Soedjati Djiwandono

 

Aksi Kemanusiaan Pengadaan Beras Nasional

 
Oleh: Soedjati Djiwandono


Gerakan menunaikan panggilan Ibu Pertiwi

Pemulihan sendi-sendi kehidupan perekonomian nasional dari ancaman kebrangkutan ekonomi merupakan agenda yang sangat mendesak, ditinjau dari korban-korban kesengsaraan yang telah melanda Rakyat Indonesia.

Di pihak lain, penyelesaian di bidang politik yang merupakan syarat utama penyelesaian seluruh rangakaian krisis di bidang ekonomi, moneter, dan krisis kepercayaan di dalam seluruh lini kehidupan ketatanegaraan kita, masih belum menunjukkan kepastian. Yang terasa menonjol justru suasana keceriaan politik, yang berlomba melepaskan diri dari kungkungan keterikatan selama masa orde baru, dan kini menampilkan diri dengan seluruh aspek kekuatan historisnya untuk tampil di dalam konfigurasi kekuasaan yang baru.

Kondisi tersebut justru semakin memperbesar deteriorating effect di bidang ekonomi, yang semakin membawa bahtera perekonomian kita ke jurang kehancuran. Kebijakan makro ekonomi belum mampu menjinakkan kurs tukar rupiah, inflasi yang merajalela hingga berpotensi menembus tiga digit, langkanya kebutuhan bahan pokok, kegagalan panen di sentra-sentra produksi pertanian, struktur industri yang sangat rapuh dan labil merupakan gambaran riil yang dijumpai di dalam kehidupan perekonomian kita.

Panggilan aksi kemanusiaan

Di tengah kehidupan politik dan ekonomi seperti itulah, untaian aksi kemanusiaan terpanggil kembali untuk memberikan jawaban darurat atas beban penderitaan rakyat, minimal dengan menjaga tersedianya kebutuhan bahan-bahan pokok, khususnya beras. Beras sebagai komoditi bahan pokok bernilai strategis, bahkan merupakan parameter kontrol utama agar tidak terjadi gejolak dan kerusuhan sosial.

Aksi kemanusiaan tersebut dapat dinilai sebagai panggilan suci atas derita nurani rakyat, namun jangan hanya ditunaikan dari aspek kemanusiaannya saja. Di dalamnya sebenarnya terkandung potensi bermuaranya berbagai kepentingan politik, yang saat ini masih berwarna keruh, tergantikan menjadi kepentingan kemanusiaan yang berwarna jernih, ataupun suatu kepentingan politik yang benar-benar mengedepankan Kedaulatan rakyat.

Disini aksi kemanusiaan mendapat tempat yang strategis ditinjau dari aspek-aspek sbb :

Acceptance

Meskipun lebih berdimensi kemanusiaan, dan relatif terlepas dari muatan kepentingan politik, hadirnya aksi ini bisa diterima secara menyeluruh karena menyentuh persoalaan riil masyarakat. Operasionalisasi aksi ini dengan dukungan organisasi yang dipercaya, dan secara efektif mampu mendistribusikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, akan semakin mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mensukseskan aksi kemanusiaan tersebut.

Distribution network

Meskipun menyentuh persoalan riil masyarakat, sukses tidaknya aksi kemanusiaan ini akan sangat dipengaruhi oleh aspek kepercayaan (dari donatur : negara sahabat, LSM internasional dll), jaringan komando (ada figur yang bisa dipercaya, dan cukup representative untuk menjalankan aksi ini), tersedianya data riil masyarakat yang memerlukan bantuan, dan tersedianya jalur distribusi yang terlepas dari aspek NKK.

Sebagai bagian dari reformasi, Bulog sebagai institusi formal yang bertanggung jawab terhadap tersedianya kebutuhan pokok, sebenarnya telah kehilangan legitimasinya. Di dalamnya penuh dengan praktek-praktek NKK, yang menyebabkan besarnya distorsi pengendalian supply-demand kebutuhan bahan pokok rakyat. Bahkan Bulog juga hadir sebagai cash cow berbagai kelompok kepentingan, yang saat ini ikut memperkeruh dan bermain di percaturan politik nasional.

Karena itulah kehadiran Bulog dengan seluruh jalur distribusnya akan meminimalkan faktor acceptance dari negara donatur. Di sinilah aksi kemanusiaan tidak dapat terlepas dari dimensi politis. Bulog harus dibersihkan, dan direformasi sehingga bisa menjadi jalur distribusi yang efektif, atau ditinggalkan sama sekali, digantikan dengan kantung-kantung distribusi rakyat melalui organisasi yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan tersebut, misal NU, LSM, pesantren, gereja dll.

Wahana aliansi gerakan moral kemanusiaan

Kemampuan kita ditinjau dari cadangan devisa, dan mahagawatnya persoalan ekonomi, benar-benar membuat pemerintah kita tak berkutik untuk dapat mengimpor beras. Aksi kemanusiaan pengadaan beras, dengan demikian hanya akan muncul melalui bantuan internasional. Disini unsur donatur harus bisa dipersatukan dengan unsur kemanusiaan, yang terwakili kedalam figur yang bisa dipercaya, yang merupakan representative dari rakyat indonesia, informal leader yang terlepas dari persoalan NKK, dan telah terbukti kuat accountability-nya. Figur tersebut (bisa individual atau pun kolektif, atau institusi) pada dasarnya akan menjalankan aliansi antara donatur, jaringan distribusi, dan rakyat sebagai tujuan dari aksi kemanusiaan tersebut, sekaligus menjalankan fungsi kontrol untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh kepercayaan yang diberikan donatur. Di sinilah aksi kemanusiaan mendapatkan maknanya sebagai wahana aliansi gerakan moral kemanusiaan.

 

Informal Leader

Sebagai suatu aksi yang sangat mendesak dengan lingkup kerja internasional, persoalan di tingkat operasional akan sangat ditentukan oleh figur pelaksana dengan kriteria seperti tersebut di atas.

Meskipun aksi tersebut juga berdimensi politis, namun figur yang dipilih nantinya harus mampu melepaskan diri dari kepentingan politik sesaat/ golongan. Kesemuanya harus digerakkan oleh kepentingan riil saat ini, kepentingan yang menyuarakan bahwa perut rakyat lapar.

Di dataran kemanusiaan ini, sangat menarik mencermati pemikiran dari seorang Ibu, yang peka atas kondisi rakyat, namun mempunyai keterbatasan struktural karena dimandulkan oleh rejim penguasa.

Megawati yang telah hadir sebagai tokoh politik nasional, diterima bukan karena manuver politiknya, namun karena daya tahannya menghadapi kekuatan represif. Konsistensi Mega di dalam memilih jalur konstitusional, sebagai suatu penyelesaian yang meminimalkan konflik dengan penguasa yang beresiko membawa korban manusia, diterima sebagai kuatnya landasan kemanusiaan Mega. Nilai kemanusiaan, komitmen serta keprihatinan terhadap seluruh realitas kehidupan politik, membuat Mega tidak hanya mementingkan gerakan politik formal, untuk mendapatkan eksistensi PDI, yang telah dimanipulasi oleh rejim penguasa saat itu.

Ketika kesempatan itu ada, yang disuarakan bukanlah jargon-jargon politik, ataupun ikut memperebutkan secara kasar atas tahta yang ditinggalkan, implikasi ketidakbenaran kehidupan ketatanegaraan kita justru disuarakan lantang. Meluasnya hujatan atas diri Suharto justru menjadi keprihatinan. Kepekaan dan kearifan sebagai Ibu inilah yang membawa perhatiannya kepada penderitaan rakyat, yang sangat rawan terhadap kelangkaan kebutuhan pokoknya.

Dari wacana-wacana politik Megawati dapatlah dibuktikan kesiapannya untuk memenuhi panggilan bangsa di dalam aksi kemanusiaan, meskipun untuk sesaat meninggalkan politik PDI secara eksistensial. Namun bukankah melalui aksi kemanusiaan ini, aspek representativeness, dan komitmen Mega kepada Rakyat akan semakin dibuktikan atau Justru melalui media tersebut diyakini semakin terbuka peluang, untuk diterimanya Megawati secara luas.

Tinggal kini persoalannya mencari faktor-faktor pendukung, organisasi non pemerintah yang mempunyai akses luas ke luar negeri, mencari dukungan internasional, dukungan dari the informal leader lainnya (Gus Dur, Emil Salim, Romo Mangun dll) serta upaya mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk hadir sebagai duta bangsa, untuk menyuarakan keprihatinan seorang Ibu atas penderitaan rakyatnya. Sosok seorang Ibu diyakini bisa mengetuk nurani kemanusiaan setiap bangsa-bangsa di dunia.

 

 

 

Mengapa harus Mega ?

Sebagai suatu kerja besar di tengah krisis kepercayaan, aksi kemanusiaan tersebut akan mendapatkan tantangan yang berat. Namun dari segi realitas kehidupan rakyat, hambatan tersebut harus secepatnya diatasi melalui kerjasama yang efektif dari seluruh potensi masyarakat, yang masih menyisakan untuk aksi kemanusiaan seperti LSM, gereja, dll, untuk memadukan seluruh akses yang dimiliknya.

Sebagai suatu figur, Megawati memenuhi sosok Ibu untuk diterima sebagai pejuang kemanusiaan, bisa diterima sebagai representative rakyat Indonesia, mendapat dukungan internasional, memiliki acceptability dan acoountability, dan telah hadir sebagai simbol perlawanaan penuh damai atas penguasa represif.

Tentu saja di tingkat efektivitas gerakan, aksi kemanusiaan tersebut akan dijalankan oleh suatu team yang anggotanya memenuhi syarat-syarat di atas.

Benefit buat gereja

Berbicara tentang aksi kemanusiaan, bagi gereja sebenarnya sudah merupakan kodrat. Bahkan eksistensi gereja akan sangat ditentukan oleh keseluruhan sikap, pikiran, dan tindakan gereja di dalam memperjuangan terwujudnya tatanan yang menghargai nilai dan martabat manusia dengan keseluruhan aspek kemanusiaanya.

Terhadap aksi kemanusiaan pengadaan beras tersebut, sikap gereja sangat jelas. Bersikap responsif, dan menyediakan keseluruhan organ gereja untuk mendukung aksi kemanusiaan tersebut. Sikap kooperatif ini bukannya tanpa reserve, disananya ada serangkaian verifikasi nilai, dan kontrol moral yang dilakukan gereja bahwa aksi kemanusiaan tersebut benar-benar dijiwai oleh cinta kasih, sebagai unsur hakiki yang melekat di dalam diri setiap manusia, betapapun berbeda aspek budaya, agama, maupun asal-usulnya.

KWI dipandang sebagai representative gereja untuk menentukan legitimasi atas setiap tindakan moral kemanusiaan yang akan dilakukan oleh gereja.

Sebagai suatu aksi yang tidak bisa terlepas dari dimensi politis, secara informal (di luar tatanan hirarki gereja), gereja juga harus menyampaikan keberpihakannya atas suara makin keras agar konfigurasi politik yang baru tidak jatuh kembali ke pendekar-pendekar berwatak jahat, yang mengatasnamakan kepentingan dirinya dengan label rakyat.

Di sinilah sikap jeli dituntut, untuk lembut seperti merpati dan cerdik seperti ular di dalam mengusahakan tatanan baru yang berdasarkan kedaulatan rakyat secara nyata (bukan slogan).

Dengan mendukung aksi kemanusiaan tersebut, maka “benefit” lain yang akan didapatkan oleh gereja adalah :

Tanggung jawab kemanusiaan ikut ditunaikan melalui aliansi strategis bersama dengan seluruh potensi masyarakat Indonesia dan dunia yang masih peduli atas penderitaan sesamanya

Penyampaian komitmen gereja untuk mendukung pejuang-pejuang kemanusiaan

Sikap korektif sekaligus pengakuan dosa sosial atas tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh awam gereja yang ikut andil terhadap terciptanya situasi sekarang ini

Penyertaan saham gereja atas konfigurasi baru yang akan dibangun di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, yang menjauhkan diri dari aspek sektarian, primordial dll, dan menyatukan diri dengan kekuatan baru untuk menjadikan rakyat kembali berdaulat.

Penyertaan saham bagi awam gereja terhadap tokoh-tokoh politik yang lebih acceptable dan sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan gereja (Sri Sultan HB X, Megawati, Gus Dur, Emil Salim dll).

Penutup

Aksi kemanusiaan telah menjadi realitas yang harus segera ditanggapi oleh gereja, sebelum situasi tersebut dikooptasi oleh kelompok kepentingan, yang ingin menggunakan penderitaan yang ada sebagai suatu media untuk hadir sebagai pahlawan baru, yang ingin menyenangkan masyarakat agar mendapatkan dukungan dan legitimasi untuk berkuasa.

Kemauan untuk menyatukan seluruh potensi dari figur-figur yang masih kita miliki, untuk secara efektif menjalankan tugas kemanusiaan tersebut harus segera diwujutkan, disertai keberanian untuk sementara melepaskan diri dari ikatan politik formal. Di sinilah tugas mendesak yang harus segera ditunaikan gereja.

Lampiran

Data supply vs demand kebutuhan bahan pokok

Data stok bahan pokok di Bulog


 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail