Demokrasi Minus Kesejahteraan

 
Oleh: Didik J Rachbini


 
Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 ini diperkirakan akan cukup baik sejalan dengan berkurangnya krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa. Itu berarti faktor eksternal akan lebih kondusif bagi perekonomian Indonesia.

Dengan demikian, kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi dapat didongkrak lagi bukan hanya dari sumber pertumbuhan internal di dalam negeri, melainkan juga dari perdagangan, ekspor, dan arus investasi masuk dari luar negeri.

Faktor eksternal sangat penting bagi ekonomi Indonesia karena selama ini sudah dibuka dan diarahkan bersaing keluar meskipun level daya saingnya masih berada di ujung paling belakang.

Kawasan Asia dengan pusat pertumbuhan China, ASEAN, dan India dapat mendongkrak kinerja ekonomi Indonesia. Infrastruktur warisan lama, bonus demografi, dan banyak faktor yang lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun kinerja kebijakan tidak optimal.

Pekerjaan rumah

Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang berat di dalam negeri, yakni isu kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kasus kemiskinan di Indonesia dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan ukuran yang ringan masih sangat merisaukan (Kompas, 12/7/2010).

Jumlah penurunan golongan miskin di Indonesia tidak selaras dengan pencapaian indikator ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan APBN, serta pertumbuhan sektor keuangan dan perbankan. Jumlah golongan miskin sampai Maret 2010 ini masih sangat besar jumlahnya, sekitar 31 juta orang atau masih sekitar 13,3 persen dari jumlah penduduk.

Ukuran kemiskinan absolut versi BPS ini tergolong ringan karena hanya mematok garis kemiskinan sekitar Rp 190.000 per orang per bulan di pedesaan dan sekitar Rp 230.000 per orang per bulan di perkotaan.

Golongan miskin di sekitar garis tersebut masih sangat banyak jumlahnya. Artinya, jika garis batas kemiskinan dinaikkan sedikit saja, kemiskinan bisa mencapai dua kali lipat dari angka tersebut. Bahkan, bukan tidak mungkin membengkak menjadi tiga kali lipat sejalan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terakhir ini.

Inilah satu dimensi, yakni dimensi kesejahteraan, yang tidak dilihat dengan saksama oleh elite, pemimpin, dan pelakon demokrasi pada saat ini. Selama ingar-bingar perjuangan demokrasi, aspek kesejahteraan rakyat tertinggal atau tepatnya ditinggalkan. Pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, sektor keuangan, dan perbankan mengalami pertumbuhan yang cukup, tetapi kesejahteraan rakyat banyak tidak mengalami perbaikan, yang signifikan.

Masalah kesejahteraan ekonomi menjadi pembahasan kritis pada headline harian Kompas beberapa waktu yang lalu. Data tersebut tentu mengkhawatirkan kita semua karena kemudian timbul pertanyaan, apa hasil reformasi dan demokrasi selama ini? Kerisauan tersebut lebih kuat lagi karena negara-negara lain, seperti China, Thailand, dan Vietnam, berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya secara drastis dan signifikan mengurangi jumlah golongan miskinnya.

Catatan Faisal Basri terhadap perkembangan pembangunan ekonomi ini, masih terus mempertanyakan, ”Apakah pembangunan kita salah arah?” Keraguan seperti ini wajar karena Indonesia jauh lebih lambat, kalau tidak hendak dikatakan gagal, dalam menangani masalah kemiskinan dibandingkan dengan negara lainnya. China berhasil menurunkan masyarakat golongan miskin dari 31 persen menjadi 6 persen, sedangkan Vietnam lebih drastis lagi dari 51 persen menjadi hanya 3 persen dalam satu dekade terakhir ini.

Demokrasi ”pasar loak”

Jumlah golongan miskin di Indonesia dikatakan terus menurun, tetapi tergolong lambat sekali, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain tersebut di atas. Penurunan ini dapat dikatakan tidak signifikan. Seperti perumpamaan seorang pelajar yang naik peringkatnya dari ke-70 ke peringkat ke-69, yang tidak bermakna apa-apa dalam pergeseran angka-angka tersebut (indifferent). Itu berarti bahwa kita masih mempunyai pekerjaan rumah yang masih berat dalam aspek kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Lalu ada pertanyaan besar, apa hasil dari reformasi dan demokrasi, yang ingar-bingar selama ini? Apa artinya itu semua bagi rakyat jika dampaknya terhadap kesejahteraan dan perbaikan hidup mereka tidak nyata?

Setelah dilihat dari berbagai sisi, ternyata ada yang salah di dalam proses dan praktik demokrasi kita selama ini. Politik yang dijalankan tidak lebih sebagai demokrasi ”pasar loak”, yang mempertukarkan barang kacangan atau barang bekas, murahan, tidak bernilai, dan transaksinya bernuansa aji mumpung (moral hazard) karena ada informasi yang tidak simetris. Demokrasi kacangan seperti ini akan menghasilkan kontrak instan, yang tidak lagi memerlukan visi bagi pemimpin politik, kecuali hanya jual beli pada masa pencoblosan.

Hasil penelitian Political Research Institute for Demokrasi (Pride) di Jawa Timur (Juni 2010) memperlihatkan praktik demokrasi pasar loak tersebut. Dari pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh calon pemimpin agar dia menang pilkada, diperoleh jawaban 60 persen ”transaksi uang saja”, ketimbang membenahi ekonomi, infrastruktur, perbaikan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Demokrasi bukan hanya semakin pragmatis, melainkan juga semakin mirip pasar loak, yang menjajakan barang kacangan.

Konsep pasar loak di dalam Teori Akerlof (pemenang Nobel ekonomi) menghasilkan pasar yang gagal (market failure). Sebabnya jelas, karena ada praktik moral hazard di dalamnya, informasi pasar tidak simetris, terjadi penipuan oleh pihak yang menguasai informasi, dan tentu saja pasar tersebut tergolong sebagai pasar yang tidak adil. Demokrasi kita sekarang ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pasar loak seperti diceritakan di atas. Bukti kegagalannya sudah terlihat dari indikator kemiskinan dan kesenjangan yang masih meluas, pengangguran tergolong tinggi, dan kesejahteraan secara umum belum memadai.

Jika tidak ada perbaikan dalam beberapa tahun ke depan, kita akan mempertontonkan hasil dari reformasi dan demokrasi seperti ini—demokrasi yang tidak memberi arti kesejahteraan ekonomi.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/2010/08/06/03455754/demokrasi.minus.kesejahter

Didik J Rachbini Ekonom

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Kompas    
  Tanggal:   06 Agt 10    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail