Soedjati Djiwandono

 

Informasi & Krisis Kepercayaan

 
Oleh: Soedjati Djiwandono


Ada yang menyangkal bahwa di negeri ini telah terjadi krisis kepercayaan ganda: kepercayaan pada rupiah, pada bank nasional, pada perekonomia nasional umumnya, dan pada sistem politik, sekurang-kurangnya dalam arti bagaimana sistem itu berfungsi selama ini. Unjung-ujungnya adalah krisis kepercayaan pada pemerintah.

Yang disebut terakhir itulah yang paling sulit diterima, terutama oleh mereka yang berkuasa dan para pendukungnya. Para cendekiawan, pangamat, dan “pakar” seringkali dijadikan kambing hitam sebagai penyebab kecemasan dalam masyarakat. Ada yang secara bodoh mengatakan, misalnya, bahwa hanya pemerintah yang mengambil langkah-langkah nyata, sedangkan analisa para pakar hanya menimbulkan kebingungan, karena mereka tidak mengambil tindakan nyata, dan alternatif-alternatif jawaban yang ditawarkan hanya menimbulkan persoalan-persoalan baru.

Pernyataan itu mencerminkan tidak difahaminya fungsi cendekiawan. Para cendekiawan atau “pakar” memang tidak mempunyai kekuasaan dan sebab itu tidak dalam posisi merumuskan dan melaksanakan kebijakan, yang justru menjadi tugas dan kewajiban pemerintah.

Kebenaran memang seringkali pahit. Tetapi mengingkarinya, seperti burung unta, pura-pura hal itu tidak terjadi, tidak menghilangkannya.

Salah satu faktor penyebab merosotnya kepercayaan dalam berbagai pengertian itu adalah sulitnya orang memperoleh akses pada informasi yang yang memadai, khususnya dalam kasus kita sekarang ini adalah informasi ekonomi. Dengan kata lain, kurangnya transparansi atau keterbukaan, menjadi salah satu penyebab krisis kepercayaan.

Dan dengan alasan yang berbeda-beda, para pengusaha dan industrialis, rakyat biasa sebagai konsumen, dan media massa, yang sekaligus juga mejadi penyalur, dan dengan demikian juga sumber informasi bagi masyarakat luas, sangat berkepentingan dengan akses pada informasi yang lengkap, utuh, akurat, dan tepat waktu (timely).

Kurangnya keterbukaan atau transparansi seringkali berkaitan dengan masalah kejujuran pada pihak sumber informasi. Dan sumber informasi ekonomi utama adalah pemerintah.

Sekali atau dua kali seorang pejabat ketahuan, atau bahkan sekedar dicurigai memberikan informasi yang tidak benar, atau berbohong, sadar atau tidak karena memang kurang mengerti persoalan, sudah merupakan awal atau semakin mendorong krisis kepercayaan. Seorang pejabat tinggi secara blo’on pernah mengatakan, misalnya, bahwa krisis yang kini melanda bangsa kita itu murni krisis moneter! Yang bener saja!

Tetapi tidak harus demikian halnya. Dapat terjadi bahwa informasi yang disampaikan kepada publik benar dan utuh. Tetapi dengan tujuan yang mungkin baik, atau karena kepentingan yang pada dasarnya syah, misalnya untuk mencegah kesemasan dan panik dalam masyarakat, cara mengkemas informasi itu sendiri sedemikian sehingga membawa akibat yang sebaliknya, atau dengan kata lain counter-productive. Sebab itu, kemasan (packaging) informasi memegang peranan penting.

Sebagai contoh, ketika mula-mula Menteri Keuangan mengumumkan langkah-langkah awal untuk mengatasi krisis moneter sekarang ini, orang harus menunggu beberapa menit sebelum beiliau mulai dengan masalah Rupiah. Dia mulai dengan menyebut-menyebut masalah mata uang Swiss (frank), Deutsche Mark, Baht Thailand, Ringgit Malaysia, sebelum akhirnya menyebut Rupiah. Kesan yang nampaknya hendak diberikan adalah bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah moneter, yang memang betul, atau masalah moneter kita tidak separah yang kita pikirkan!

Kemudian pada awalnya kita diberi tahu bahwa kita hanya berusaha memperkuat kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), yang memang sudah berjalan lama, dan tidak minta bantuan. Kepala Negara sendiri ketika berbicara di Pasuruhan, Jawa Timur, mengatakan bahwa kita hanya “berkonsultasi” dengan IMF. Tetapi pada kesempatan yang sama dikatakan juga akhirnya bahwa setiap anggota IMF berhak “minta bantuan”!

Tambahan lagi, penjelasan tentang sebab-sebab kebakaran (dan/atau “pembakaran?”) hutan yang diberikan oleh Menteri Kehurtanan bertentangan, sekurang-kurangnya sebagian,dengan penjelasan Mentgeri Negara Lingkungan Hidup. Mana yang benra si Mas?

Kasus lain yang belum lama adalah diberhentikannya “dengan hormat” tiga orang direktur BI. Tetapi kemudian mereka dipanggil Polisi untuk “diminati keterangan”.Tambah aneh lagi, pihak kejaksaan mempersoalkan wewenangnya.

Kelihatan sekali betapa kurangnya koordinasi antar pejabat tinggi, tidak jelasnya aturan permainan, atau dengan lain semrawutnya sistem pemerintahan kita. Bagaimana orang masih dapat mengatakan sistem kita sudah baik, tidak perlu reformasi?

Kasus-kasus yang saya sebut tadi tidak berurutan secara kronologis, hanya yang sesaat saya ingart saja. Masih banyak kasus lain yang dapat ditambahkan. Intinya adalah, krisis kepercayaan yang ujunga-ujungnya bersifat poilitik, jagi pada pemerintah, pada sistem politik kita , bukan saja pada marta uang Rupiah, bukan tidak berdasar dan tanpa alasan.

Yesus pernah berkata, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat.: 22:21; Mrk. 12: 17; Luk.: 25). Kata-kata Yesus itu juga dapat dirumuskan, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak (milik) Kaisar, ...” Terjemahan dalam bahasa Inggris yang saya dapati adalah, “... give to Caesar what belongs to Caesar, . . .”

Asumsinya adalah bahwa apa yang menjadi hak Kaisar, atau “what belongs to Caesar” itu memang syah. Jika tidak, kata “hak” tidak berlaku lagi, dan kita juga tidak wajib lagi memberikannya. Atau jika “hak” itu berasal dari kita sendiri sebagai layaknya dalam sistem demokrasi, kita dapat mencabutnya kembali karena tidak dipergunakan seperti seharusnya.***


 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail