Bambang Warih Kusuma

 
Unisosdem Archives
THE UNITED ARCHIPELAGO

 
Oleh: bambang warih koesoema


Republik kita di abad 21 ini berbeda dengan Republik Sukarno - Hatta (17 Agustus 1945) yang diwarisi dari administrasi Hindia Belanda seluas 1.9 juta km2 itu.

Dengan menyambungkan batas 12 mile laut dari garis territorial pulau-pulau di lingkaran paling luar kepulauan Indonesia. Republik Indonesia yang terdiri dari 18.108 pulau-pulau (tidak termasuk Sipadan dan Ligitan) meliputi tanah dan air seluas 8,1 juta km2 dan dengan ZEE (Zona Economy Eksklusive) sepanjang 200 mil laut (  325 km) rentang kendali pengelolaan Indonesia, air terhadap daratan mencapai perbandingan hampir 88 % air terhadap daratan 12 %.

Negara Indonesia (sekarang) melalui pengakuan hukum laut Internasional (U.N.C.L.O.S. 1982), seluas Amerika Serikat atau Eropa (35 negara djadikan satu), dengan  penduduk nomor empat di dunia.

Penyelesaian Indonesia sekarang ini mungkin dapat mengambil referensi Brasil,  China, Rusia, India dan juga Amerika serikat, yang juga memiliki permasalahan  dan situasi yang mirip Indonesia.

Kita memerlukan   700.000 personil Angkatan Darat dan sedikitnya dua kali  jumlah personil tersebut dalam bentuk cadangan,   300-400 kapal perang, dan   900-1000 pesawat tempur dalam berbagai ukuran (F16, Mirage, Tornado, Sukhoi, Sea Harier dan ratusan helikopter agar bisa menempatkan pasukan dimana saja di kepulauan Indonesia) secara cepat, serta 80.000-100.000 personil marinir sebagai angkatan tersendiri untuk mengimbangi 80.000 km panjang garis pantai Indonesia yang terpanjang di dunia. Untuk itu perlu dibangun industri pertahanan yang memadai.

Kita juga memerlukan pengawal laut & pantai (sea & coast guard) untuk menangkal penyelundupan dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Kita juga memerlukan Garda Nasional sebagai gabungan kekuatan Ketahanan Nasional yang dimiliki oleh keempat angkatan dan Polri bilamana Negara berada dalam situasi genting darurat sipil dan dimana polisi tidak mampu mengatasinya, serta administrasi Garda nasional tetap dibawah Menteri Pertahanan Keamanan.

Hanya di dalam keadaan darurat militer dan situasi perang, keempat angkatan berada dibawah Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Diluar keadaan itu sehari-hari keempat angkatan dibawah koordinasi kepala staf gabungan dan kebijakan strategisnya berada di tangan Menteri Pertahanan dan Keamanan sebagai supremasi kekuasaan sipil

Besaran angkatan perang dan polri serta komponen pertahanan nasional bisa dibiayai bilamana kita tahu persis kekuatan-kekuatan ekonomi Negara kita yang selama ini terjadi pendarahan terus dan juga peluang yang bisa dimungkinkan dengan membangun daerah-daerah pertumbuhan ekonomi baru dan mengeffektifkan pengelolaan tata ruang yang dapat memancing investasi besar-besaran serta melakukan positioning secara tepat da1am proses liberalisasi perdagangan pada tataran global.

Biaya personil TNI beserta pembelian perlengkapan sekarang ini terlalu kecil, untuk menjaga keamanan maupun produktivitas perekonomian nasional, dinaikkan puluhan kali lipatpun biaya tersebut masih terpikulkan dalam paradigma Indonesia Baru.

"The Big Think is Think Big!". Begitulah kalau kita mengelola Negara "besar" bukan dengan sikap kerdil dan jiwa pengemis.

bambang warih koesoema, 2003

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Versi PDF
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail