Yanuar Nugroho

 

Tata Kelola Bisnis, ke 'Bonum Commune'?

 
Oleh: Yanuar Nugroho



PERSPEKTIF membantu kita memahami hal-hal yang tampaknya tak berkaitan, atau sebaliknya mempertanyakan hubungan sesuatu yang tampaknya jelas dan sudah diterima luas. Misalnya, gagasan mulia good governance (tata kelola yang baik) dan corporate social responsibility (CSR, tanggung jawab sosial korporasi).

Mengapa dua hal itu? Pertama, karena menggagas tata kelola tidak bisa tidak menyentuh tata kelola korporasi dan bisnis. Dan kedua, karena CSR tampaknya sedang menjadi pusat perhatian dalam tata kelola korporasi dan bisnis.

Januari 2005, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, melalui Global Governance Initiative bisnis diajak memikirkan soal kemiskinan melalui praktik CSR. Dua pekan lalu Indonesia menjadi tuan rumah AFCSR (Asian Forum for Corporate Social Responsibility) yang memaparkan bagaimana CSR harus dipraktikkan oleh bisnis di Asia. Terakhir, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyatakan dalam sebuah side-event Pertemuan PBB New York (14-16/9), bahwa praktik CSR adalah wujud komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB merealisasikan target Millennium Development Goals (MDG).

***

Kita tahu bisnis dan korporasi punya peranan vital dalam pembangunan karena menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan barang-jasa, membawa investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tak seorang pun tak setuju bahwa tata kelola yang baik itu penting untuk pembangunan. Juga tak ada yang menolak gagasan bahwa tata kelola yang baik harus dikenakan juga pada dunia bisnis, selain pada pemerintah.

Namun, sementara tata kelola pemerintahan bisa dievaluasi melalui kriteria demokrasi dan akuntabilitas, hal yang sama tak berlaku untuk tata kelola bisnis dan korporasi. Paling jauh, kita hanya bisa mempertanyakan dan menuntut tanggung jawab, bukan demokrasi atau akuntabilitas, dari komunitas bisnis. Padahal, sementara soal tanggung jawab memang penting, tetaplah valid kalau kita menanyakan mengapa harus 'tanggung jawab' dan bukan 'akuntabilitas' yang menjadi pokok soalnya.

Juga bagi mereka yang selama ini sering bertanya-tanya soal tata kelola bisnis, hal yang sama akan mengemuka: mengapa harus 'regulasi diri-sendiri' (self-regulatory) dan bukan peraturan (regulation)? Mengapa prinsip 'inisiatif sukarela' (voluntary initiative) dan bukan 'terikat pada standar' (bound to standard) yang menjadi perhatian? Pertanyaan macam ini sulit dijawab, kecuali kita mendekatinya dengan satu perspektif tertentu: kekuasaan.

Tata kelola itu tak lain soal pengaturan kekuasaan. Good governance itu soal membuat praktik kekuasaan menjadi akuntabel. Filsuf Baruch Spinoza, dalam Tractatus Politicus (dicetak 1958) membedakan antara potentia dan potestas. 'Potentia' merujuk pada kekuasaan yang melekat pada suatu entitas, termasuk 'untuk ber-ada dan ber-tindak'; 'potestas' digunakan untuk menjelaskan halnya ketika 'berada dalam pengaruh kekuasaan' yang lain.

Seperti apa 'potentia' dunia bisnis? Kita tahu bisnis kini lebih digdaya daripada pemerintah dan negara. Dari 100 satuan terbesar ekonomi dunia, lebih dari setengahnya adalah korporasi. ExxonMobil, misalnya, jauh lebih besar daripada gabungan revenue 180 negara miskin di dunia ini. Bahwa uang tidak begitu saja menunjukkan kekuasaan, ia tetaplah paralel dengannya dan tentu saja, kontrol. Barang dan jasa yang kita gunakan: BBM, obat, air, transportasi, kesehatan dan pendidikan, bahkan software komputer dan tanaman di kebun kita makin berada dalam kontrol korporasi. Bahkan, kebijakan pemerintahan pun makin dikontrol oleh kepentingan bisnis atas nama pasar. Lihatlah misalnya berbagai kebijakan tentang liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi.

Namun, mengapa kita semua membiarkan hal itu? Hanya karena orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan berarti itu adalah akhir cerita: ini semua soal 'potestas'. Dalam situasi 'potentia' amat besar, 'potestas' membuat kita tak sadar bahwa kita tengah dikuasai. Absennya kapasitas kritis terhadap kekuasaan inilah yang dirujuk Gramsci (1971) sebagai 'ada dalam egemonia (hegemoni)'. Inilah pula kuncinya mengapa kita semua satu suara dalam riuh rendah CSR ini.

Sejak Shell membatalkan keputusannya membuang limbah minyak dari kilang Brent Spar ke laut sebagai cerminan tanggung jawab pada lingkungan 1995, kita melihat bagaimana CSR memengaruhi kinerja korporasi secara signifikan. Ketika kritik pada praktik bisnis yang berdampak buruk pada ketimpangan global, kerusakan lingkungan, kemiskinan, diabaikannya hak-hak pekerja, perempuan dan anak-anak, reaksi bisnis adalah CSR sebagai solusi. CSR lalu identik dengan tanggung jawab, kinerja etis, lingkungan dan sosial bisnis, hubungan baik dengan para pihak (stakeholder).

Namun, ketika bisnis dituntut untuk akuntabel secara sosial dan politik, mereka tampaknya berpikir lain: ketika diminta memenuhi standar perburuhan dan taat pada hukum lingkungan, mereka menolak; ketika diusulkan agar menaati konvensi soal hak-hak asasi buruh, perempuan, dan anak-anak, banyak yang mengelak. Bisnis dan korporasi lebih suka pada ide regulasi-diri-sendiri daripada diatur regulasi; mereka memilih inisiatif sukarela slih-alih tunduk pada standar. Bahkan untuk kampanye saja, mereka menolak istilah 'akuntabilitas sosial korporasi' (corporate social accountability) dan memilih 'tanggung jawab sosial korporasi' (CSR).

Tampaknya CSR adalah bagian dari permainan kekuasaan: ia adalah produk dari kolaborasi tak-demokratis antara perusahaan multinasional dan organisasi kampanye: yang pertama membeli 'kedamaian dan penerimaan' (peace and acceptability) dengan memenuhi tuntutan yang kedua (Tomkins, 2001). Beberapa organisasi masyarakat sipil yang kritis bahkan menjadi moderat ketika dihadapkan pada kampanye dan agenda CSR.

Fungsi utama mereka untuk mengkritik dan menyeimbangkan peran negara dan korporasi dalam pembentukan sosial (social shaping) menjadi rusak. Alih-alih menjadi suara publik, beberapa organisasi malah menjadi juru kampanye perusahaan dan agen donor yang mempromosikan CSR. Akibatnya, kepentingan publik yang lebih luas terabaikan. Karena itu, mendesakkan CSR dengan cara yang dilakukan selama ini mungkin malah akan membawa keburukan, bukan kebaikan (Kapstein, 2001; Henderson, 2000).

Jelaslah, 'potestas' membuat kita semua--pemerintah, bisnis, masyarakat sipil--berpikir dan (terpaksa) menyetujui bahwa tanggung jawab adalah soalnya dan CSR adalah solusinya. Padahal, bukan demikian halnya.

Sebagaimana Spinoza bilang bahwa ini semua soal kekuasaan, jawabannya juga ada pada kontrol atas kekuasaan itu. Satu caranya, misalnya, membuat mekanisme sehingga praktik kekuasaan bisnis bisa diukur, dikontrol, diaudit dan dibuat akuntabel melalui semacam 'standar audit sosial' yang disetujui bersama oleh mereka yang berkepentingan dengan kekuasaan: pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis. Standar audit sosial ini akan lebih valid daripada model 'CSR best practice' yang kini populer di dunia bisnis. Mengapa?

Karena akuntabilitas itu esensial. Ukuran integritas perusahaan bukan pada kerasnya ia memukuli dadanya seraya berteriak, "Mea culpa (saya berdosa)!" ketika ada masalah, melainkan pertanggunggugatan (akuntabilitas)-nya.

Hanya dalam semangat ini, CSR punya arti. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi bagian dari 'potestas': untuk meyakinkan kita agar tunduk dalam tata kelola dan kepentingan korporasi, dan bukannya kepentingan hidup-bersama sebagai sebuah keadaban publik (public civility).

Mendorong tata kelola bisnis yang baik (good corporate governance) melalui CSR tanpa membuat kekuasaan bisnis akuntabel hanyalah sebuah klise. Tata kelola memang soal pengontrolan kekuasaan, namun ia bertujuan untuk menciptakan ruang tempat semua pihak bisa hidup dan bertindak secara akuntabel: sebuah bonum commune. ***

URL Source: http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005092523315011


 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail