SENIN (31/1) perhelatan ke-5 Forum Sosial Dunia (World Social Forum/FSD) yang berlangsung sejak Rabu (26/1) di Porto Alegre, Brasil, berakhir dengan sebuah semangat untuk mendengungkan dan mendesakkan cita-cita Another world is possible, bahwa sebuah dunia yang lain, yang lebih adil dan damai, itu mungkin.

Susan George, seorang rujukan kondang dari Inggris, mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir ini forum-forum sosial telah berhasil mengubah lanskap politik dunia (The Guardian, 15/1). Berawal dari Porto Alegre, Brasil tahun 2000, FSD pertama-tama dan terutama ditujukan untuk menantang gagasan neoliberal yang didoktrinkan melalui Forum Ekonomi Dunia (FED) di Davos. Sejak itu, ide akan forum sosial ini beranak-pinak dan berbagai forum sosial lokal dan regional bermunculan di berbagai negara dan kawasan.

Namun, ibarat pertempuran yang diriuhkan dengan pekik perang melawan neoliberal, dalam perjalanannya hingga FSD kelima ini tampaknya malah pasukan neoliberal Davos cenderung terlupakan karena dianggap tidak relevan dengan gagasan another world is possible itu. Padahal, mereka masih ada di sana. Modal, ideologi dan berbagai aturannya masih menguasai dunia dan bahkan menciptakan kesenjangan sosial yang makin besar, melawan demokrasi dan membawa seluruh penghuni planet ini ke jurang kehancuran. Ideologi Davos telah menciptakan apa yang disebut ekonom profetik Indonesia yang dipelopori B Herry-Priyono.

Begitu mengerikankah neoliberal ini? Sampai-sampai Profesor Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif FED, menutup pertemuan di Davos, Swiss (26-30 Jan 2005) dengan mendesak dan mengingatkan agar para pemimpin ekonomi dunia menjalankan 'tanggung jawab pribadi, tanggung jawab global dan tanggung jawab pada generasi selanjutnya'.

Dalam Lugano Report (1999), dituturkan oleh Susan George bahwa kini atmosfer pun dikorbankan demi keuntungan jangka pendek dari ekonomi industri BBM; keragaman hayati global berkurang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak enam puluh lima juta tahun yang lalu. Pendeknya seluruh ekosistem dunia dalam bahaya kehancuran. Maka, bahkan kapitalis yang paling cerdas pun harus menyadari bahwa akumulasi laba tanpa tanggung jawab ini tidak bisa diteruskan. Namun, laporan Lugano itu mengatakan, ''Tak ada manfaatnya meminta korporasi transnasional mengurangi praktik itu, maka kita harus melawannya.''

Kita tahu bahwa globalisasi adalah istilah yang diciptakan untuk menyampaikan harapan tentang situasi dunia yang inklusif dan terintegrasi secara ekonomi. Tak ada yang salah dengan ide itu, tetapi fakta bicara lain. Di ruang-waktu yang diremuk gagasan neoliberal ini, globalisasi telah menjadi harapan semu yang justru berarti sebaliknya: penolakan dan peminggiran ratusan juta orang yang hanya bisa sedikit berkontribusi. Dan ini dilakukan dengan sangat efektif melalui gagasan sederhana namun kejam: komodifikasi (artinya penjualbelian) atas hampir semua hal.

Lima tahun terakhir ini kita menyaksikan bagaimana privatisasi, salah satu pilar globalisasi, telah secara sistematis mengubah status kita dari 'warga negara' (citizen) menjadi sekadar 'konsumen' (konsumer) dalam berbagai aspek hidup. Ambillah contoh air, jasa pendidikan, atau jasa kesehatan. Dan lihatlah bagaimana komersialisasi lewat privatisasi atas aspek-aspek ini telah merajam hidup banyak orang miskin yang tidak punya akses terhadapnya. Laporan Badan Pembangunan Dunia PBB (2004) mengatakan bahwa bagi lebih dari tiga miliar manusia di muka bumi ini, tidak punya uang berarti tidak punya akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan dan air, dan karenanya praktis tidak punya akses terhadap hidup!

Kini kita bisa melihat mengapa forum-forum sosial sangat menentang pandangan Davos tentang globalisasi. Tapi tantangan terhadap tentangan ini juga sangat serius. Pertama, tentu para kamerad FSD tidak boleh melupakan fakta bahwa punggawa neoliberal masih ada di sana dan bahkan kini menjadi lebih digdaya dari sebelumnya. Kedua, karena itu harus ada strategi yang lebih baik untuk secara efektif memobilisasi gerakan ini hingga kesetimbangan poros kekuatan itu sendiri berubah sebagai syarat perlu mengubah tatanan dunia yang tak adil ini.

***

Tak bisa disangkal, sejak Porto Alegre 2000 hingga 2005, forum-forum ini berhasil menyediakan ruang bagi diskusi dan debat atas berbagai pandangan antineoliberal. Forum-forum ini telah memberi masukan berharga bagi berbagai gerakan sosial dengan analisis yang tajam dan usulan-usulan aksi. Dan dunia menyaksikan bahwa hari-hari ini, gerakan antiprivatisasi dan penghapusan utang, misalnya, telah meluas seluas bola dunia. Maka, pascaperhelatan di Porto Alegre ini, kita tampaknya perlu menerapkan semangat, gairah dan kebulatan tekad yang sama atas 'peperangan' melawan para punggawa neoliberal itu. Masing-masing kita harus punya daftar 'medan perang' itu, di mana kita punya segumpal keyakinan kita akan 'menang'. Memerhatikan kinerja dunia saat ini tampaknya daftar itu akan mencakup, misalnya, kontrol atas praktik korporasi melalui audit sosial; akuntabilitas bisnis; redistribusi kesejahteraan; penghapusan hutang negara-negara miskin; penolakan atas rekayasa genetik makhluk hidup dan menarik keluar berbagai layanan dasar seperti air dan kesehatan dari WTO dan GATS.

Yang tidak kita perlukan adalah ritual-ritual yang kini menjadi jargon kosong. Kita memang membutuhkan semacam platform untuk menentukan ke arah mana kita bergerak (tanggung jawab ekologis, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi) dan apa yang kita lawan (kemiskinan, perang, rasisme, privatisasi serampangan, konsumerisme, dan lainnya). Tapi, pengulangan tema-tema ini jelas bukanlah fungsi utama forum-forum sosial. Peran sebuah forum sosial seharusnya adalah untuk mengidentifikasi komunitas civic atau kelompok-kelompok masyarakat sipil (baik di level global, regional, atau lokal) yang bekerja dalam isu yang serupa dan menghubungkan mereka sebelum forum itu dimulai sehingga mereka bisa menentukan agenda mereka sendiri dan, ketika akhirnya bertemu di forum, tinggal menjalankannya.

Kita sudah melihat bagaimana banyak orang dari akademisi hingga politikus dari hari ke hari makin yakin dan berani bilang, bahwa organisasi masyarakat sipil (untuk tidak semata menyebut organisasi 'nonpemerintah', karena ada non-yang lain, misalnya nonbisnis) adalah salah satu aktor penting dalam menentukan kebijakan pembangunan. Banyak universitas sudah membuka program studi tentang pembangunan dengan paradigma yang lebih progresif. Banyak badan publik membuka pintu dialog dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Makin banyak lulusan perguruan tinggi yang bermutu yang secara sengaja memilih meniti karier di 'jalur' organisasi masyarakat. Sebagai sebuah 'sektor kerja', dunia organisasi masyarakat sipil sedang dan pasti akan terus berkembang.

Studi terkini menyebutkan bahwa sektor itu secara global bernilai sekitar 1 triliun dolar dengan pekerja dan aktivis sejumlah 19 juta orang (Sustainability.com>, 2003). Tak hanya itu, indikator pembangunan dunia menyebutkan bahwa organisasi masyarakat sipil di negara maju telah menyalurkan hampir 10,5 miliar dolar hibah ke mitra-mitranya di negara-negara berkembang tahun 2001. Ini wajar karena 83.6% organisasi masyarakat sipil yang berorientasi internasional ada di negara maju (World Development Indicator, 2003). Hal inilah yang harus dimanfaatkan sebagai strategi untuk membuat aliansi-aliansi yang makin bermutu dan produktif. Karena tak bisa disangkal, soal kemandirian finansial organisasi masyarakat di negara-negara berkembang masih sangat rendah. Maka memang perlu 'inovasi manajerial dan strategik' yang lebih setara dan progresif.

***

Semoga para aktivis (termasuk dari Indonesia) yang hadir di FSD kelima kemarin ini menyadari arti keberadaan perhelatan itu sendiri sebagai sebuah strategi. Lebih penting lagi, menyadari bahwa perjuangan organisasi masyarakat butuh strategi yang lebih dinamis. Dalam pengamatan saya yang terbatas, perhelatan di Porto Alegre ini berbeda dengan FSD-FSD sebelumnya. Bedanya adalah pada keberanian untuk mengurangi sebanyak mungkin sesi pleno yang biasanya penuh dengan 'umbaran jargon'. Lebih banyak konsentrasi dan energi difokuskan pada seminar dan lokakarya, dan tentu ini baik untuk menyusun strategi bersama.

Tentu saja, semoga forum sosial yang akan diadakan di Indonesia tahun ini (kalau jadi) juga menggunakan strategi yang tidak hanya sama tapi lebih dinamis. Karena, kita tahu setelah perhelatan ini usai, gairah saja tak akan cukup. ***

URL Source: http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005020201293019