FB NOTES
Kasus Sisminbakum: Kejahatan Korporasi?

 
Oleh: Iwan Setiawan


 
Ahli hukum bisnis, Hotma Timbul berpendapat kasus korupsi jasa Sisminbakum adalah corporate crime. Jadi, katanya, tak mungkin hanya seorang direktur utama yang terlibat. Sejumlah indikasi dan bukti bahwa duit Negara ‘dirampok’ rasanya cukup memadai. Pertanyaannya, apa Kejaksaan Agung berani menyeret ‘The Untouchables’ ke meja hijau?

Senin, 19 Juli lalu, Hartono Tanoesoedibjo kembali datang ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) di Kementerian Hukum dan HAM. Menunggangi sedan mewah, Bentley hitam bernomor B 666 HO, Hartono ‘dikawal’ pengacara Hotman Paris Hutapea. Selain itu, pengusaha kondang Hary Tanoe, juga ikut mengiringi Hartono.

Seperti saat pertama kali diperiksa pekan lalu, Hartono tetap bungkam menghadapi puluhan wartawan yang menunggu sejak pagi. Kakak kandung Hary Tanoe itu masuk ke ruang pemeriksaan pidana khusus sekitar pukul 11.30 WIB, diiringi teriakan-teriakan sejumlah orang di luar pagar Kejaksaan Agung.

“Tahan Hartono.Tahan Hartono…”demikian teriakan massa yang mengaku berasal dari Laskar Empati Pembela Bangsa, yang bermarkas di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Barangkali para pendemo itu khawatir tersangka kasus yang diduga merugikan negara Rp 400 miliar itu melarikan diri. Maklum, sebelumnya Hartono Tanoe sempat kabur ke Taiwan, sehari sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka.

Lima jam kemudian, pemeriksaan usai. Hartono kembali memainkan jurus ‘tutup mulut’. Untuk meredam kejengkelan wartawan, kuasa hukum Hartono, Hotman Paris Hutapea memberikan penjelasan. Katanya, “Kali ini Hartono diperiksa dan dipanggil untuk melengkapi BAP [Berita Acara Perkara] yang ditanyakan minggu lalu.”

Menurut Hotman, jaksa menyodorkan 50 pertanyaan dan 20 diantaranya telah Dijawab Hartono. Jaksa meminta penjelasan, antara lain: siapa yang mengendalikan PT Sarana Rekatama Dinamika , dan manfaat dari Sisminbakum. Lewat Hotman, Hartono menuturkan bahwa Sisminbakum adalah proyek yang sah dan tidak merugikan keuangan negara. Kata Hotman “Lima perak saja negara tidak dirugikan,”

Selain itu, Hotman menjelaskan meski Hartono Tanoe tercatat sebagai wakil Komisaris Utama PT SRD, namun Hartono tidak ikut mendirikan PT Sarana (pengelola Sisminbakum) Alasannya, nama Hartono cuma ‘dipinjam’. Sayangnya Hotman tak bersedia menjelaskan, siapa atau pihak mana yang bisa ‘memperalat’ pengusaha sekelas Hartono Tanoe.

Namun Jaksa Muda Pidana Khusus, M. Amari punya sikap berbeda terhadap kekhawatiran kaburnya Hartono. Kepada Beritasatu.com, M. Amari bilang begini,”Kalau Hartono mau melarikan diri, pasti sekarang ia nggak pulang. Waktu itu ia memang sudah berencana mengunjungi anaknya yang sekolah di luar negeri, tapi kemudian sakit. Jadi ia sekalian berobat disana.”

Tebang Pilih

M. Amari secara tak langsung menjawab pertanyaan sejumlah pihak, antara lain Syarifudding, anggota Komisi III DPR, kenapa Hartono tak ditahan. Syarifudding sempat bertanya, apakah penegak hukum tebang pilih dalam perkara korupsi Sisminbakum?

Faktanya, tersangka lain yang sudah dijatuhi hukuman lima tahun lewat putusan kasasi Mahkamah Agung Mei lalu, Yohanes Waworuntu, usai diperiksa, 12 Desember 2008, eks direktur utama PT. SRD itu langsung ditahan.

Yohanes juga heran, keputusan kasasi Mahkamah Agung yang tambah berat (5 tahun penjara plus denda Rp 368 miliar, sedangkan putusan Pengadilan Negeri 2 tahun dan Pengadilan Tinggi 4 tahun) begitu cepat keluar. Ia menerima surat keputusan Kasasi dari MA pada 24 Mei lalu, padahal sidang kasasi Yohanes baru digelar 12 Mei. Keputusan Kasasi MA ini mungkin layak dicatat sebagai yang tercepat sepanjang sejarah berdirinya Mahmakah Agung.

Padahal nomor registrasi kasasi Yohanes 651, sedangkan kasasi terhukum lain dalam kasus yang sama, Romli Artasasmita, mantan dirjen Administrasi Badan Hukum, yang bernomor: 591, belum juga diputus sampai pekan lalu.

Corporate Crime

Yohanes ditahan mulai ditahan 12 Desember 2008, menyusul ditahannya Dirjen AHU Syamsudin Manan, dan dua pendahulunya, Zulkarnaen Yunus dan Dr. Romli Atamasasmita, awal November 2008. Menyimak bagaimana Kejaksaan Agung mengusut korupsi Sisminbakum, seorang kandidat doktor di bidang hukum bisnis bernama Hotma Timbul SH, menyimpulkan, “Kasus Sisminbakum ini tergolong corporate crime.”

Jadi, tak masuk di akal dia, dari pihak pengelola Sisminbakum, PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) hanya direktur utamanya yang bersalah.

Setidaknya, menurut pengamatan Hotma, tanpa mengusut pemilik PT SRD, kasus ini tak akan tuntas. “Penyidik mestinya bisa mengecek kemana sebagian besar aliran dana PT SRD. Dari situ akan ketahuan, siapa yang memakai PT Sarana sebagai kedok untuk ‘merampok’ duit negara.” Imbuhnya.

Memang, secara formal, tanggung jawab dalam sebuah perusahaan pertama-tama ada pada pemimpin dewan direksi. Dalam hal PT SRD, Yohanes Waworuntu direktur utamanya, terlepas apakah dia “dipaksa” berbuat, atau tindakan itu merupakan kebijakannya.

Yohanes Tak Ingin Sendiri

Sulit, mungkin mustahil, Yohanes berkelit dari tanggung jawab. Masalahnya, seperti dikatakan ahli hukum bisnis Hotma Tombul, ini kejahatan perusahaan, jadi bukan hanya direktur, pemegang saham mesti juga disidik. Anehnya hingga kini, Kejaksaan belum menyidik Komisaris utama PT. SRD, Gerard Yakobus.

Mungkinkah? Yohanes telah mengadukan para hakim dan jaksa dalam kasus Sisminbakum ini ke Mahkamah Yudisial, karena ia merasa “dikorbankan”. Juga, ia mengadukan keterlibatan Hartono dan Hary Tanoesoedibjo ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepada KPK, Yohanes menyerahkan segepok dokumen dan foto yang menunjukkan keterkaitan kakak beradik Tanoesoedibjo dalam kasus Sisminbakum.

Modal Yohanes, ia bisa menunjukkan siapa sebenarnya yang berperan dalam PT SRD sebagai pengelola Sisminbakum. Yang jelas ia ketahui, ia hanya menjadi alat, dan itu diterimanya karena terpaksa. “Saya ada masalah di keluarga. Anak saya sakit kanker darah,” katanya kepada beritasatu.com. “Umur saya sudah tua, saya mau kerja di mana. Saya butuh duit untuk berobat [anak saya]. Biar dimaki-maki, ya sudahlah yang penting bisa menghidupi anak istri.

Celakanya bukan hanya dimaki-maki. Sejauh yang sudah disidik oleh Kejaksaan Agung, pengelolaan Sisminbakum melanggar hukum. “Dan saya jadi bumper,” kata Yohanes.

Sisminbakum Melanggar Hukum?

Salah satu penggagas Sisminbakum, mantan Menteri Kehakiman dan HAM Dr. Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa proyek ini tidak melanggar hukum. Alasannya, karena Sisminbakum tidak termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebaliknya, Kejaksaan Agung menemukan sejumlah bukti bahwa Sisminbakum melanggar ketentuan PNBP di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena semua penghasilan dari “jasa pelayanan hukum” masuk ke dalam PNBP. Sisminbakum, dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa sistem ini adalah jasa pelayanan pendaftaran akta perusahaan, jadi tergolong pelayanan hukum.

Selain itu, pembagian penghasilan dari Sisminbakum tak sejalan dengan Keppres no. 7 tahun 1998. Di Keppres ini diatur pembagian penghasilan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

Memang, tak disebutkan angkanya. Melainkan prinsip-prinsipnya, yakni, “saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.” Juga ditentukan dalam Keppres ini, “penawaran kerja sama terbuka dan transparan.”

Siapa Korporasi Itu?

Dari salinan berkas perkara yang dibuat panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sufianah SH, tercatat nama Hartono Tanoesoedibjo dan Bhakti Asset Management (BAM) adalah pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika.

Ketika meng-klik situs www.bhakti-investama.com Jumat, pekan lalu, BAM adalah unit usaha PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. Dan yang tersebut belakangan ini adalah anak perusahaan k PT Bhakti Investama Tbk. Selain PT Bhakti Capital, ada dua lagi ‘anak’ Bhakti Investama Tbk, yakni PT Global Mediacom Tbk ( menaungi MNC, termasuk stasiun TV RCTI, Global TV danTPI) dan PT. Citra Marga Nusaphala Persada (a.l: mengelola jalan tol) Adapun presiden direktur PT Bhakti Investama adalah Hary Tanoesoedibjo. Menariknya, hingga awal Juni, Hary Tanoe masih menjabat komisaris utama grup Bhakti.

Jadi, secara tak langsung, ada hubungan antara PT SRD dan PT Bhakti Investama Tbk. Setidaknya, salah satu anak perusahaan dari unit usaha Bhakti memiliki saham PT SRD, sebesar 99 persen. Sisa satu persen, atas nama Hartono Tanoesoedibjo. Dari Akta no. 339 tahun 2000 tentang pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika, tercatat sebagai pemegang saham: Endang Setiawaty (100 saham) sedangkan Gerard Yakobus dan Lydia Lilik Setia Rini, masing-masing memiliki 75 lembar saham PT SRD. Dari situs Bhakti diatas, nama Ratna Endang Soelistiowati tertulis sebagai Presiden Komisaris Bhakti Investama. Endang telah lama kenal dengan Bambang Rudiyanto Tanoesoedibjo (kakak Hary Tanoe) sejak mereka kuliah di Carleton University, Ottawa, Kanada di akhir tahun 80-an.

Jadi, kalau Yohanes mengaku hanya sebagai “alat” atau “bumper”, siapa yang mesti bertanggung jawab atas kebijakan PT SRD dalam mengelola Sisminbakum?

Lantas apa makna surat yang dibuat kepala personalia PT SRD, Andreas Murcuanto, tertanggal Mei 2002? Dalam surat itu tertulis bahwa Yohanes adalah benar general manager PT Bhakti Investama yang dimutasikan ke PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai direktur utama. Selain itu tertulis juga, sebelum bekerja di PT SRD, Yohanes pernah bekerja di PT. Bhakti dari 2 Agustus – September 2000.

Kata Yohanes kepada beritasatu.com: “ Saya tidak pernah melamar ke SRD, tetapi dimutasikan kesana. Kami, direksi, hanya boneka, tak punya kewenangan, hanya bisa mengusulkan.” Tutur Yohanes seraya menyodorkan sejumlah salinan dokumen terkait.

Bahkan, tambahnya, “Gaji karyawan [PT SRD] saja saya tidak tahu. Mengeluarkan uang seratus perak pun harus persetujuan Hartono Tanoe.”

Berapa Besar Peran PT Bhakti Investama?

Awalnya, Sisminbakum digodok ahli IT, John Sarodja Saleh, dan timnya. Ketika akan diterapkan, tim ini tak punya cukup dana. Saat itulah Bhakti Investama terlibat lewat Gerard Yakobus, bendahara Partai Bulan Bintang (1998-2000), partai yang didirikan oleh Yusril Ihza, antara lain.

Kemudian, “Sulit menyangkal Bhakti investama tak terlibat di SRD. Ada banyak saksi. Karena untuk menagih biaya di awal pembuatan Sisminbakum, kami harus datang ke kantor Bhakti di Jalan Sudirman,” tutur salah seorang bekas staf John Sarodja kepada beritasatu.com.

Menurut ahli IT tersebut, biaya pembuatan Sisminbakum sekitar 500-an juta rupiah itu sangat murah. Karena sebagian ongkos jasa atau gaji pembuatnya belum dilunasi.

Meski demikian, lewat sebuah talk show di stasiun televisi RCTI pekan lalu, Hary Tanoesoedibjo menyatakan bahwa PT Bhakti Investama tak tada hubungannya dengan PT SRD.

Jika begitu, inilah tugas Kejaksaan Agung dan pengadilan selanjutnya: mengungkapkan kebenaran…

Tulisan Ini diambil dari FB notes - Iwan Setiawan dengan sepengetahuan penulis

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Iwan Setiawan FB-Notes    
  Tanggal:   22 Jul 10    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail