Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
 

Menagih Janji Pemerintahan Megawati untuk Memperjuangkan dan Melindungi Rakyat Kecil

Agenda pokok pemerintahan Megawati sejak semula adalah melanjutkanproses demokratisasi, reformasi, penghormatan hak asasi, danpemberantasan korupsi. Agenda ini patut didukung oleh seluruh rakyat.Namun demikian, agenda ini dalam kenyataan justru ditentang habis oleh gubernur DKI Soetiyoso. Bukti apa yang bisa ditunjukkan?

Selama tahun 2001 ini, Gubernur DKI Jakarta bersama jajaran aparatnya bekerja secara sistematis untuk menggusur rakyat miskin dari DKI Jakarta. Sedikitnya 6000 KK (yang menghidupi 24.000 jiwa) kehilangan nafkah hidupnya akibat penggusuran becak. Sekurang-kurangnya 3000 pedagang kaki lima (yang menghidupi 12.000 jiwa) menjadi korban perampasan hak bekerja secara aman. Korban rakyat kecil yang paling banyak adalah warga pemukiman miskin akibat penggusuran paksa. Jumlahnya mencapai 9.774 atau 48.870 jiwa (29.322 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak).[1]

Proyek penggusuran terhadap kaum miskin ini terbukti hanya menjadi ladang korupsi dan manipulasi oleh aparat Pemda DKI Jakarta. Alasan kepentingan umum sesuai Perda 11/1988 sering hanya menjadi kedok untuk menggusur demi kepentingan pemodal. Penggusuran-penggusuran ini sering pula disertai bentuk-bentuk kekerasan seperti teror, intimidasi, penipuan, perusakan dan penghancuran alat-alat kerja dan barang-barang, pembakaran, pengusiran, penganiayaan, pelecehan seksual, pencurian, penembakan, adu-domba, dan tidak adanya kompensasi yang adil.[2] Menjadi jelas, apa yang dilakukan Pemda DKI Jakarta sangat jauh dari semangat reformasi, demokrasi, HAM dan bebas dari korupsi.

Dari data korban di atas, dengan demikian sedikitnya 84.870 jiwa kaum miskin di DKI Jakarta secara langsung telah menjadi korban tindakan korupsi, represi, dan pelanggaran hak asasi oleh aparat Pemda DKI Jakarta dan pemodal yang berkolaborasi. Mereka terbukti mampu mempertahankan hidup dan lingkungannya secara mandiri. Namun kesempatan hidup yang paling minimal yang masih mereka punyai seringkali dirampas justru oleh para pemimpin yang digaji oleh rakyat termasuk oleh rakyat miskin itu sendiri.

Praktek-praktek perampasan hak-hak asasi kaum miskin ini bisa terjadi bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi di seluruh wilayah propinsi republik ini. Kaum miskin sejumlah sedikitnya 60% dari 210 juta penduduk di seluruh negeri ini terus menjadi korban yang dikorbankan.

Rakyat miskin sesungguhnya tidak menuntut banyak. Mereka mampu menciptakan kerja sendiri dan menghidupi diri sendiri tanpa bantuan subsidi apalagi korupsi. Mereka tidak pernah benar-benar tersentuh program-program pengentasan kemiskinan seperti subsidi barang, kredit usaha kecil, apalagi program perumahan. Subsidi barang seperti pangan, BBM, tarif listrik dijadikan ajang bisnis dan korupsi, kredit usaha kecil dan koperasi tidak mengenai mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara RSS malah dijadikan ajang bisnis makelar rumah. Rakyat miskin mampu membangun pemukimannya dengan dana sendiri dan sarana yang ada di lingkungannya. Yang mereka butuhkan hanyalah rasa aman bekerja dan bertempat tinggal, bebas dari perampasan dan penggusuran. Tuntutan yang sederhana dan tidak menghabiskan anggaran.

Tidak terpenuhinya rasa aman inilah yang paling jamak dirasakan rakyat miskin pada tahun 2001. Siapa mampu membendung dan menghentikan pelanggaran atas rasa aman rakyat ini? Sampai saat ini belum ada institusi formal satu pun yang mampu mengatasinya. Oleh karena itu, janji presiden Megawati untuk mengambil langkah-langkah melindungi rasa aman rakyat miskin mendesak untuk dipenuhi sekarang. Sebaliknya, sikap diam bukan hanya akan memperburuk dan menambah beban hidup kaum miskin. Tetapi juga akan melucuti kepercayaan publik yang telah diberikan rakyat kepada presiden Megawati karena telah melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran HAM terhadap rakyat miskin.

Bagi rakyat kecil betapa besar artinya agenda Pemerintahan Megawati untuk menegakkan demokratisasi, reformasi, penghormatan hak asasi, dan pemberantasan korupsi. Sebaliknya betapa besar pula dampak dan harga yang harus dibayar rakyat kecil kalau Pemerintahan Megawati ingkar janji.

Mengingat hal-hal di atas, kami mendesak kepada Presiden Megawati untuk:

(1) Menghentikan segera penggusuran paksa terhadap rakyat miskin selamanya.

(2) Membentuk komisi khusus di tingkat nasional yang bekerja menangani masalah kemiskinan struktural.

(3) Mengganti anggaran belanja untuk subsidi barang (pangan, BBM) dengan subsidi struktural (pendidikan, kesehatan, alat produksi dan lahan perumahan)

Jakarta, 29 Desember 2001

An. Jaringan Anti Penggusuran

Komunitas-komunitas korban, ISJ, LBH Jakarta, FAKTA, STOVIA-UI, FAM-UI, UPC, Pijar, YKRS, TruK, PSJ, INFID, dan Kelompok-kelompok Masyarakat Pedui Korban Penggusuran.

J Sudrijanta SJ Ade Rostina Sitompul

Lainnya:
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail