terhadap hal-hak penduduk asli (indigeneous people) serta pengakuan internasional.

Secara khusus dalam masalah Papua

Penyelesaian masalah Papua Barat harus dilakukan melalui proses integral di dalam membangun tata-kehidupan Indonesia Baru, karena paradigma lama mengenai negara sentralistik harus ditinggalkan. Penyelesaian Papua tidak bisa dipisahkan dari penyelesaian menyeluruh masalah peningkatan keadilan yang dihadapi rakyat. Penderitaan Rakyat Papua Barat bukanlah penderitaan ekslusif yang bersifat tersendiri, karena mayoritas rakyat Indonesia juga menderita di bawah administrasi Orde Baru. Artinya, perlu ada proses penyadaran bahwa proses pemisahan diri dari RI, atau penyelesaian dengan cara disintegrasi dari Indonesia, tidak bisa dilakukan begitu saja melalui jajak pendapat/kongres rakyat setempat, tetapi terlebih dahulu harus dilakukan referendum seluruh rakyat jika memang merasa perlu dilakukan proses pembubaran negara RI.

 

Demikian butir-butir pernyataan sikap ini disampaikan oleh Uni Sosial Demokrat kepada pemerintah dan segenap masyarakat luas.

Jakarta, 6 Juni 2000

 


Bambang Warih Koesoema                                                                                                                          Yanuar Nugroho
          
Presidium                                                                                                                                           Sekretaris Jenderal  

 

Lainnya:
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail