Bambang Warih Kusuma

 
The United Archipelago of Indonesia
Memasyarakatkan Negara Persatuan (Kepulauan) Republik Indonesia (NPKRI)

 
Oleh: Bambang Warih Koesoema


Menyikapi secara positif globalisasi sebagai sebuah proses pembangunan tata kerjasama humanitariatan yang universal dalam coraknya yang adil, serta secara cermat melihat berbagai celah yang masih mungkin diterobos untuk memperbaiki praktek hubungan Pemerintah Pusat terhadap otonomi daerah yang cenderung mendua, mak konsepsi “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” perlu mendapatkan pembaharuan dan perluasan.


Pembaharuan dan perluasan konsepsi tersebut berdasar:

  1. Pengakuan International dalam Hukum laut dimana total luas wilayah RI yang terdiri dari 18.108 pulau, tidak termasuk Sipadan dan Ligitan (18.160 pulau, data terakhir yang dinyatakan Presiden Megawati di Surabaya tanggal 18 Mei 2003) ditambah laut yang dihitung didalam lingkar pulau-pulau terluar yang dihubungkan dengan garis batas 12 mile laut ( 20 km) adalah 6,1 juta km 2 . Dua pertiga bagiannya 4,2 km 2 . Dan bilamana diperhitungkan dengan “Zona Economy Exclusive” maka tanggung jawab pengelolaan kelautan kita masih ditambah 200 mile laut ( 325 km) diperhitungkan dari posisi pulau-pulau di garis lingkaran terluar wilayah Indonesia.

    Dimasa lalu, proses pengelolaan “NKRI” didasarkan pada konsepsi pengelolaan wilayah daratan, konsepsi tersebut tinggalan dari koloni Hindia Belanda atas referensi, luas daratan Indonesia yang hanya 1,9 juta km 2 .
    Secara Ekonomi rentang kendali luas daratan dibanding kelautan bisa mencapai 12% (daratan) terhadap 88% (air/lautan).

    Indonesia adalah Benua Air dengan ribuan pulau-pulau tersebar didalamnya.
    Masalahnya apakah kita bisa memberdayakan kontribusi pulau-pulau serta air disekitarnya kepada Indonesia, bukan sebaliknya memperkuat wibawa Jakarta terhadap pulau-pulau tersebut.

  1. Dengan demikian Nusantara sebagai wawasan ideology “Negara Persatuan Kepulauan Republik Indonesia” dan juga “NKRI” adalah kehendak sejarah yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional.

    Kita sudah ditakdirkan sebagai Bangsa Indonesia ( d / h bangsa-bangsa Nusantara), dan semua daerah mendapatka kekayaan tambahan yang luar biasa dari akibat proses pengayaan wilayah Indonesia yang baru.

    Secara bersama-sama daerah-daerah dari Aceh hingga Papua memiliki tambahan kekayaan laut tersebut. Pemisahan setiap bagian Indonesia yang memiliki konsekwensi membuka celah dalam batasan hubungan 12 mile laut tersebut akan menghilangkan eksistensi Negara Indonesia secara keseluruhan, dan akan kembali menjadi fragmentasi pulau-pulau dengan laut sebanyak sebatas 12 mile saja, serta “danau besar” di tengah kepulauan Indonesia bukan milik kita lagi ataupun pulau-pulau. Negara- Negara lain akan ada disana mengail ikan, bercocok tanam rumput laut, menambang mineral-mineral diperairan dangkal.

    Pemisahan diri tidak dimungkinkan kecuali pembubaran Negara melalui Persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Usaha-usaha pemisahan diri dari Negara Indonesia yang dilakukan berdasarkan keputusan lokal dan dilaksanakan begitu saja melalui jajak pendapat ataupun kongres rakyat setempat sudah tidak relevan lagi, keputusan tersebut harus melalui pemungutan suara seluruh rakyat Indonesia.

  1. Negara Persatuan Kepulauan Republik Indonesia merupakan proses pengayaan ( enrichment ) selanjutnya dari NKRI;
    Luasan wilayah RI setelah mendapat pengakuan Internasional di bidang Hukum Laut serta perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen yang tambal sulam) telah disahkan oleh MPR-RI dan serta setelah Negara mengubah sifat pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralisasi .

    Format Indonesia Baru sebagai Negara Pesatuan Kepulauan ( The United Archipelago of Indonesia ) dengan Quasi longgar, bisa Federasi, Konfederasi atau bentuk lain, singkatnya tidak sentralistis.

  1. Maka perlu ditemukan dan dibangun satu ikatan politik yang rigid sebagai Negara Persatuan serta daerah pertumbuhan baru yang berpusat pandang pada kontibusi positif (surplus) dari pengelolaan sumber daya daerah (kepulauan). Yang harus dilepaskan terlebih dahulu dari paradigma lama yaitu sekat pengelolaan ekonomi maupun politik dalam konsep otonomi daerah, baik yang bertumpu pada pengelolaan munisipal (daerah tingkat II) maupun provinsial (daerah tingkat I).

Dalam paradigma Negara Persatuan Kepulauan Republik Indonesia tersebut, pemerintah pusat sebagai Badan Publik diatur kekuasaannya sedemikian rupa sehingga:

  1. Di satu sisi badan public tersebut mendorong pertumbuhan daerah serta berusaha menumbuhkan zona ekonomi baru dalam konsepsi otonomi yang luas sebagai wujud dari Devolusi Kekuasaan.

  2. Di sisi lain sebagai badan publik, tetap mempunyai kekuasaan yang sah dan berkedaulatan untuk mengelola aspek-aspek mendasar dari tata hidup bersama Bangsa maupun Negara Persatuan Indonesia.
    Bagaimanapun sebagai badan publik, fungsi utama pemerintah pusat adalah menjamin terpenuhinya kepentingan publik dari berbagai perspektif kinerja di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, kebudayaan dan lingkungan hidup.

Dalam paradigma ini, beberapa acuan instrument bagi pemerintah pusat yang ada dalam batas-batas pengelolaan ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan, serta pembangunan disusun sedemikian rupa di dalam batas baru struktur Negara Persatuan Kepulauan tersebut.

Tidak kalah penting melakukan amandemen terhadap Pancasila dengan pemikiran pelestarian alam dan lingkungan hidup dalam salah satu sila yang terkandung di dalamnya, demi menjaga relevansi ideologi yang melatarbelakangi Negara Persatuan Kepulauan Indonesia pada abad-abad mendatang. Hal ini dilupakan bapak-bapak bangsa pendiri Republik Indonesia karena waktu itu belum terpikirkan dan juga belum merupakan kebutuhan yang mendesak.

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, kita tidak perlu menjiplak/ meng-copy negara lain yang ada dibumi ini, kita harus mencari sendiri dan kita gali sendiri dari Bangsa Indonesia. Karena itu perlu diadakannya Moratorium Politik Nasional guna mempersiapkan Konsititusi Baru.

Kepemimpinan elite nasional, pimpinan partai-partai, bahkan mayoritas dari anggota DPR yang sekarang sangat terlibat dalam korupsi dan kolusi dalam skala sangat besar, yang terutama melibatkan kepentingan sempit.

Mereka terlibat sangat dalam dari perebutan “harta karun tak bertuan” dari orde baru dan menjadi komprador asing terhadap tanah airnya. Ini dengan sendirinya membuat DPR tidak lagi mempunyai legitimasi sebagai wakil rakyat walaupun mereka dipilih melalui pemilihan umum yang mereka katakana sendiri sangat “demokratis dan adil”.

Berdasarkan kondisi geografis, etnis, dan masyarakat yang heterogen dimungkinkan adanya Wakil Presiden lebih dari satu .

Seluruh proses politik yang dilakukan dalam rangka menyiapkan format Indonesia Baru hendaknya tetap mengacu kepada cara-cara yang beradab, manusiawi, demokratis, serta melalui proses pencerahan pemikiran masyarakat ( societal enlightment ) dengan secara aktif menghindari tindakan primordial, sektarian, dan penuh kekerasan.

Jakarta, 17 November 2008

bambang warih koesoema

Penulis adalah Ketua Presidium Uni Sosial Demokrat

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Versi PDF
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail