PERNYATAAN PERS UNI SOSIAL DEMOKRAT
Moratorium Politik Nasional
 

“Reformasi diambang kematian, proses politik yang berlangsung sekarang tidak memiliki wibawa dan tidak berdasarkan aspirasi rakyat”

Perkembangan sosial dan politik akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidaksepahaman antar elit saat ini tidak lagi bisa dikatakan ada pada tahap yang sehat, melainkan sudah saling menghancurkan satu sama lain.

Dalam proses seperti ini, rakyat banyaklah yang menjadi korban. Kasus meledaknya tiga bom di Jakarta, upaya menebar keresahan di Jawa Barat, Jawa Timur hanyalah selintas dari seluruh upaya mendapatkan legitimasi semu dari rakyat bahwa pertikaian elit saat ini adalah “sah”. Namun, yang jauh lebih penting untuk dilihat adalah, segala keresahan ini dibayar oleh rakyat, dengan airmata, keringat dan darah.

Mereka, yang selama ini sudah menjadi korban krisis berkepanjangan, termasuk di dalamnya lebih dari 130 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 30 juta di antaranya anak-anak balita kekurangan gizi, kini harus dikorbankan lagi untuk sebuah pertikaian elit politik. Rakyat saat ini dikorbankan demi kepentingan politik adu kekuasaan.

Sebagai bagian dari rakyat, Uni Sosial Demokrat berpendapat bahwa:

  1. Konflik Lembaga Presiden vs DPR yang saat ini diselesaikan dengan cara-cara yang saling menghancurkan satu sama lain, tidaklah pernah menjadi bagian dari mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka.
  2. Baik lembaga legislatif maupun eksekutif telah kehilangan kapasitas mengelola hidup bersama bangsa, terutama karena geraknya sudah dikuasai oleh tiga kekuatan besar, yaitu kelompok otoriter militer, kelompok bisnis/pemodal yang punya kepentingan pendek dan sempit, kelompok kelompok fundamentalis agama. Di jantung pertikaian legislatif dan eksekutif saat ini adalah pertikaian kepentingan tersebut.
  3. Mayoritas dari anggota DPR sekarang ini sangat terlibat dalam korupsi dan kolusi dalam skala sangat besar, yang terutama melibatkan kepentingan sempit bisnis dan militer. Mereka terlibat sangat dalam pada proses perebutan “Harta karun tak bertuan” dari Orde Baru. Ini dengan sendirinya membuat DPR tidak lagi mempunyai legitimasi sebagai wakil rakyat, walaupun mereka dipilih melalui Pemilihan Umum yang mereka katakan sendiri sangat “demokratis dan adil”.
  4. Cara-cara MPR RI dalam mengangkat Wakil Presiden Megawati Kiemas menjadi Presiden atas “ongkos” Presiden Abdurrahman Wahid adalah sangat tidak bijaksana. MPR RI seolah-olah menutup mata akan terjadinya keresahan masyarakat yang pada gilirannya justru akan memperparah keadaan dan mengembangkan ketidakstabilan baru baik, keamanan, politik dan keadaan ekonomi negeri ini.
  5. Proses politik yang terjadi sekarang ini sangat berbau memelihara kelangsungan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mewujudkan arah akan terjadinya “Reinkarnasi” Orde Baru.
  6. Penyelesaian politik saat ini sarat dengan berbagai manuver politik dan penuh agenda politik yang terselubung yang memperbesar “dinamit sosial” yang bisa meledak sewaktu-waktu. Ledakan dinamit ini, akan dibayar mahal oleh Bangsa Indonesia.

Karena itu, Uni Sosial Demokrat menyerukan agar :

  1. Segera diadakannya Moratorium Politik Nasional guna mempersiapkan Konstitusi baru (UUD yang baru) serta mempersiapkan Pemilihan Umum yang lebih adil dalam bingkai UUD yang sudah diperbaharui.

  2. Rakyat bersatu untuk menghindari konflik horisontal dan vertikal. Gerakan apapun yang dilakukan hendaknya adalah gerakan damai dalam rangka membangun kekuatan rakyat. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mendorong Pemerintah dan DPR saat ini untuk mengupayakan gerakan menuju Indonesia Baru yang lebih Adil, Manusiawi dan Demokratis.

Dalam Konstruksi baru tersebut, Uni Sosial Demokrat mengajukan beberapa pemikiran sebagai wacana, di antaranya :

  1. Format Indonesia Baru, sebagai Negara Kesatuan Kepulauan (The United Archipelago of Indonesia) dengan Quasi Federal (Otonomi Luas).

  2. Melakukan amandemen Pancasila dengan pemikiran pelestarian alam dan lingkungan hidup dalam salah satu sila yang terkandung di dalamnya, demi menjaga relevansi ideologi ini di abad-abad mendatang. Hal ini dilupakan oleh para Bapak Bangsa pendiri RI, karena pada waktu itu belum terpikirkan.

  3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket, dilakukan secara langsung oleh rakyat.

  4. Anggota DPR dipilih dengan beberapa cara :
    1. Secara campuran antara sistem proporsional dan distrik melalui partai-partai politik yang ada.
    2. Utusan Daerah dipilih secara langsung melalui Distrik, dimana 1 kabupaten mendapat 1 wakil (saat ini ada sekitar 360 – 400 kabupaten).
    3. Anggota DPR dari parpol (d.1.) dan utusan daerah (d.2.) adalah MPR yang bertugas membuat GBHN 5 tahunan dan menetapkan kebijakan hubungan daerah-pusat dalam jangka menengah 5 tahunan.
    4. Anggota DPR dari parpol (d.1) bekerjasama dengan Pemerintah melaksanakan program-program implementasi dari kebijakan MPR.
    5. Bilamana terjadi perbedaan mendasar antara Presiden dan DPR, antara Presiden dan Wakil Presiden atau Pemerintah Pusat dan Daerah, maka untuk mencegah pemberontakan dan pemisahan dapat diputuskan melalui pemungutan suara di MPR. Atau bilamana terjadi kekuatan yang berimbang di dalam pemungutan suara di MPR, lembaga MPR dapat mengadakan Referendum atau Pemilihan Umum baru untuk masalah yang disengketakan.
    6. Dalam konstitusi baru, Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR atau MPR, kecuali melalui Referendum atau Pemilihan Umum setelah melalui proses d.5.
    7. Berdasarkan kondisi geografi, etnis, masyarakat yang sangat heterogen, dimungkinkan adanya Wakil Presiden lebih dari satu. Bila Presiden berhalangan tetap dalam masa jabatan, Presiden dapat dipilih dari Wakil Presiden yang ada melalui pemungutan suara di MPR sampai masa sisa jabatan yang dimaksud selesai.

Seluruh proses politik yang dilakukan dalam rangka menyiapkan format Indonesia Baru harus tetap mengacu kepada cara-cara yang beradab, manusiawi, demokratis, serta melalui proses pencerahan pemikiran masyarakat (societal enlightenment) dengan secara aktif menghindari cara-cara primordial, sektarian dan penuh kekerasan.

Jakarta, 23 Juli 2001

Atas nama,

Uni Sosial Demokrat

Bambang Warih Koesoema Yanuar Nugroho

Presidium Sekretaris Jenderal

Lainnya:
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail