Bambang Warih Kusuma

 
JURNAL SOSIAL DEMOKRASI
JALAN KETIGA, BUKAN SEKEDAR JALAN TENGAH

 
Oleh: IVAN HADAR - Wakil PemRed Jurnal SosDem


Pilpres 2009 di Indonesia cukup menarik karena diwarnai perdebatan terkait ideologi ekonomi para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Boediono yang berpasangan dengan SBY, ditenggarai banyak pihak sebagai salah satu pengusung utama ekonomi neoliberal di Indonesia. Tuduhan yang langsung dibantah lewat pidato pilitiknya di saat deklarasi pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi SBY. 

Sebagai pemahaman awal, kalau dalam liberalisme klasik manusia dipandang sebagai homo economicus dalam kegiatan ekonomi, dalam agenda neo-liberalisme manusia dilihat sebagai makhluk ekonomi dalam semua aspek kehidupan mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Ketika dibatasi pada bidang ekonomi, neoliberalisme juga disebut sebagai Fundamentalisme Pasar. (Herry Priyono, Sesat Neoliberalisme, Kompas 28/5/2009) 

Setahun pasca Tragedi 11 September 2001 yang meruntuhkan Menara Kembar WTC (sebagai simbol kapitalisme AS) yang menewaskan ribuan korban tak berdosa, di hadapan 25.000 pendukung gerakan perdamaian di kota Koeln, Jerman, pemenang Nobel Perdamaian Johan Galtung berbicara tentang tiga corak fundamentalisme yang telah menjadikan penduduk bumi sebagai tawanannya. Tiga corak fundamentalisme tersebut, meski berasal dari ‘culture’ berbeda namun memiliki filosofi serupa, yaitu faksi Wahabi Osama bin Laden; faksi puritan Protestan asal Inggris yang kemudian menemukan lahan subur di Amerika Serikat, serta fundamentalisme pasar. 

Menurut Galtung, pengikut fundamentalisme corak pertama dan kedua adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap perbuatan kriminal di belakang Tragedi 11 September dan pemboman Afganistan serta Irak dengan korban puluhan ribu warga sipil tak berdosa. Keduanya, merasa sebagai manusia pilihan Tuhan dengan doktrin: ”siapa pun yang tidak ikut saya adalah musuh saya” (“…he/she who is not with me is against me”). Keduanya begitu mirip, sehingga Galtung memplesetkan “George bin Laden dan Osama Bush, yang demi keyakinan, merasa bahagia karena mendapat pahala dengan membunuh ribuan manusia.” 

Corak ketiga, Fundamentalisme Pasar, tak kalah kejam. Para pengikutnya tidak peduli ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap hari, 100.000an orang mati terutama karena pasar merampok makanan dan kesehatan mereka. Betapa tidak. Seperempat mereka yang mati itu semata-mata akibat lapar. Bagi George Soros, yang mempopulerkan istilah ini, Fundamentalisme Pasar saat ini demikian berkuasa sehingga siapa pun yang tidak berkiblat pada kebebasan pasar - karena mempunyai gagasan serta cita-cita ekonomi yang lain - bakal dicap sebagai sentimental, tidak logis dan naif. Soros yang sebenarnya memperoleh keuntungan miliaran dolar dari kapitalisme global, menyebut “Fundamentalisme Pasar sebagai ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan semua bentuk ideologi totalitar yang pernah ada.” Termasuk, ideologi Nazi Jerman yang selama ini diakui paling kejam. Soros sendiri, nyaris menjadi tahanan Kamp Auschwitz dan hanya bisa lolos karena menggunakan dokumen palsu. 

Pemenang Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz menyebut Fundamentalisme Pasar adalah basis teori - Thatcherisme, Reaganomics dan “Konsensus Washington“ - untuk mempercepat privatisasi dan liberalisasi serta menjadikan Bank Sentral sebagai lembaga independen dengan satu tugas, yaitu memerangi inflasi. Fundamentalisme Pasar juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan Neoliberalisme – aliran dominan yang menjadi dasar berbagai kebijakan G8, IMF dan Bank Dunia. 

Globalisasi Neoliberalisme 

Globalisasi adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena. Di satu sisi, revolusi dalam bidang komunikasi, misalnya, telah dengan cepat mengatasi (masalah) jarak. Di sisi lain, teknologi baru juga telah ikut memunculkan sebuah sistem ekonomi yang didominasi oleh uang. Yang paling berperan dalam era globalisasi saat ini adalah finance capital, posisi yang sebelumnya dipegang oleh industry capital. Perkembangan ini, dimungkinkan oleh instabilisasi finansial berbarengan dengan deregulasi ekonomi-moneter, liberalisasi pasar uang dalam negeri dan dibukanya pasar uang bagi transaksi internasional agar memudahkan spekulasi finansial. Teknologi informasi mutakhir telah mempercepat proses integrasi pasar uang dunia. 

Bagi para pendukungnya, globalisasi yang didominasi paradigma neoliberal ini, diyakini sebagai “mesin kemakmuran”. Sementara bagi kelompok penentangnya, globalisasi identik dengan “ledakan profit, yang semakin menyengsarakan orang miskin.” 1 Paling lambat sejak demo spektakuler anti WTO (World Trade Organization) di Seattle, akhir 1999, menjadi jelas bahwa oposisi terhadap globalisasi telah pula menglobal. Hal yang juga diakui para pemimpin dunia. Bill Clinton, misalnya, sewaktu di Seattle mengatakan: “Bila kita tidak ingin, terjadi protes dalam setiap konferensi perdagangan, maka WTO harus memberikan kesempatan agar suara buruh, aktivis lingkungan dan negara berkembang bisa didengar. Setiap keputusan harus transparan, akses ke dokumen pun harus dibuka, begitu pula kejelasan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.” (Seattle Post Intelligencer, 1/12/99) Hal yang mirip diusulkan Pascal Lamy, mantan Komisaris Perdagangan Uni Eropa. ”Sebuah kenyataan”, demikian Lamy, “bahwa implisit pada setiap konferensi dan pertemuan adalah hak untuk melakukan protes, dan kami harus mendengar (protes) mereka.” (Plenary Speech to WTO Ministerial Conference in Seattle, 30/11/99) 

Berbagai protes terhadap globalisasi neoliberal yang semakin gencar ini, telah memicu diskusi tentang keterbatasan pasar dan seberapa perlu negara harus melakukan intervensi (baca: keberpihakan) dalam mengupayakan kesejahteraan sosial. 

Berbeda dengan claim pendukung neoliberal, semaraknya perekonomian usai Perang Dunia II, tidak melulu disebabkan oleh liberalisme perdagangan, tetapi juga berkat kebijakan kesejahteraan oleh negara. Ketika itu, sebuah konsep ekonomi (new deal) berlandaskan teori Keynes diluncurkan pemerintah AS. Sasarannya, peningkatan permintaan pasar dan deficit spending untuk memberantas pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lewat ‘bantuan pembangunan’ (baca: utang), negara-negara berkembang diasumsikan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara kaya. 

Di satu sisi, konsep neoliberal, diakui bisa bermanfaat dalam upaya mengurangi mentalitas rent seeking para birokrat. Namun, pada sisi lainya, Fundamentalisme Pasar sebagai perwujudannya dalam bidang ekonomi meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang ini, gagal memenuhi janjinya. Kesenjangan antarnegara kaya dan miskin, serta antara lapis sosial dalam sebuah negara semakin melebar. Tiga contoh berikut, memperjelas keterbatasan dari berbagai solusi yang melulu bertumpu pada premis ekonomi pasar. 

Pertama, asumsi Fundamentalisme Pasar bahwa pasar uang tidak hanya membantu penggunaan kapital secara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja, tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar sepekulatif yang digelembungkan (spekulativer Marktaufblaehung). Fluktuasi kurs di bursa efek, tidak menggambarkan kekuatan ekonomi sesungguhnya dari berbagai perusahaan anggotanya. Tanpa regulasi, pasar modal global bisa memengaruhi kuat-rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara, kawasan atau bahkan dunia, seperti yang diperlihatkan oleh “Krisis Asia” yang dampaknya masih terasa bagi Indonesia hingga saat ini. 

Kedua, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisis lingkungan global. Meski harus pula diakui, kegagalan yang sama dialami oleh negara, terutama terkait maraknya monopoli dan oligopoli. Ketiga, penelitian Prittchett (1996) membuktikan bahwa dalam proses globalisasi terjadi kesenjangan yang meluas. Pemenangnya adalah negara-negara kaya anggota OECD, termasuk korporasi yang mengeruk kekayaan alam negara berkembang. 

Paradigma ekonomi neoliberal memiliki tiga komponen pokok. Pertama, ia mengangkat peran pasar di atas peran negara, civil society dan sistem demokrasi partisipatoris dalam menata ekonomi dan arus barang dan modal. Kedua, mendewakan peran dan cakupan sektor privat dan kepemilikan privat di atas kepentingan publik. Ketiga, menganggap bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya dapat dicapai melalui pasar. Sehingga, ketika kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberalnya ternyata justru tidak membawa hasil seperti yang dijanjikan, maka kesalahan akan ditimpakan semata kepada tata kelola pemerintahan yang buruk (bad governance). 

Paradigma inilah yang diagung-agungkan oleh para promotor neoliberal, di antaranya Margaret Thatcher di Inggris, dan Ronald Reagan serta George W. Bush di Amerika Serikat, pada periode 1980-an dan 2000-an, dengan mengatakan "There is no alternative!" ("Tidak ada pilihan!"). Gerakan progresif sedunia melawan neoliberalisme menyerukan alternatif terhadap globalisasi neoliberal. Salah satunya adalah kerja sama gerakan sosial sedunia melalui World Social Forum (WSF) dengan semboyan “Another world is possible”. 

Perlawanan inilah yang disebut oleh Steger (Globalism, 2005) sebagai globalization from below (globalisasi dari bawah) yang merupakan anti-thesis dari globalization from above (globalisasi dari atas). Nasib dunia tidak boleh hanya ditentukan oleh para korporat besar dan para elite yang berkumpul dalam WTO. Nasib orang-orang miskin tak boleh diperdagangkan sebagai trade-off dari liberalisasi perdagangan sebagaimana terjadi pada sidang-sidang tawar menawar di WTO. 

'Globalisasi dari atas' harus dilawan sebelum dunia seluruhnya lunas dijual kepada para pedagang. 'Globalisasi dari bawah' mengangkat suara-suara yang selama ini tak didengarkan dalam WTO dan World Economic Forum (WEF), yakni suara masyarakat miskin dan marjinal untuk turut serta menentukan arah dunia. "Globalisasi dari bawah" menyerukan agar globalisasi neoliberal dengan perdagangan bebasnya (free trade) digantikan dengan perdagangan yang adil (fair trade). Sebagaimana dikatakan oleh Steger, "relasi pasar memang penting, akan tetapi demi melayani kebutuhan manusia, maka pasar harus diabdikan pada kesejahteraan seluruh manusia". 

Sebenarnya, globalisasi bukan sesuatu yang baru. Begitu pula dengan upaya untuk tidak terbawa arus deras pasar bebas globalisasi yang bisa menenggelamkan. Simak, misalnya, apa yang dikatakan salah seorang presiden AS pada masa-masa awal lepas dari kolonisasi Inggris. 

"Selama berabad-abad Inggris telah bergantung pada proteksi, melakukannya secara ekstrim dan telah memperoleh manfaat yang besar darinya. Tak ada keraguan bahwa karena sistem itulah, ia memperoleh kekuatannya kini. Setelah dua abad, Inggris telah menemukan saat yang nyaman untuk mengadopsi perdagangan bebas, karena mereka menganggap proteksi tak lagi menguntungkan mereka. Karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang saya ketahui tentang negeri kita ini, telah membawa saya pada suatu kepercayaan, bahwa dalam tempo 200 tahun lagi, setelah Amerika telah tidak memerlukan manfaat proteksi lagi, negeri ini akan mengadopsi perdagangan bebas." (Frank 1987: 164, dikutip dari Chang 2005: 108-09) 

Pidato berapi-api di atas diucapkan oleh pahlawan perang sipil Amerika Serikat, Ulysess Grant, yang menjadi Presiden negara itu pada periode 1868-76. Amerika Serikat ketika itu resah dengan jargon dan kampanye pasar bebas yang dicanangkan oleh Inggris, negara adi daya pada waktu itu. Amerika Serikat memang pantas resah. Ia baru saja merdeka, melampaui saat-saat sulit perang sipil (1861-1865), dan kini saatnya negeri itu melakukan pembangunan ekonomi secara besar-besaran. Negeri itu tak mau, kebijakan pembangunannya dilucuti oleh kampanye pasar bebas dari negara adi daya yang telah membangun industrinya dengan proteksi. Ha-Joon Chang, ekonom pembangunan dari University of Cambridge (Inggris) mengatakan bahwa kampanye perdagangan bebas saat ini bagaikan upaya untuk menendang tangga pembangunan (kicking away the ladder) agar negara-negara berkembang tidak bisa memakai tangga itu untuk mengejar ketertinggalannya. 2

Sejak beberapa tahun terakhir, berlangsung World Social Forum (WSF) yang dimaksudkan sebagai pertemuan puncak anti-globalisasi yang berlangsung setiap tahun. Tujuannya, menawarkan “globalisasi alternatif” dan diadakan untuk menandingi World Economy Forum (WEF) yang, setiap tahun, dilakukan di Davos, Swiss. Pertanyaan mendasar apakah globalisasi menjadi hambatan, seperti diyakini pencetus WSF, atau peluang seperti yang dipromosikan oleh WEF, patut dicermati. Terutama pengaruhnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. 

Para pendukung globalisasi neoliberal, misalnya WTO dan Bank Dunia, menyuarakan kabar gembira, bahwa liberalisasi pasar otomatis memicu pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran. Namun, serta merta, pertanyaan yang muncul adalah, kemakmuran bagi siapa? Mereka yang kritis mengatakan bahwa ‘berkah’ globalisasi hanya bagi negara-negara industri kaya. Sementara itu, hanya sedikit negara berkembang - itu pun, hanya segelintir penduduknya - yang memperoleh berkah globalisasi. 

Bertolak belakang dengan ramalan OECD dan WTO, hampir semua negara, dengan caranya masing-masing, akan diuntungkan dalam liberalisasi perdagangan dunia. Pengecualiannya, beberapa negara di pinggiran Sahara, Afrika, yang hanya mampu mengekspor sedikit bahan bakunya yang nyaris belum diolah. Apa yang secara politik-perdagangan, dulu menjadi “kekuatan” negara berkembang, yaitu tenaga kerja murah, kini semakin membludak jumlahnya. 

Dalam studinya tentang “Trade, Growth and Poverty” (2001), Bank Dunia pun membuktikan adanya korelasi antara pengintegrasian sebuah sebuah negara ke dalam pasar (neoliberal) dunia dan pertumbuhan ekonominya. Di kebanyakan negara yang “terglobalisasi”, ditunjukkan telah terjadi pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, hambatan negara berkembang untuk berintegrasi ke dalam pasar dunia, menurut sebuah studi Bank Dunia lainnya (Globalization, Growth and Poverty, 2002), adalah proteksi agrarian oleh negara-negara kaya anggota OECD serta hambatan impor tekstil bagi perusahaan dalam negerinya. Artinya, dalam sektor-sektor yang memiliki arti eksistensial bagi banyak negara berkembang inilah, tidak berlaku pasar bebas. Sebenarnya, disinilah harus ada terobosan dalam perundingan WTO berikutnya, atau prinsip pasar bebas akan kehilangan kredibilitasnya. Hal ini, berkaitan eart dengan pertanyaan, bagaimana globalisasi ditata secara politis agar memungkinkan tercapainya pemerataan pembangunan? 

Kesenjangan Global 

Pertanyaan tersebut, sekaligius mengandung tiga pertanyaan yang harus segera dicarikan jawabannya. Pertama, pertanyaan strategis, yaitu bagaimana globalisasi ditata secara politis. Kedua, berkaitan dengan bagaimana globalisasi ditata dalam power constellation dunia saat ini. Dan, ketiga, pertanyaan normatif tentang bagaimana pembangunan yang adil dalam masyarakat dunia bisa dicapai. 

Jawaban atas pertanyaan tersebut, antara lain diberikan oleh Lembaga Penelitian Pembangunan dan Perdamaian (SEF, 2003) dalam studinya berkaitan dengan konsep “Global Governance”. Pertama, tatanan politis globalisasi berarti mempererat kerjasama internasional, karena tugas bersama seperti Millenium Development Goals (MDG) hanya bisa dicapai lewat upaya bersama. Sebenarnya, dua dekade lalu, “Laporan Brandt” (Brandt’s Report), telah berbicara tentang hal yang mirip yaitu “kebijakan masyarakat global” yang bernuansa sosial demokrasi – keseimbangan pasar dan peran afirmatif Negara. 

Kedua, untuk memungkinkan hal tersebut, tidak cukup sekedar lewat bantuan atau kredit murah, tetapi sejak awal harus diberlakukan aturan bersama yang berorientasi pada pasar (bebas) sosial-ekologi. Landasan normatifnya bisa ditemukan pada kodifikasi HAM sosial dan Konvensi Rio tentang pembangunan global berkelanjutan. Ketiga, keharusan terjadinya perubahan struktur politik, baik struktur dalam negeri maupun internasional. Dalam negeri, diperlukan reformasi struktur politik, sosial dan ekonomi dengan tujuan memperkuat dinamika ekonomi pasar sosial, memperkuat kemampuan bersaing, penegakan hukum, keadilan sosial dan demokrasi. Sementara itu, di tataran internasional, harus ada reformasi struktur di negara-negara industri kaya anggota OECD, yang selama ini berkat penguasaan pasar memperoleh keuntungan berlimpah dari pasar dunia. Perubahan struktur internasional yang berorientasi pada global sustainability, mengharuskan penghapusan proteksi perdagangan di Negara-negara kaya, terutama dalam sektor agraria. Untuk memperoteksi pasarnya, per tahun, negara anggota OECD memberikan subsidi sebesar 250 miliar US Dollar. Atau, tujuh kali lipat bantuannya lewat kepada negara berkembang. 

Berkaitan dengan kesenjangan kekuasaan (power disparity) dalam politik global, menurut laporan PBB tentang Human Development (2003), terdapat kecenderungan meningkatnya frustrasi masyarakat dan mereka yang mewakili negara-negara berkembang. Dan, ini, mempunyai dampak psikologis yang lebih buruk dibandingkan ketimpangan dalam perdagangan. 

Tak bisa dipungkiri, globalisasi adalah sebuah perubahan berdimensi historis yang membawa permasalahan baru yang besar, seperti polarisasi dan marginalisasi sosial, perusakan lingkungan yang semakin tajam, serta erosi demokrasi. Di tengah mitos globalisasi neoliberal dengan janji mengangkat dunia dari keterpurukan, jumlah orang miskin justru meningkat dari 800 juta orang pada tahun 1995 (ketika WTO didirikan), menjadi sekitar 850 juta pada 2005.3 Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi per kapita baik di negara maju maupun di negara berkembang pun melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara-negara termiskin di dunia (dengan PDB per kapita antara US$ 375 - US$ 1.121 per tahun), sejak periode 1980-2000 terus melambat 0,5 persen tiap tahun (Chang 2005: 18). 

Globalisasi neoliberal telah membawa dunia pada jurang kemiskinan yang semakin dalam, sehingga 20 persen penduduk terkaya di dunia menguasai 86 persen total konsumsi dunia.4 Kelestarian lingkungan hidup pun memburuk dengan deforestasi mencapai 940.000 kilometer persegi di wilayah-wilayah termiskin dunia sejak 1990. 

Inilah kenyataan globalisasi di mana Indonesia pun turut 'bermain' dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal dengan pencabutan jaminan sosial melalui subsidi dan menjual semakin banyak sektor-sektor hajat hidup orang banyak kepada para pemodal dengan jargon 'pasar bebas'. 

Joseph E. Stiglitz, mantan penasehat ekonomi-politik Bill Clinton, ketua tim ekonomi Bank Dunia dan pemenang Hadiah Nobel 2001, dalam bukunya „Globalization and Its Discontent” (2002), ikut dan berhasil menggulirkan diskusi panas terkait globalisasi neoliberal lewat Washington Consensus yang secara sadar dipromosikan Kementrian Perekonomian AS dan IMF sejak 1980. 

Stiglitz menuduh implementasi asumsi-asumsi “Washington Consensus“ (liberalisasi pasar tanpa batas, anggaran berimbang yang ketat serta privatisasi) bertanggung jawab atas meningkatnya kemiskinan global. Dalam buku terbarunya, “Making Globalization Work”, Stiglitz memperjelas posisinya terhadap globalsasi dan mengambil risiko mengecewakan para pendukungnya dalam gerakan anti-globalisasi. 

Menurutnya, agar globalisasi yang saat ini telah bergulir jauh bisa benar-benar membawa kemajuan bagi manusia, diperlukan „sebuah arah dan organisasi baru“ dengan tujuan dan kerangka yang secara politis benar-benar bisa membawa manfaat bagi ummat manusia. 

Konsep dasar yang diajukan Stiglitz, bertumpu pada model sukses pembangunan Asia di mana negara memiliki peran sentral. Stiglitz merehabilitasi kebijakan ekonomi-politik negara untuk perdagangan serta menggarisbawahi sikapnya pada lemahnya negara di Amerika Selatan sebagai penyebab utama kegagalan globalisasi ekonomi di kawasan tersebut. Contoh yang lebih menyedihkan terjadi di Afrika. 

Stiglitz menuntut kondisi perdagangan khusus bagi negara-negara miskin sebagai bagian dari perdagangan internasional yang “adil”. Lebih jauh, ia juga menyuarakan pemberlakuan hak-hak internasional yang efektif baik dalam persaingan internasional maupun dalam keadilan kontrak. Baginya, harus ada kredit khusus bagi negara berkembang yang ditawarkan dengan persyaratan ringan. Lebih dari itu, perlu perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara pandang para ekonom pengambil keputusan. Seharusnya, mereka tidak hanya bertanya apa saja kontrak yang membawa manfaat bagi negaranya. Dalam dunia yang menglobal saat ini, seharusnya mereka berpikir lebih jauh apa yang „lebih adil“ dan memberikan kontribusi agar sumberdaya negara-negara terbelakang bisa dikembangkan secara menyeluruh. 

Menurutnya, yang harus dikembangkan sebuah „Identitas-Dunia“, yang mampu menyadarkan para ekonom bahwa keputusan penting yang diambil bakal berdampak „bagi semua“, termasuk diri dan negara mereka. Tindakan “pihak luar” yang bisa merusak pihak lain, harus dihentikan, lembaga swadaya masyarakat harus lebih banyak diajak konsultasi dibandingkan sebelumnya, begitu pula transparansi dalam berbagai proses pengambilan keputusan internasional perlu diperbaiki. Globalisasi hanya akan berkeadilan dan diterima secara luas, bila reformasi dilakukan dengan tujuan terakomodasinya kepentingan kaum miskin dan terpinggirkan secara ekonomi-politik. 

Bagi kita di Indonesia, mencermati sektor pertambangan, misalnya, di mana biasanya terjadi kolaborasi korporasi besar dan pemerintah, bisa menjadi contoh perekonomian neoliberal. Empat dekade lebih industri pertambangan mineral, misalnya, telah gagal membuktikan "mitosnya" sebagai penopang perekonomian, apalagi berperan mensejahterakan penduduk lokal. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi sektor ini hanya 1,3 - 2,3 trilyun terhadap APBN, lebih kecil dari sektor kehutanan. Nilai tambahnya juga rendah karena bahan tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, ditambah rendahnya penyerapan tenaga kerja masal di tingkat lokal. Sektor ini pun, gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan penyelesaian konflik dengan penduduk lokal di lokasi-lokasi pertambangan (Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang/JATAM (13.1.2006). 

Contoh paling kasat mata adalah PT Freeport, korporasi tambang skala besar pertama di Indonesia yang telah beroperasi selama 33 tahun di Papua. Hingga kini, setidaknya 1.448 ton emas, belum lagi tembaga dan perak telah dikeruk. Namun, kondisi Papua jauh dari "kemilau emas" nya. Ironisnya, meskipun Produk Domestic Bruto (PDB) Papua menduduki peringkat 3, tetapi nilai Index Pembangunan Manusia (IPM), yang mengekspresikan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita, menempati urutan 29 dari 30 propinsi Indonesia. Papua juga memiliki persentase penduduk miskin terbesar dengan akumulasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di atas 35% berada di kawasan konsesi PT Freeport. Yang meningkat, seiring kenaikan produksi PT Freeport adalah bisnis prostitusi. Tak heran, Timika menjelma menjadi kota dengan angka penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia (Database JATAM 2005). 

Selain itu, korporasi tambang skala besar juga telah gagal menangani daya rusak ekstraksi tambang. PT Freeport telah gagal menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan dan resolusi konflik dengan penduduk lokal. Sekitar 1,3 milyar ton limbah tailing dan 3,6 milyar ton limbah batuan dibuang begitu saja ke lingkungan. Limbah tersebut telah mencemari Sungai Ajkwa dan menjadi penyebab jebolnya Danau Wanagon hingga terkontaminasinya ratusan ribu hektar daratan dan lautan Arafura. PT Freeport juga terbukti tidak memiliki akuntabilitas, karena melanggar berbagai aturan hukum lingkungan. Belum lagi catatan terjadinya pelanggaran HAM di sekitar kawasan pertambangan yang didokumentasikan Komnas HAM dan kelompok gereja di Papua pada tahun 1995, yang juga belum tuntas hingga saat ini. 

Menurut JATAM, potret-potret yang tak jauh berbeda, dengan mudah bisa ditemukan di lokasi-lokasi pertambangan skala besar lainnya. Mulai dari tambang emas PT Barisan Tropikal Mining di Sumatera; PT Indo Muro Kencana, PT Kelian Equatorial Mining, PT Indominco Mandiri, PT Adaro, PT Arutmin, PT Bahari Cakrawala Sebuku di Kalimantan; PT Inco, PT Newmont, PT Antam di Sulawesi; PT Newmont, PT Arumbai di Nusa Tenggara; PT Nusa Halmahera Mineral dan Pulau Wetar di kepulauan Maluku, hingga PT Freeport di Papua. 

Yang lebih parah adalah lokasi-lokasi tambang yang telah selesai dan ditinggalkan begitu saja, diantaranya PT Barisan Tropikal Mining di Kabupaten Muara Tiku, Sumatera Selatan dan tambang PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah. Penduduk lokal tak hanya menderita saat pertambangan beroperasi, tetapi juga mendapat warisan kerusakan lingkungan permanen paska penambangan. 

Ironisnya dengan "prestasi" di atas, pelaku pertambangan melalui IMA (Indonesian Mining Association) terus menuntut bahkan mengintimidasi agar mendapat perlakukan istimewa dari negara. Mulai menuntut pemangkasan pajak, menurunkan standar-standar peraturan lingkungan hidup hingga menuntut pembukaan 11,4 juta ha kawasan lindung menjadi pertambangan terbuka. Jika tidak mereka mengancam akan memindahkan atau membatalkan investasinya. Anehnya, pemerintah (biasanya) setuju, dengan berbagai alasan: menarik investasi, bersaing dalam era globalisasi, aturan main WTO. Atau, tak berdaya karena ditekan MNC dan perusahaan raksasa berikut lembaga pendukungnya seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan lainnya. Tentu saja, ada aroma KKN yang menyengat di balik semua itu. Banyak yang melansir bahwa kebijakan pembangunan pemerintah saat ini adalah “penopang” perekonomian neoliberal. 

Jalan Ketiga, Bukan sekedar Jalan Tengah 

Dalam diskusi kebijakan pembangunan, perlu dibedakan dua level diskusi, yaitu level teori dan level politik praktis. Dalam level teori, ditandai oleh hilangnya dogmatisme yang tadinya mewarnai perdebatan di tahun 70an hingga 90an. Saat ini, selain para ekonom neo-klasik dengan kepercayaan “buta”nya kepada “pasar bebas” yang diyakini mampu mengatur segala-galanya, tiada seorang pun, mengaku memegang kebenaran mutlak. 

Kalau dulu, semuanya terpaku pada dikotomi metropol-periferi, atau masyarakat modern – tradisional, saat ini, dimungkinkan analisis yang lebih beragam. Kompleksitas (under)development hanya bisa digambarkan secara utuh setelah menelusuri sejarah kolonial sebuah negara, menganalisis dampak pasar global dan pengaruh berbagai faktor lokal. Studi dengan pendekatan pluralisme teori yang kini mulai banyak dipraktekkan, menghasilkan asumsi yang lebih mendekati kenyataan riil tentang sebuah situasi atau tentang sebuah kelompok masyarakat. Meski, bisa menjadi masalah ketika muncul kesimpulan bahwa dimana-mana segala sesuatu itu berbeda, karena dari setiap kasus tidak mungkin dan tidak ingin ditarik kesimpulan yang berlaku umum. 

Yang relatif baru, setelah cukup lama terjebak dalam pemikiran pur-ekonomi, maupun dalam ‘antagonisme’ utama: modal – pekerjaan, atau metropol – periferi, adalah debat tentang ekologi dalam teori pembangunan. Elmar Altavater misalnya, melakukan upaya besar, ketika menunjukkan keterkaitan antara krisis ekonomi dan ekologi dengan beragam bentuk penindasan (1996:49). Bagi Altvater, selama ini, kapitalisme dan model (masyarakat) industrial tidaklah kompatibel dengan tuntutan ‘pembangunan berkelanjutan’. Karena itu, ia mengusulkan “revolusi solar” dengan sebanyak mungkin memanfaatkan panas matahari. Setelah KTT Lingkungan di Rio de Janeiro, tuntutan yang mengemuka adalah restrukturisasi radikal masyarakat industrial. Tuntutan yang kini, semakin melunak dengan lebih banyak berupa pertanyaan tentang cara menjinakkan kapitalisme agar “berkelanjutan”. 

Satu lagi yang mewarnai perdebatan teori pembangunan adalah diskusi tentang gender. Pengertian tentang “gender” yang sulit diterjemahkan ini, bukanlah dalam artian biologis (jenis kelamin) tetapi lebih mengacu pada peran sosiologis. Perempuan, dalam perspektif gender tidak terisolasi, tetapi dilihat dari sudut pandang hubungan sosial. Lalu, ada pula aksen baru dalam perdebatan tentang kebudayaan. Dalam varian “pesimistik-pemicu perang” (Stock), ada kecemasan tentang clash of civilisations (Huntington) dan penggusuran hegemoni budaya Barat, terutama oleh budaya (masyarakat) Islam. Sementara varian optimistik-liberal, lebih melihat “pembangunan sebagai perlombaan antar budaya” (Dieter Weiss) yang percaya bahwa sistem nilai non-Barat pun bisa menghasilkan pembangunan kapitalistik. Bahwa dalam varian ini, klaim tidak terdapat bias tentang keunggulan budaya Eropa seperti dalam pemikiran Max Weber, masih perlu dipertanyakan. Terakhir, yang juga marak adalah perdebatan tentang globalisasi, yang membahas tentang perkembangan “perekonomian dunia tanpa batas”. 

Emoh teori dan pluralisme teori saat ini, mengandung bahaya berikut. Semua yang berbau ideologi ditinggalkan, sehingga dengan tanpa sadar, kita tidak mempunyai pegangan. Yang dilakukan sekedar mengibarkan bendera kecil dalam pusaran wind of change usai Perang Dingin. Padahal, angin yang berhembus, berasal dari arah neo-liberal. Dengan begitu, meski harus diakui bahwa terdapat banyak elemen yang mubazir dan salah dalam berbagai teori tersebut, banyak pula hal-hal yang berguna dari teori selain teori neo-liberal itu, menjadi terlupakan,. 

Ambil contoh konsep heterogenitas struktural. Hal ini, dalam era globalisasi, sebenarnya masih tetap penting dan diperlukan untuk memahami fenomena keterbelakangan. Konsep ini misalnya bisa menerangkan, mengapa Bangkok atau Jakarta, sebagai Metropol-Dunia-Ketiga lebih terkait dengan pasar dunia ketimbang dengan hinterland-nya sendiri. Begitu pula dengan konsep modernisasi yang mendiskusikan Land-reform sebagai persyaratan pembangunan, mempunyai nilai pencerahan yang tinggi. Yang diperlukan adalah upaya untuk mencocokkan berbagai teori dan strategi dengan realitas lapangan, dan tidak sekedar menjadi penganut buta pencetus teori. 

Dalam kevakuman teori, implementasi kebijakan pembangunan dipenuhi oleh sejumlah jargon dan wacana yang kedengarannya progresif, meski bila ditilik lebih dalam bisa diinterpretasikan secara fleksibel. Partisipasi, ketahanan sosial, good governance dan sustainability, untuk menyebut beberapa yang terpenting, kedengaran sangat inovatif untuk membenarkan kegiatan ‘bantuan pembangunan’ atau ‘kerjasama pembangunan’ yang banyak dikritik dalam dekade 80-an. 

Dengan mengambil contoh ‘partisipasi’, menjadi jelas betapa jargon sejenis masih perlu dipertanyakan. Dulu, ada tuntutan agar pembangunan harus dari bawah. Kini, formel ajaib ‘partisipasi’ akan menjamin pelibatan kelompok sasaran dalam berbagai proyek pembangunan. Penggunaan jargon ini menutupi perbedaan antara keterlibatan sukarela dan spontan dengan bentuk-bentuk partisipasi manipulatif dan diarahkan dari atas atau dari luar. Sebenarnya, yang penting, bukan kegiatan partisipatif itu sendiri, tetapi pertanyaan dalam hal apa dan untuk tujuan apa harus ada partisipasi. 

Juga diskusi tentang orientasi pembangunan di kalangan kiri, misalnya di seputar teoretisi Immanuel Wallerstein, yang meski dalam berbagai pertemuannya masih mengklaim diri sebagai one of the last leftist gangs melawan kapitalisme, tetapi dari segi argumentasi bersifat defensif dengan sekedar mengemukakan berbagai fenomena krisis ekonomi global. Sementara ‘mantan’ teoretisi dependensia, seperti F.H. Cardoso yang – kemudian - pernah menjadi presiden Brasilia, menapaki jalan neo-liberal dengan sedikit nuansa sosial-demokrasi. 

Pertanyaan tentang penyebab vakumnya teori dan utopi berbarengan dengan ambruknya model sosialisme negara sebagai “alternatif”, juga di kalangan kiri non-ortodoks, belum memberikan jawaban memuaskan. Padahal, sosialisme demokrasi, anarkhisme utopis dan renungan Gandhi tentang ekonomi autarki, belum tercerminkan. Bahwa semua itu adalah alternatif terhadap logika kapitalistik, mestinya menjadi alasan optimistik, bukannya alasan berkecil hati (resignation). Sama halnya dengan, konsep “disosiasi”, yang pernah dengan agak mirip diajukan Soekarno berupa proteksi terhadap ekonomi global, tidak hanya berdampak negatif, tetapi pada sisi lain, paling tidak, hal tersebut membuka kesempatan bagi pembangunan yang mandiri, yang terbebas dari “pemaksaan persyaratan perekonomian (neoliberal) global”. 

Bagi Indonesia, kita berharap Negara selayaknya berperan sebagai “penjaga” konstitusi mengacu pada Pasal 33 UUD 45 yang dengan sangat jelas menyebut pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus eksploitasi pertambangan seperti diuraikan di atas, sosial demokrasi yang dikenal menawarkan Jalan Ketiga, menurut pemahaman saya, seharusnya mendorong Negara untuk berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat ketimbang condong kepada segelintir perusahaan yang memakmurkan segelintir penikmat di atas penderitaan mayoritas rakyat. Dalam hal ini, Jalan Ketiga bukanlah sekedar Jalan Tengah.


[1] Dampak buruk globalisasi neoliberal paling menonjol adalah ketidakstabilan pasar uang internasional, semakin melebarnya kesenjangan Utara-Selatan, menyusutnya wewenang negara dan belanja sosial pemerintah digantikan rezim pasar bebas dan korporasi multinasional. Lihat Peter Evans, 2005, “Counter Hegemonic Globalization: Transnational Movements in te Contemporary Global Political Economy” dalam T. Janoski et a (Ed). The Handbooks of Political Sociology: States, Civil Society and Globalization. Cambridge - dikutip dari D. Triwibowo, Memetakan harapan, Menambal Defisit Pengetahuan, 2007.

[2] Chang, HJ. "Kicking Away the Ladder: "Good Policies and "Good Institution" in Historical Perspective" Dalam KP. Gallagher (ed.), Putting Development First, 216-32. London: Zed Books, Ltd., 2005. (dikutip dari: Martin Manurung, Menendang Tangga Pembangunan, 2006)

[3] Menggunakan ukuran miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dollar AS per hari, jumlah kaum papa meningkat drastic di atas 1 miliar jiwa – 135 juta di antaranya hidup di negeri ini.

[4] “The income ratio of the one-fifth of the world’s population in the wealthiest countries to the one-fifth in the poorest countries went from 30 to 1 in 1960 to 74 to 1 in 1995 (UN, Human Development Report 1999). And the World Bank, the US Agency for International Development (USAID), the IMF, and the rest of the banks, corporations, and governments involved in international “aid” continue to tell us that they are doing their jobs, that progress has been made.” (John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, 2004)

Serial Sejarah SosDem edisi 6 tahun 2 juni agustus 2009 hal 64-70
Recommended by Bambang W. Koesoema


 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail