Industri nasional 'terjajah' kebijakan domestik

 
Oleh: Yusuf Waluyo Jati & Chamdan Purwoko


 

Ketika Indonesia mulai memasuki era industrialisasi yang mulai digulirkan sekitar 1970-an, sebenarnya sudah berada pada rel yang benar. Saat itu, pembangunan industri nasional dimulai dengan pendirian pabrik baja PT Krakatau Steel di Cilegon.

Pabrik baja merupakan mother industry bagi sektor lainnya seperti transportasi, manufaktur, properti, infrastruktur, otomotif hingga peralatan rumah tangga yang paling sederhana. Pabrik baja menjadi penopang dalam pengembangan sektor manufaktur.

Namun, sayangnya belakangan arah kebijakan pengembangan industri menjadi tidak jelas. Lihat saja, sektor industri terus dibebani berbagai pungutan dan pajak-pajak-yang kadang tumpang tindih-sehingga membuat daya saing menjadi lemah.

Berbagai pungutan liar sejak barang keluar dari pabrik hingga menuju pelabuhan ekspor kian membebani pengusaha. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga sedemikian lemah sehingga membuat industri ogah melakukan riset. Di sisi lain, pasar domestik seolah dibiarkan kebanjirkan produk impor ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mutunya.

Sumber-sumber bahan baku dan energi yang merupakan aset dasar dari pembangunan industri manufaktur ternyata justru lebih banyak dinikmati negara lain yang notabene merupakan pesaing di pasar ekspor.

Arah kebijakan pengembangan industri nasional hanya terlihat indah dan bagus di dalam buku tebal yang tersimpan rapi di laci meja para pengambil keputusan.

Faktanya, sampai sekarang industri manufaktur nasional masih sangat bergantung pada bahan baku impor dan berdaya saing lemah akibat berbagai faktor tadi.

Semua kondisi ini membuat industri di dalam negeri sulit berkembang. Padahal, industri manufaktur nasional memainkan peran strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Sebagai ilustrasi, peredaran produk baja ilegal dan nonstandar diperkirakan mencapai US$800 juta (lebih dari Rp7 triliun) dalam tiga tahun terakhir, atau sekitar 25% dari nilai impor baja yang resmi tercatat di Departemen Perdagangan sebesar US$3,37 miliar per tahun.

Sementara itu, di sektor farmasi, WHO pernah memperkirakan obat palsu yang beredar di Indonesia pada tahun lalu mencapai Rp2,6 triliun atau 10% dari total konsumsi obat nasional yang berkisar Rp26 triliun.

Analis sektor industri Mudrajad Kuncoro mengungkapkan berdasarkan hasil survei, industri manufaktur yang berorientasi ekspor bahkan harus menyisihkan dana sekitar Rp3 triliun per tahun (sekitar US$300 juta) untuk uang pelicin (grease money). "Uang ini dipakai untuk a.l. membayar pungli, upeti, dan biaya ekstra lainnya. Lokasi yang dituding rawan pungli terutama jalan raya dan pelabuhan," katanya.

Selain itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga pernah memperkirakan nilai impor tekstil dan produk tekstil (TPT) selundupan mencapai 50% dari penyerapan pasar domestik. "Kalau ada perusahaan garmen, tekstil, sepatu tutup atau mem-PHK karyawannya, itu hal biasa pada saat ini. Kalau ada yang masih survive, itu alhamdulillah. Kalau ada yang bisa ekspansi, wah...itu ajaib," kata Ketua API Benny Soetrisno dalam satu kesempatan.

Daya saing industri yang secara umum masih rendah memang tidak lepas dari krisis multidimensi yang terjadi pada 1997. Peranan industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan sejak 1998.

Gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan penurunan peran industri dalam perekonomian secara menyeluruh, mulai merayap di sentra-sentra industri utama, khususnya di Jawa.

Berdasarkan data Departemen Perindustrian, hingga kuartal I/2007, sebagian besar sektor industri tumbuh melambat seperti industri makanan, minuman, dan tembakau, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kulit dan alas kaki, pupuk, kimia dan barang karet, logam dasar, besi dan baja, bahkan industri kayu dan hasil hutan mencatat pertumbuhan negatif.

Potret buram industri manufaktur nasional kian menjadi-jadi karena struktur perekonomian Indonesia ternyata sangat rentan terhadap berbagai gejolak eksternal yang sering menggoyang stabilitas makroekonomi jangka pendek.

Fluktuasi harga minyak dunia yang menembus US$78 per barel, dan gonjang-ganjing harga ekspor komoditas primer di pasar global, hingga volatilitas suku bunga The Fed bisa melemahkan kinerja industri secara tiba-tiba.

Survei Bank Dunia

Hasil survei World Bank pada 2004 menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi, ketidakpastian kebijakan, korupsi di tingkat pemda dan pusat, perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja menjadi faktor penyebab investor terus diliputi berbagai rasa kekhawatiran berbisnis di Indonesia.

Sektor perizinan Indonesia pun disorot. Survei Unctad dalam World Investment Report baru-baru ini mencatat peringkat Indonesia meraih rapor buruk bila dilihat dari indeks kinerja investasi.

Sepanjang semester II/ 2007 ini, industri manufaktur diperkirakan tetap akan mengalami kemerosotan kinerja akibat dampak langsung dari ketidakstabilan makroekonomi yang dapat kembali memicu penurunan daya beli, daya saing, dan efisiensi serta membuat rapuh struktur industri. Akibatnya selanjutnya, target pertumbuhan industri sebesar 7,9% pada akhir 2007 menjadi mengawang-awang.

Struktur rapuh

Sebenarnya problem utama industri nasional adalah strukturnya yang rapuh akibat sejumlah faktor.

Pertama, aktivitas industri manufaktur modern sejauh ini masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra sehingga pulau-pulau utama lain di Indonesia kurang memegang peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Akibat lainnya, operasional industri menjadi tidak efisien karena sektor pengolahan berada jauh dari sumber bahan baku.

Kedua, hampir seluruh industri manufaktur masih sangat bergantung pada bahan baku impor, bahan antara, dan komponen. Ketiga, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi sehingga masih banyak sektor industri hanya berperan bak tukang jahit dan tukang rakit seperti yang terjadi di sektor TPT, elektronik, dan alas kaki.

Keempat, masalah rendahnya kualitas SDM, sebagaimana tercermin pada tingkat pendidikan tenaga kerja industri, menyebabkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri tidak kompetitif.

Kelima, belum terintegrasinya sektor IKM dan industri skala besar membuat industri pendukung tidak berkembang.

Semua kondisi riil itu merefleksikan bahwa industri manufaktur nasional sebenarnya masih dalam kondisi 'terjajah'.

Bukan saja terjajah oleh serbuan barang impor ilegal yang kian merajalela tapi juga kebijakan domestik oleh pemerintah sendiri yang dinilai belum proindustri. (chamdan@ bisnis.co.id/yusuf.waluyo@bisnis. co.id)

URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL

Yusuf Waluyo Jati & Chamdan Purwoko
Wartawan Bisnis Indonesia

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Bisnis Indonesia    
  Tanggal:   15 Agt 07    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail