Pemberantasan Korupsi di Ibu Kota

 
Oleh: Jimmy Muhamad Rifai Gani


 
Ruangan kelas mendadak hening. Hadirin yang ada di dalam ruangan tertegun dan saling memandang, menandakan kebingungan.

Melihat kondisi seperti itu, sang fasilitator diskusi, Profesor Matt Andrews, kembali memperkenalkan Ronald MacLean, mantan Wali Kota La Paz, ibu kota Bolivia, yang menjadi subyek diskusi. Rupanya, saat pertama kali diperkenalkan, peserta kurang jelas siapa yang sedang diperkenalkan tersebut. Setelah jelas, gemuruh tepuk tangan pun menggema di dalam ruangan itu.

Itulah merupakan cuplikan peristiwa dalam kelas Program Mason Mid Career Master of Public Administration di Harvard Kennedy School of Government (HKS), Cambridge, Amerika Serikat. Program andalan HKS tahun ini menyatukan 82 mahasiswa dari 44 negara berkembang yang secara profesi telah berpengalaman dalam berbagai sektor, seperti birokrasi, legislasi, dunia usaha, LSM, dan media massa. Dalam kesempatan itu, pembahasan berkisar mengenai korupsi yang merupakan masalah umum di hampir seluruh negara berkembang.

Sebelum Ronald MacLean diperkenalkan, terjadi diskusi hangat mengenai studi kasus (ditulis oleh Esther Scott untuk Merilee Grindle dan John Thomas, 1999) wali kota La Paz yang berhasil membawa perubahan signifikan mulai tahun 1985. MacLean terpilih September 1985 pada saat Bolivia sedang menghadapi masa sulit dalam perekonomian, ditandai inflasi hingga 24.000 persen per tahun.

Keberanian

MacLean digambarkan sebagai seorang wali kota yang baru saja terpilih langsung oleh rakyat secara demokratis dengan dukungan penuh dari presiden yang juga baru terpilih. Mereka berasal dari partai yang sama, bahkan sang presiden yang memintanya ikut serta dalam pilkada. Sebagai anak muda berusia 36 tahun pada saat itu, banyak harapan ditampukkan di pundak MacLean yang antusias untuk memimpin perubahan ini.

Kenyataan yang harus dihadapi MacLean mengenai kantor barunya sungguh di luar perkiraan: kotor dan tidak terpelihara, tidak ada kertas, pesawat telepon tidak jalan, lampu mati. Mobil dinas wali kota pun hanya sebuah truk tua buatan 1978 dengan kaca pecah. Pendapatan kota tidak cukup untuk membayar gaji karyawan setiap bulannya. Laporan keuangan dan rencana anggaran tidak dapat ditemukan.

MacLean tertegun dengan kenyataan yang harus ia hadapi. Dengan masa bakti dua tahun, dia harus cepat membuktikan perubahan yang ia dengungkan.

MacLean tidak membuang waktu. Dia hadapi serikat pekerja dan memberikan gambaran kenyataan kondisi keuangan kota yang memprihatinkan dan perlunya perubahan secara drastis. Dia pun berhasil meyakinkan serikat pekerja agar menerima keputusan wali kota memberhentikan 2.000 pegawai pemerintahan kota.

Langkah kontroversial tersebut mendapat tantangan publik dan disorot secara negatif oleh media. MacLean tetap bergeming pada keputusannya. Sebagai pejabat publik yang dipilih langsung, dia merasa mendapat legitimasi penuh dari rakyat untuk berbuat kebaikan.

Keuangan pemerintahan kota membaik dengan cepat. Bank Dunia menawarkan bantuan untuk membangun kembali ekonomi La Paz. Tawaran itu tidak disia-siakannya. Selain bantuan pinjaman, dia pun meminta dan mendapatkan bantuan dana agar bisa merekrut orang-orang terbaik membantunya memperbaiki kinerja pemerintahan kota. Segera setelah mendapatkan tim profesional, MacLean menerapkan langkah perbaikan lainnya.

Tim MacLean berkesimpulan, masalah terletak bukan hanya pada mismanajemen, melainkan justru pada korupsi. Perubahan pun dilakukan pada sektor pekerjaan umum, pajak dan pendapatan asli kota, izin dan lisensi, serta pengadaan. MacLean memastikan bahwa jasa publik dapat diperoleh dengan tingkat kepastian tinggi. Kompetisi dicanangkan agar kota mendapatkan jasa dengan penawaran terbaik dari rekanan. Langkah-langkah ini memudarkan kebutuhan terhadap calo-calo yang biasanya jadi penengah memuluskan izin ataupun mendapatkan proyek pemerintah.

MacLean membeberkan bahwa kunci keberhasilannya dalam memberantas korupsi secara sistematis tersebut karena dia membuka simpul monopoli dengan menerapkan kompetisi, menghilangkan ketidakjelasan, dan menerapkan akuntabilitas. Suatu isu universal yang diformulasikan sebagai korupsi sama dengan monopoli, ditambah ketidakjelasan, lalu dikurangi akuntabilitas.

Pemimpin Jakarta

Masyarakat Jakarta saat ini sedang mencari gubernur untuk lima tahun ke depan. Tentunya kasus di atas tidak bisa diterapkan secara utuh.

Jakarta adalah Jakarta yang penuh dengan problematika pelik. Satu hal yang pasti, masyarakat menanti perubahan yang bisa memperbaiki kehidupannya: akses pada pendidikan dan jasa kesehatan yang baik dan terjangkau, serta transportasi dan perumahan yang manusiawi.

Mudah-mudahan pilkada kali ini bisa menghasilkan pemimpin yang amanah dan berani mengubah Ibu Kota menjadi tempat yang lebih layak bagi kehidupan masyarakatnya.



Jimmy Muhamad Rifai Gani
Mason Fellow, Harvard Kennedy School of Government

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Kompas    
  Tanggal:   07 Sep 12    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail