Uraian ;
A. Jangka Pendek (Program 3 – 5 tahun)
B. Jangka Menengah (Program 10–12 tahun)
C. Jangka Panjang (Program 20 – 25 tahun)

A. Platform Politik 3 – 5 tahun Pertama
Program rujukan Kepresidenan Republik Indonesia 2004 –2009

1. Stabilisasi Keamanan dan Ketertiban.
   
2. Normalisasi pengelolaan Pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan negara (Good Civil Governance) melalui pengelolaan wewenang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).
   
3. Mewujudkan Supremasi Hukum secara murni, konsekwen dan konsisten tanpa diskriminasi dan pengecualian bagi mereka yang bersalah.
   
4. Melaksanakan Reformasi Ekonomi Nasional dengan menjalankan system Ekonomi pasar yang produktif, berwatak sosial, berorientasi kerakyatan dan berkeadilan, serta memiliki daya saing yang kuat dalam ekonomi dunia.
   
5. Melaksanakan Rekonsiliasi Nasional ; dengan cara menghentikan dan mengakhiri konflik vertikal dan horisontal secara komprehensip (termasuk di daerah konflik ; seperti Aceh, Ambon, Papua), melakukan pencapaian masyarakat demokratis yang tercermin dalam perlindungan terhadap hak-hak sipil ; Kebebasan Individu (khususnya HAM) ; Kesetaraan dalam persudaraan, dan pelaksanaan kehidupan yang berkeadilan.
   
6. Melakukan Validasi TNI-Polri dan jajaran keamanan lainnya, dalam kerangka meningkatkan Ketahanan, Keamanan dan Kepentingan Nasional (khususnya keutuhan wilayah Republik Indonesia) melalui kesejahteraan Prajurit, peningkatan kemampuan personil serta penyempurnaan perlengkapan persenjataan dan organisasi.
   
7. Melakukan Kaji ulang dan penyempurnaan Kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah dan melakukan juga Revitalisasi pelaksanaannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa meninggalkan sifat-sifat khusus sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia.
   
8. Menggerakkan kembali roda pembangunan Nasional yang terbengkalai selama krisis, Revitalisasi sektor-sektor produktif (khususnya pertanian), sektor industri dan jasa dalam bingkai Reformasi Ekonomi Nasional.
   
9. Menggerakkan Partisipasi Nasional dalam mendorong ketertiban seluruh warga negara, di zona Sosial Ekonomi, Sosial Politik Kebudayaan serta Keamanan Negara dalam rangka perbaikan kehidupan bersama di masa yang akan datang.
   
10. Melakukan Rehabilitasi kerusakan-kerusakan ekologis (dan Lingkungan Hidup) dan mengintegrasikan kegiatan tersebut di sektor investasi publik, serta meletakkan dasar bagi pembagian Tata Ruang Tanah Air Indonesia sebagai dasar pembangunan Nasional Jangka Panjang.
    
11. Melakukan Reformasi mengenai jalannya kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia didalam rangka membangun Tata Dunia Baru yang lebih adil, lebih aman dan lebih makmur/ sejahtera serta memiliki kemampuan menjaga kelangsungan kehidupan (global) yang lebih lestari.
    
12. Melakukan evaluasi segera pelaksanaan Pemilu 2004 (baik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana keduanya menjadi unsur pembentuk MPR-RI, maupun proses pemilihan Presiden RI secara langsung dalam segala tahapan serta menyusun dan menyempurnakan segala perangkat undang-undang Politik, undang-undang Kepartaian yang baru dalam rangka Pelaksanaan Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta Pemilu 2009 yang lebih adil, terbuka dan mendorong partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Persiapan Pemilu 2009 dilakukan secara dini (diskusi publik, sosialisasi wacana rencana undang-undang, dsb.) untuk menghindari persiapan yang tergesa-gesa dan demi hasil Pemilu 2009 yang lebih berkualitas.

Jakarta, 21 April 2003
Kelompok Kerja Terbatas Presidensial Masyarakat Merdeka