Anti-Wall Street, Antiketamakan

 
Oleh: Restu Ika Anna Putri


 
Beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi anti-Wall Street di New York, yang awalnya para demonstran itu semula kecil saja namun lama-lama menjadi besar.

Aksi yang dimulai awal September itu kemudian meluas ke kota-kota besar dunia, seperti London, Paris, Tokyo, dan Hong Kong. Bahkan di Jakarta juga ada sejumlah spanduk bertuliskan: “Human needs, not corporate greed”, “Hard Time For Wall Street Crime”, dan lain-lain.

Gerakan itu pada intinya menolak dan mengecam kebijakan Wall Street yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal tapi mengabaikan kepentingan banyak manusia lain.

Di Amerika Serikat (AS), kebanyakan demonstran, baik di New York maupun Washington, berasal dari keluarga yang rumahnya disita karena tidak mampu lagi membayar cicilan kredit dari bank. Mereka korban krisis 2008, yang dikenal dengan krisis subprime mortgage.

Kita semua tahu krisis yang awalnya dibuat swasta yang mendewakan mekanisme pasar itu kini justru menyeret peran negara. Yang mengawali adalah pemerintah Obama dengan memberi dana talangan bagi banyak perusahaan keuangan besar, seperti Goldman Sachs, Merryl Lynch, dan Lechman Brothers.

Sebenarnya kebangkrutan Lehman Brothers, yang berumur 158 tahun, merupakan simbol berakhirnya kepercayaan pada kapitalisme pasar bebas. Pasar bukan lagi memberi solusi untuk perekonomian, tapi menjadi sumber masalah.

Sebaliknya, negara yang kerap dianggap sebagai biang kerok ternyata bisa memberi solusi lewat bailout, bandingkan dengan narasi Kenichi Ohmae dalam The End of Nation State (1992) bahwa negara ibarat “dinosaurus yang menunggu ajal”.

Hal yang menjengkelkan, bailout itu ternyata disusul dengan pemberian bonus besar pada para manajer di lembaga keuangan, di tengah angka pengangguran yang tinggi dan kian merosotnya daya beli masyarakat. Kejengkelan itu kian menggerogoti kapitalisme.

Ekonomi-ekonomi yang menjadi jantung kapitalisme, seperti AS dan Uni Eropa, kian dirongrong krisis utang yang hari-hari ini tampak kian rumit.

Berdasarkan data 2011, AS memiliki utang 92,7 persen dari PDB-nya (US$ 14,582 triliun), 17 negara zona Euro memiliki utang 92,7 persen dari PDB-nya (US$ 6,183 triliun). Tingkat pengangguran di negara-negara tersebut relatif tinggi, yaitu 9,6 persen di AS dan 9,9 persen di 17 negara zona Euro (Times, Juli 2011).

Negara-negara itu terancam gagal bayar, yang kalau terjadi bisa memicu kepanikan global.

Kini negara-negara kapitalis baru seperti Jepang, India, atau pun China mulai kesulitan menjual produk domestik mereka, karena rendahnya daya beli di pasar di AS atau Eropa. Akibatnya Indonesia kian kebanjiran produk China. Ujung-ujungnya ada krisis berantai, yang bisa menyeret negara manapun.

Berutang kepada Swasta

Pinjaman AS yang besar itu bila ditelusuri ternyata berutang kepada segelintir pemilik modal yang terus diuntungkan dalam sistem pasar yang kapitalistik dan spekulatif. Ini karena utang pemerintah AS yang terus bertambah tak lepas dari peran orang-orang di Wall Street.

Itu terjadi karena The Fed atau Bank Sentral AS yang didirikan 23 Desember 1913 sebenarnya adalah “institusi swasta” dengan kewenangan mencetak uang untuk pemerintah AS dan para pemiliknya, antara lain oleh Eugene Meyer (putri dari Katherine Graham, pemilik koran The Washington Post) dan pedagang senjata JP Morgan.

Utang terjadi karena pemerintah AS lewat menteri keuangannya (yang biasanya juga orang titipan dari Wall Street), mengeluarkan surat utang kepada The Fed dengan jumlah tertentu. Berdasarkan jumlah itu, The Fed mencetak uang kertas dan menambahkan bunga sekitar 6 persen yang harus ditanggung pemerintah AS.

Akibatnya, pemerintah AS akan terus berutang kepada The Fed karena bunga tersebut hanya bisa dibayar bila ada perintah untuk mencetak uang baru, yang berarti utang bertambah.

Utang dari pemerintah AS ini menjadi jaminan bagi The Fed untuk kemudian meminjamkan uang kepada bank-bank komersial di AS. Akibatnya pemerintah AS terjerat kekuasaan The Fed dan institusi-institusi keuangan di Wall Street.

Bila demo anti-Wall Street meluas, itu karena corak politik luar negeri AS telah memaksa negara-negara satelitnya, lewat IMF atau Bank Dunia, untuk meliberalisasi pasar domestik mereka sehingga memungkinkan korporasi-korporasi besar yang dananya didukung Wall Street mengambil alih sejumah aset strategis negara-negara itu.

Para Predator

Seiring globalisasi, muncul satu model kapitalisme baru yang lebih rakus dan mendominasi perekonomian global. Oleh ekonom Perancis Frederic Lordon mereka disebut "predator" atau pemangsa, di antaranya Grup Carlyle, KKR, Grup Blackstone, Colony Capital, dan Apollo Management.

Dalam kurun singkat mereka mampu mengelola dana milik ribuan bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun di seluruh dunia dengan nilai hingga US$ 1.600 miliar (Rp 14.880 triliun). Perekonomian dunia benar-benar di tangan segelintir orang.

Indonesia jelas tidak lepas dari pengaruh mereka. Simak saja, dari periode 9 hingga 26 September 2011 tercatat Rp 24,58 triliun dana asing keluar dari SBN (Surat Berharga Negara). Mereka pasti mencari negara yang dianggap bisa memberikan return lebih.

Mereka memang rakus dan tidak manusiawi lagi. Mereka bukan hanya menyita rumah orang seenaknya, tapi tak mempunyai hati pada kaum miskin, bahkan kedaulatan negara bisa dilecehkan.

Keunggulan dari kapitalisme adalah penumpukan modal atau kekayaan materi sehingga ketamakan menjadi hal yang jamak. Meminjam istilah Martin Jacques (2004), ketamakan justru menjadi keutamaan (selfishness as a virtue). Di situ tak ada spirit untuk berbagi.

Kesenjangan kian menganga di mana-mana. Jadi gerakan anti-Wall Street sesungguhnya tengah mengingatkan dunia bisa terjerumus dalam krisis yang lebih rumit dan berlapis-lapis lagi, jika ketamakan tidak ditolak atau dikritisi.

Dengan demikian, ulah para kapitalis dengan gurita kekuatannya yang mengatur roda perekonomian dunia harus ditinjau. Namun, kapitalisme termasuk ideologi yang sakti, karena meski kerap terjebak krisis, selalu saja ada jalan keluar. Inilah keunggulan kapitalisme, sebagaimana diungkapkan filsuf kapitalisme Von Hayek.

Kapitalisme kini dibelit krisis karena utang yang besar. Pasar yang menjadi andalan terus melesu. Akibatnya daya beli masyarakat terus melorot, sementara negara juga ikut terbelit utang dan tak mampu menciptakan lapangan kerja baru di tengah melonjaknya angka pengangguran.

Demonstrasi anti-Wall Street seharusnya menyadarkan kita bahwa sudah waktunya roda perekonomian kita diatur sesuai amanat konstitusi agar tercipta pemerataan kesejahteraan. Segala bentuk ketamakan yang hanya makin memperkaya segelintir orang dan mempermiskin yang sudah miskin harus diakhiri.

URL Source: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/anti-wall-street-antiketamakan/

Restu Ika Anna Putri
Penulis adalah pemerhati masalah ekonomi keuangan, bekerja di sebuah bank.

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Sinar Harapan    
  Tanggal:   02 Des 11    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail