Bambang Warih Kusuma

 
[Jiwa Semangat Nilai-Nilai Konstitusi dalam kerangka "Nation, Nationalism & Character Building"]
Tinjauan Ideologis: Liberal, Sosialis dan Ekonomi "Kerakyatan" Indonesia

 
Oleh: Sebentuk sumbangan pemikiran: D.Lazwanti


1. Perbedaan antara Liberalisme, Sosialisme, Kapitalisme dan Komunisme:
    Pemetaan Ideologi dalam perspektif ekonomi.    

    1.1. Liberalisme dan Sosialisme dibedakan menurut ada/tidaknya peran Negara dalam kebijakan ekonomi.

            Liberalisme: menginginkan lepasnya peran Negara dalam kebijakan ekonomi dan menyerahkan kepada mekanisme pasar. [free market dan free trade]
            ><
            Sosialisme: menginginkan dominasi peran Negara dalam kebijakan ekonomi dan pasar hanya terposisikan sebagai "follower"

    1.2. Kapitalisme dan Komunisme dibedakan menurut kepemilikan.

Kapitalisme: mengakui kepemilikan Individu
>< 
Komunisme: meniadakan kepemilikan Individu [communal/state property]

"Extreme" Kuadran  

 

LIBERALISME

SOSIALISME

   

KAPITALISME

Negara = X

Individu = ۷

Negara = ۷

Individu = ۷

 

KOMUNISME


Negara = X

Individu = X


Negara = ۷

Individu = X

2. Penjabaran Konsep “Sosialis-Komunis” dan “Liberal-Kapitalis” : Pendekatan Teoretis dan Praktek “riil” berbangsa dan bernegara

    2.1. Sosialis-Komunis

Alur Pikir Perspektif Keilmuan: 
Merunut kepada sejarahnya, Sosialisme diajukan Karl Marx sebagai antitesis dari Liberalisme yang menginginkan peran Negara tidak ada dan melepaskan seluruh "kekuatan & kemampuan ekonomi" kepada mekanisme pasar. Dengan filosofi sosialisme ini, maka Negara wajib mengambil peran penuh dalam kebijakan ekonomi.

Jika paham sosialisme ini dikaitkan dengan Komunisme, maka tidak hanya "peran penuh/ dominasi" Negara dalam mengatur kebijakan ekonomi, namun kepemilikan individu pun tidak diakui. Yang ada dan diakui hanyalah kepemilikan Negara.

Alur Pikir Persfektif "Dunia Nyata” [Pemetaan Aplikatif]:
Tidak Memungkinkan untuk terwujud [Nonsens]

Logical approach yang dikedepankan K. Marx adalah membangun konsep "Sosialisme-Komunisme" sebagai antitesis Liberalisme – Kapitalisme. Tesis tertinggi Marx tentang Sosialisme adalah tercipta suatu 'society' tanpa kelas, dan tanpa Negara.

Masalah: Bagaimana mungkin menciptakan dan menempatkan Negara untuk mengambil peran penuh dalam kebijakan ekonomi dan kepemilikan, jika Negara itu sendiri "tidak pernah ada" [tanpa Negara]?

    2.2. Liberal-Kapitalis

Alur Pikir Perspektif Keilmuan:
Teori Liberalisme Klasik Adam Smith cs maupun Neo-Liberal Michael Kinsley cs, menginginkan terwujudnya "free market” dan "free trade" secara absolute. Kemampuan mekanisme pasar dan kedaulatan interaksi individu mengedepan dan dianggap sebagai kondisi yang paling ideal. Dalam hal ini Negara hanya mengambil peran sebagai "watching dog" [penonton pasif].

Jika paham Liberalisme ini dikaitkan dengan Kapitalisme, maka yang diakui hanya kepemilikan individu, tidak ada kepemilikan Negara/ Masyarakat dan menginginkan "peran penuh/ dominasi" pasar melalui kompetensi para pelaku ekonomi yang paling ideal dijalankan, tanpa campur tangan Negara/pemerintah yang dianggap distortif.

Alur Pikir Persfektif "Dunia Nyata” [Pemetaan Aplikatif]:
Tidak Memungkinkan untuk terwujud [Nonsens]

Dari sisi "pure" macro-economic performance: Untuk mencapai tujuan nasional, setiap Negara ingin membangun "kekuatannya" untuk mencapai "kemandirian ekonomi" dan mencapai "tingkat kesejahteraan masyarakat" yang paling optimal.

Dari sisi socio-political/ economic performance: Setiap Negara/ pemerintahan memiliki kepentingan untuk "mem-format" kebijakan ekonomi sebagai wujud "achievement” pada setiap periode kepemerintahan tersebut.

Contoh konkrit: di Negara AS yang dikenal sebagai Negara "Liberal-Kapitalis" pun, sebenarnya tidak menjalankan teori "Liberalisme" murni. Dua Kekuatan utama Republikan dan Demokrat hanya berganti mengambil kebijakan makro ekonomi dengan pendekatan Supply side (Reaganomics) atau Demand side (Keynessian). Pemerintah tetap "ikut campur tangan" dalam mengatur kebijakan ekonomi [DN dan LN], khususnya untuk tujuan "keamanan" kepentingan Nasional Amerika.

Masalah: Dunia tidak hanya terdiri atas "satu Negara". Oleh karena itu setiap Negara, memiliki kepentingannya masing-masing [nasional, bilateral, regional, global]. Berdasarkan kepentingan masing-masing Negara inilah yang menyebabkan Pemerintah setiap Negara "masuk" untuk menetapkan dan mengatur kebijakan ekonomi demi kepentingan Nasional.

Dengan kata lain: Dunia tidak satu Negara dan setiap Negara memiliki kepentingannya masing-masing ["struggle & survival”]. Setiap Negara akan mempertahankan "kedaulatan" ekonominya. Tidak akan ada negara yang akan mau "melepaskan" kepentingan Nasionalnya kepada mekanisme pasar murni. Sehingga teori system "Ekonomi Liberal"-nya Adam Smith [ fully/ absolutely free-market & free-trade ] tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terwujud dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Note: Joan Robinson dalam Economic Philosophy: An essay on the progress of economic thought (1962): 'The very nature of economics is rooted in nationalism'

3. Pemetaan dan Penjabaran “Ekonomi Kerakyatan”: Alur Pikir Tematis Pencapaian Visi ”Indonesia Sejahtera” 

    3.1. Pengantar: Alur Pikir tentang Konsep dan Tujuan Pembangunan Nasional [universal]

a. Pendekatan Perspektif Makro-Ekonomi: [dianut oleh Negara-negara liberalis]
Tujuan perekonomian nasional adalah mencapai tingkat pertumbuhan [growth] yang tinggi. Secara murni teori, mekanisme ideal untuk pencapaian nya adalah melalui "mekanisme pasar" [free market & free trade]. Konstruksi yang dibangun dalam mekanisme pasar murni adalah dengan mengedepankan metoda "free entry & free exit”, sehingga para pelaku ekonomi akan tersaring secara "alamiah" melalui "free competition" [fair/un-fair competition] dengan landasan kekuatan "comparative advantage dan competitive advantage". Dalam konstruksi ini, pemerintah mengambil posisi pasif, sama sekali tidak melakukan "campur-tangan"/intervensi terhadap pasar, hanya mengawasi dan memfasilitasi [posisi: fasilitator] sesusai kebutuhan pasar [outer ring-road area].

b. Pendekatan Perspektif Mikro-Ekonomi: [dianut oleh Negara-negara sosialis]
Tujuan perekonomian nasional adalah mencapai pemerataan tingkat kehidupan/kesejahteraan masyarakat [Welfare State]. Untuk membangun konstruksi perekonomian yang semata-mata mengedepankan pemerataan, kontribusi dan intervensi pemerintah sangat diperlukan, bahkan pemerintah harus mengambil posisi sebagai "regulator" yang secara dominan "in-charge" mengatur dan menetapkan seluruh kebijakan ekonomi yang dibutuhkan dan dianggap baik/optimal untuk tercapainya tujuan pemerataan, kebijakan-kebijakan mana harus diikuti dan ditaati oleh seluruh pelaku ekonomi.

    3.2. Ekonomi Kerakyatan: Konsep Kebijakan Ekonomi yang berorientasi/ mengedepankan "Keperpihakan” kepada seluruh rakyat/ bangsa 

Ekonomi Kerakyatan tidak hanya berorientasi untuk semata mengejar tingkat "pertumbuhan" yang tinggi, juga tidak sekedar mengedepankan "pemerataan". Semua sisi harus terbangun dalam keseimbangan [balance]. Dengan kata lain, Ekonomi Kerakyatan tidak membiarkan ekonomi dilepas begitu saja kepada kekuatan/ kemampuan mekanisme pasar dengan persaingan bebasnya, akan tetapi para stakeholder dapat melakukan intervensi secara proporsional dan bijak, baik menggunakan pendekatan Supply Side maupun Demand Side ataupun keduanya, sesuai dengan kondisi existing dan perkembangan kebutuhan seluruh bangsa serta kepentingan nasional. Di sisi lain, tetap memberi kesempatan yang adil bagi kreativitas, kompetisi dan kemampuan para pelaku ekonomi untuk berinteraksi dalam siklus ekonomi untuk kepentingan pembangunan bangsa.

Hal-hal negatif yang dihindari dalam konsep Sistem ekonomi kerakyatan, antara lain:
· Sistem "free-fight liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
· Sistem "etatisme" dimana negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi masyarakat; 
· Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja [monopoli] yang merugikan masyarakat

    3.3. Paradigma Sistem dan Kebijakan "Ekonomi Kerakyatan” Indonesia

Keywords: " Keperpihakan" yang "konstitusional"

Penjabaran: Model/ Sistem kebijakan ekonomi yang berpihak/ menjunjung tinggi kepentingan "seluruh" rakyat/ bangsa Indonesia, yang berlandaskan dan sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan konstitusi dalam pagar kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

a. Pendekatan Konstitusional [UUD 1945]: Posisi/ Peran Negara dan Kepemilikan Individu dalam Ekonomi Kerakyatan

Pasal 33 UUD 1945:
[1] Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
[2] Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
[3] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 28H ayat [4] UUD 1945 [Amandemen ke-dua UUD 1945]:
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Dari sisi Konstitusi, melalui penjabaran 2 pasal termaksud di atas, maka hal-hal mendasar yang mungkin perlu digaris-bawahi sebagai landasan konsep ekonomi Indonesia, adalah:

Hak Kepemilikan/ Aktivitas ekonomi Individual:
Setiap individu memiliki hak sepenuhnya atas hak miliknya [private goods], termasuk untuk mengatur dan mengelola sesuai dengan keinginannya [termasuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang ingin dilakukannya], sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak invidu yang lain dan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak, Kewaiiban dan Kewenangan Negara:
Negara harus tetap menghormati hak-hak individual rakyat dalam batasan-batasan tertentu yang tidak menyangkut/bersinggungan dengan kepentingan hayat hidup orang banyak. Sedangkan sektorsektor usaha yang terpenting bagi Negara [primarily sectors] dan yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan kehidupan seluruh rakyat harus dikuasai dan dikelola oleh Negara [public goods]. Lebih khusus lagi, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". 

b. Pendekatan Filosofis

Konstitusi Negara Indonesia yang berkaitan dengan konsep dasar sistem perekonomian nasional, sesungguhnya tidak hanya digunakan sebagai landasan kerangka pikir dalam menetapkan paradigma sistem ekonomi bangsa, namun jika mau menyelami lebih dalam, terkandung "pesan filosifis dan moral" yang demikian menjunjung tinggi kepentingan keselamatan bangsa demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dalam arti yang sebenarnya dan "mulia". Simak saja pasal 33 ayat [3] UUD 45, didalamnya bukan hanya termuat fungsi dan peran Negara untuk mewujudkan kemakmuran/kesejahteraan bangsa, namun terlebih kewajiban untuk menjaga kedaulatan bangsa dan Negara secara utuh.

4. KESIMPULAN:

Jika mau mencermati secara lebih mendalam pesan moral yang terkandung didalam Konsitusi, maka konsep ekonomi Indonesia sesungguhnya lebih komprehensif dan actual untuk diimplementasikan dalam era kekinian. Paradigma pendekatan pembangunan ekonomi yang dianut, berbasis kepada kebebasan dan kesetaraan kesempatan dalam beraktivitas bagi para individu/pelaku ekonomi namun mengedepankan konsep keberpihakan pada kesejahteraan/kemakmuran seluruh rakyat/ bangsa serta kedaulatan Negara. Base-line paradigm ini ini lebih tinggi dari sekedar sistem Ekonomi LiberalKapitalis juga dari sistem ekonomi Sosialis-Komunis. Masih banyak nilai-nilai hakiki yang bisa digali dan dikaji dari sisi historical-philosophy nya. [untuk tema ini, mungkin perlu sesi tersendiri untuk mendiskusikannya].

5. REKOMENDASI

Konsep Ideal Aplikatif [didukung teori yang bisa dipertanggung jawabkan serta landasan konstitusional yang dapat direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara] Paradigma Perekonomian Indonesia harus tercermin dalam bentuk:

Sistem perekonomian yang berlandaskan kepada "kecintaan" kepada Negara dan bangsa serta "kebanggaan" sebagai bangsa yang bernegara Indonesia dengan tetap mengedepankan "kerjasama", "kesetaraan", "sinergitas", "saling menghormati" dan "harmonisasi" lintas hubungan antar Negara dan bangsa dalam lingkungan global [the borderless world].

Sistem perekonomian yang berlandaskan kepada "membangun kemandirian ekonomi" yang berorientasi keberpihakan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan desain "balance in harmony" yang secara selektif memilih dan menempatkan fungsi dan peran Negara/ pemerintah secara proporsional dalam menetapkan kebijakan ekonomi nasional yang amanah sejalan dengan "roh dan jiwa" konstitusi Negara dan aplikatif dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa dalam dinamika global.

Recommended by Bambang W. Kusuma

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail