Herry Priyono

 

Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan*

 
Oleh: B. Herry-Priyono**

Page 1 of 7 | Go to page 1 2 3 4 5 6 7


Kisah tentang istilah biasanya terjalin kusut dengan salah-kaprah. Istilah ‘demokrasi’ misalnya, menyempit dalam rupa pemilihan umum, atau juga ‘kekuasaan’ menciut ke dalam sosok pemerintah. Tidak seperti otonomi ‘penanda’ dalam strukturalisme bahasa, mungkin begitulah kisah setiap kemurnian semantik yang telah jatuh ke dalam simpang- siur gejala. Sesudahnya, sejarah pemikiran lebih sering berisi pertikaian arti dalam hiruk- pikuk peristiwa. Rupanya itu pula nasib ‘neo-liberalisme’.

Istilah ‘neo-liberalisme’ yang luas digunakan dewasa ini pada mulanya adalah nama yang dipakai para pejuang demokrasi di Amerika Latin untuk menggambarkan watak ideologis kolusi antara rezim kediktatoran dan ekonomi pasar-bebas dalam coraknya yang ekstrem.1 Ekonomi-politik rezim Pinochet di Chile (1973-1990) menjadi model par excellence yang dimaksud para pejuang itu. Dari sana istilah ‘neo-liberalisme’ menyebar.

Ketika kediktatoran mulai surut di benua itu, istilah ‘neo-liberalisme’ dipakai untuk menunjuk kinerja ekonomi pasar-bebas dalam coraknya yang ekstrem, meskipun negeri seperti Chile tidak lagi memakai sistem ekonomi pasar bebas se-ekstrem rezim Pinochet.

Maka mulailah kisah pemakaian istilah ‘neo-liberalisme’ secara amat longgar seperti sekarang. Trio deregulasi-liberalisasi-privatisasi, misalnya, memang merupakan motor kebijakan ekonomi ‘neo-liberal’ di Amerika Latin waktu itu. Namun, tidak semua bentuk deregulasi-liberalisasi-privatisasi merupakan agenda neo-liberal, seperti yang sering tertulis di banyak spanduk demonstrasi menentang IMF dewasa ini. Cuma, itu bukan lalu berarti neo-liberalisme identik dengan kebebasan, hanya karena di situ ada kata ‘liberal’ (liber: bebas; libertas: kebebasan); dan lalu pengritik neo-liberalisme sama dengan kaum anti-kebebasan. Kecenderungan seperti itu sering sulit dihindarkan: kita melakukan salah-kaprah dalam kehebohan, tetapi menemukan kebenaran hanya dalam diam.

Salah-kaprah yang terlibat dalam pemakaian istilah ‘neo-liberalisme’ tentulah kisah menarik, namun juga mudah terdengar seperti dongeng. Sedangkan membahas statistik ekonomi dalam sistem yang berciri neo-liberal pasti penting, tetapi untuk malam ini akan sangat membosankan. Itulah mengapa saya memilih menghaturkan refleksi sederhana yang sedikit merenung, dan semoga berguna untuk pencarian selanjutnya. Pada akhirnya, neo-liberalisme bukan sekedar permainan istilah, dan bukan pula soal statistik ekonomi, melainkan suatu bangunan ideologi tentang
manusia dan pengaturan masyarakat.

* Refleksi yang disampaikan dalam acara “Pidato Kebudayaan” Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006.
** Staf Pengajar dan Ketua Program Studi Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara.


Page 1 of 7 | Go to page 1 2 3 4 5 6 7

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Versi PDF
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail