Ongkos Globalisasi

 
Oleh: Ahmad Erani Yustika


 
Eric Maskin, peraih Nobel Ekonomi dan pengajar di Universitas Harvard, menyampaikan keprihatinan soal ketimpangan pendapatan yang makin meluas seiring dengan globalisasi ekonomi (Kompas, 5 September 2012).

Sebelum itu, dalam buku yang utuh, Joseph Stiglitz memaparkan pula kian akutnya kepincangan ekonomi Amerika Serikat lewat buku terbarunya (The Price of Inequality, 2012). Jauh sebelum itu pun, banyak ekonom di Tanah Air juga mengungkap persoalan ini terkait dengan kejadian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Para ekonom kaget ketika pada 2007 tiba-tiba Rasio Gini (mengukur ketimpangan pendapatan, dari skala 0-1) melonjak menjadi 0,38. Padahal, pada 2003 angkanya masih 0,33. Selama masa sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Rasio Gini stabil di kisaran 0,32. Setelah 2006, Rasio Gini cenderung turun tetapi tetap di atas 0,34. Pada 2010, kembali Rasio Gini menyentuh 0,38. Seterusnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) membuat guncangan lebih keras: pada 2011 Rasio Gini menembus 0,41. Di AS, Rasio Gini mencapai 0,49!

Pengerucutan Kesejahteraan

Dalam literatur baku ekonomi, ketimpangan dikatakan rendah apabila Rasio Gini di bawah 0,4; kemudian ketimpangan menengah 0,4-0,5; dan ketimpangan dianggap tinggi apabila di atas 0,5 (jadi semakin mendekati 1 berarti ketimpangan makin tinggi, demikian sebaliknya). Meskipun Rasio Gini Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, sekurangnya sampai 2010 ketimpangan masih tergolong rendah. Dengan lonjakan Rasio Gini menjadi 0,41 pada 2011, maka untuk pertama kalinya Indonesia memasuki zona ketimpangan menengah.

Untuk memudahkan membaca data Rasio Gini di Indonesia itu, data pelengkap dari BPS berikut barangkali dapat membuat lebih jelas. Pada 2005 (ketika Rasio Gini hanya 0,33), 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah masih mendapat porsi 20,22 persen dari PDB, sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan paling tinggi menikmati 42,09 persen. Namun, pada 2011 (ketika Rasio Gini 0,41), 40 persen penduduk dengan pendapatan paling rendah hanya mendapat bagian 16,86 persen dari PDB, sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi memperoleh jatah 48,41 persen.

Tak mudah menjelaskan secara ringkas penyebab masalah itu, tetapi memulai analisis dari struktur pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor barangkali bisa membantu. Sejak pemulihan krisis ekonomi 1997/1998, pertumbuhan ekonomi terus melaju hingga mencapai puncaknya pada 2011 sebesar 6,5 persen. Pertumbuhan ini yang tertinggi usai masa krisis ekonomi tersebut.

Namun, jika dilihat dari pertumbuhan sektoral, akan dijumpai fakta berikut. Sektor pertanian dan industri yang menjadi penyerap tenaga kerja paling besar, masing-masing sekitar 43 persen dan 12 persen, berada dalam jebakan pertumbuhan rendah pada masa pemulihan ekonomi. Pada kurun 2005-2011, sektor pertanian hanya sekali tumbuh di atas 4 persen, yaitu pada 2008 (4,83 persen). Di luar itu, sektor pertanian tumbuh di bawah 4 persen. Bahkan, pada 2010 pertumbuhan hanya 2,86 persen (ketika pertumbuhan ekonomi 6,1 persen). Pola yang sama terjadi di sektor industri, tak pernah melebihi 5 persen. Bahkan, pada 2009, cuma tumbuh 2,16 persen. Beruntung, pada 2011 pertumbuhan 6,2 persen.

Sebaliknya, sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak banyak pertumbuhannya malah bagus. Pada 2011, misalnya, lima sektor ekonomi yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi nasional adalah konstruksi (6,7 persen); perdagangan, hotel, dan restoran (9,2 persen); pengangkutan dan komunikasi (10,7 persen); keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (6,8 persen); dan jasa-jasa (6,7 persen).

Kelima sektor itu penyerapan tenaga kerjanya kecil, kecuali sektor perdagangan. Dengan struktur pertumbuhan sektoral seperti itu, wajar apabila ketimpangan pendapatan makin meningkat. Data itu juga paralel dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang sangat kecil tiap tahun meskipun batas angka miskin sudah amat rendah. Hal ini bisa terjadi sebab sektor pertanian dan industri yang selama ini menjadi kantong kemiskinan tumbuh amat lamban, sebaliknya sektor non- tradeable (jasa) makin meningkat pesat. Hal ini akan mempunyai implikasi yang berbeda jika struktur pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor riil.

Kebijakan Krisis

Seperti yang dikemukakan oleh Maskin, globalisasi juga menjadi sumber ketimpangan. Sekurangnya terdapat dua jalur ketimpangan yang berpangkal dari globalisasi dan liberalisasi. Pertama, percepatan kegiatan ekonomi (investasi, produksi, perdagangan, transaksi) akibat globalisasi hanya dapat diakses oleh pelaku ekonomi yang punya modal, pendidikan/keterampilan, dan jaringan kuat sehingga kian memojokkan pelaku ekonomi yang berkemampuan sebaliknya. Dalam kasus di Indonesia, situasi itu, antara lain, dapat dibaca dari kian besarnya porsi pelaku ekonomi asing dalam perekonomian domestik. Kedua, globalisasi makin mengisolasi hubungan antara sektor keuangan dan produksi akibat struktur kelembagaan keuangan yang cenderung memfasilitasi terjadinya sirkulasi transaksi di sektor keuangan sendiri. Impliksinya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh pelaku di sektor keuangan sehingga tak mempunyai korelasi dengan perkembangan sektor produksi yang dihuni oleh sebagian besar rakyat.

Celakanya, tiap krisis menerpa, kebijakan pemerintah malah menyuburkan dukungan terhadap sedikit pelaku ekonomi di sektor keuangan. Pola itu bukan hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga negara maju, seperti dialami AS. Kebijakan pemulihan krisis ekonomi di AS, baik kebijakan talangan (bail out) saat krisis kredit perumahan (subprime mortgage) 2009 maupun kebijakan pelonggaran moneter (quantitative easing) pada krisis kali ini, hanya dinikmati 1 persen penduduk dan 99 persen selebihnya tak mendapat faedah (Stiglitz, 2012).

Kejadian ini sama persis saat Indonesia mengurus krisis ekonomi 1997/1998 dengan kebijakan BLBI, bail out Bank Century pada 2008, dan stimulus fiskal saat krisis 2009. Memang belum ada kajian untuk menghitung berapa persen manfaat yang dipetik oleh lapisan atas ekonomi akibat kebijakan itu. Namun, dengan melihat pola di AS, rasanya implikasi yang ditimbulkan tak mempunyai banyak perbedaan. Inilah ongkos globalisasi dan kekhilafan kebijakan domestik yang mesti dibayar sekarang. Mungkin saya pesimistis, tetapi rasanya sangat berat mengubah keadaan ini dalam jangka pendek.



Ahmad Erani Yustika
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Kompas    
  Tanggal:   14 Sep 12    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail