Sukhoi dan Politik Luar Negeri RI

 
Oleh: J Soedjati Djiwandono


LAWATAN Presiden Megawati ke beberapa bekas negara sosialis Eropa Timur, terutama kesepakatan untuk membeli pesawat Sukhoi selama kunjungannya ke Moskwa, memberi kesan adanya perubahan dalam orientasi politik luar negeri Indonesia. Timbulnya Sukhoigate di DPR tidak hanya membenarkan kesan itu, tetapi juga menunjukkan betapa perubahan itu tampak tidak didasarkan pemikiran matang, baik dalam pengertian strategis maupun dalam konteks politik luar negeri.

Hal itu terkesan dari mendadaknya perubahan, seakan Indonesia bertingkah seperti anak kecil yang ngambek (atau mutung, Jawa), karena kecewa dengan sikap dan politik Amerika Serikat (AS): embargo atas bantuan militer AS, termasuk atas impor suku cadang untuk pesawat terbang (F-16, Hercules); sinyalemen adanya kelompok teroris dalam kaitan dengan jaringan teroris internasional; serangan AS atas Irak; dan kekecewaan dengan Dana Moneter Internasional.

PENGUNGKAPAN kekecewaan dengan cara itu mengingatkan praktik politik luar negeri bebas-aktif zaman Perang Dingin, yang menyerupai politik pemerasan (blackmail). Cara ini tidak lagi efektif seperti saat AS dan Uni Soviet berhadapan sebagai pesaing utama dalam Perang Dingin. Dan kita berhasil memainkan taktik seperti itu dalam konfrontasi dengan Belanda guna merebut kembali Irian Barat, tetapi gagal dalam konfrontasi terhadap Malaysia.

Kini AS tidak akan lagi bereaksi seperti dalam Perang Dingin dulu. Sampai sekarang belum terdengar reaksi terbuka atas "banting stir" politik luar negeri RI itu. Belum terdengar, misalnya, ada permintaan penjelasan Pemerinah AS kepada perwakilan kita di Washington DC. Jangan-jangan sikap AS hanyalah "memangnya gua pikirin?"

Meski demikian, tidak mustahil Pemerintah AS melihat sikap Indonesia sebagai suatu snub. Lewatnya pesawat Hornet AS di atas Bawean belum lama ini bisa dilihat sebagai ungkapan ketidaksenangan AS dengan sekadar "menggelitik" kalaupun tidak "memprovokasi" pihak Indonesia, khususnya menggoda kesiapsiagaan pertahanan kita.

Ternyata kita pun sedikit kebingungan, apakah pesawat Hornet itu melanggar kedaulatan kita atau tidak, khususnya dalam kaitan dengan asas kepulauan atau "wawasan nusantara" yang diakui dalam konvensi hukum laut internasional. Konon Indonesia positif menganggapnya sebagai pelanggaran atas kedaulatan kita.

Sukhoigate lebih lanjut mengungkapkan betapa acak-acakan prosedur yang ditempuh untuk membeli pesawat Sukhoi. Pembelian pesawat yang canggih dan mahal itu didasarkan pertimbangan strategis. Apa nilainya untuk pertahanan negara? Apakah Indonesia menghadapi ancaman dari luar?

Lalu apa arti dua atau empat pesawat dan helikopter, padahal itu pun sudah amat mahal dibandingkan dengan kemampuan yang saat ini kita miliki, dan konon rencana pembelian pesawat itu belum dianggarkan dalam APBN yang kini berlaku?

Kita tidak perlu malu ketinggalan dari Singapura atau Malaysia, misalnya, dalam perlengkapan angkatan udara, bahkan kalaupun akhirnya kita mampu membeli pesawat Sukhoi itu sampai satu atau dua skuadron.

Dalam era Soekarno dulu, ada ucapan yang menggambarkan megalomania rezim (dalam konteks sekarang lebih parah), yang membandingkan Indonesia dengan seorang yang sakit dan lapar tidak membeli makan atau obat, tetapi membeli dasi! Jangan-jangan Sukhoigate justru akan menjelma menjadi Sukhoishame!

SELAMA ini persepsi tentang ancaman dari luar itu tidak pernah menjadi perhitungan utama dalam strategi pertahanan dan keamanan negeri ini. Tekanan selalu diletakkan pada ancaman internal. Dalam bayangan, negara mana yang akan menyerang kita? Apalagi sekarang, keutuhan negara akan bergantung pada perkembangan dalam negeri sendiri.

Sebagai bangsa, apakah Indonesia akan dapat bertahan apabila kita terus menjadi bangsa yang penuh pretensi, terus membohongi diri: pura-pura bersatu, seolah mempunyai ikatan kuat pada seperangkat nilai-nilai kemanusiaan bersama, padahal kita, bahkan, tidak memahami perbedaan antara hak dan kewajiban, apalagi kalau hal itu menyangkut "kebebasan beragama"; kita menjadi bangsa yang sok agamis, menganggap agama sebaga panacea untuk segala macam persoalan; seolah diikat oleh ideologi yang sama yang mempersatukan, padahal justru terus menjadi sumber konflik karena kita tidak bersatu dalam pemahamannya.

Kita selalu merasa sebagai bangsa yang besar, tetapi sikap dan tingkah laku kita tidak mencerminkan kebesaran itu: mudah tersinggung, terlalu gemar dipuji dan disanjung, tidak toleran pada perbedaan. Kita menjadi bangsa yang egois, memikirkan kepentingan sendiri dan kelompok sempit. Bagaimana bangsa yang demikian akan dapat bertahan hidup? Bagaimana NKRI akan bertahan hidup apabila tidak serius menanggulangi berbagai bentuk ketidakadilan dan KKN, serta menegakkan supremasi hukum?

Bagaimanapun, perhitungan strategi itu menjadi tugas Departemen Pertahanan. Namun, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil-yang akhir-akhir ini begitu gigih mempertahankan NKRI yang dinilainya "lebih penting daripada HAM"- sama sekali tidak dilibatkan dalam pemikiran tentang pembelian pesawat Sukhoi itu. Dan sempat menjadi kontroversi tentang keterlibatan Panglima TNI dalam masalah itu sehingga dia sempat dituduh berbohong kepada publik.

Tidak kalah memalukan, Menperindag dan Kepala Bulog bersama tiga pengusaha memegang peran penting dalam pembelian pesawat itu dengan dalih sembari jualan komoditas ekspor dalam bentuk counter-trade, yang tidak menyangkut esensi persoalannya. Nilai strategis pembelian pesawat Sukhoi pasti sedikit sangkut pautnya dengan masalah jualan barang! Dan Bulog pun mengurusi sesuatu yang bukan menjadi porsinya.

DPP PDI Perjuangan, lewat salah seorang ketuanya, Roy BB Janis, menuduh Menperindag Rini MS Soewandi selalu melemparkan tanggung jawab dalam masalah pembelian Sukhoi itu kepada Presiden Megawati. Dan, kata Roy, jika perlu dia dicopot dari kabinet!

Roy menyatakan, Sidang Tahunan MPR Agustus 2003 tidak dapat minta pertanggungjawaban Presiden Megawati karena sidang hanya untuk mendengar "laporan Presiden". Anehnya, tak ada orang peduli saat Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan hal yang sama sebelumnya. Sidang Istimewa MPR pun dipercepat guna mencopot mandat Presiden.

Jadi, pantaslah dipersoalkan masalah pembelian pesawat Sukhoi itu. Sukhoigate tidak kalah penting daripada Buloggate dan telah mengungkapkan betapa semrawutnya cara pikir, cara kerja, dan koordinasi Kabinet Megawati. Lagi pula, kalaupun pemerintahan Megawati tidak bisa digambarkan sebagai lame-duck government, suatu perubahan penting dalam orientasi strategi dan politik luar negeri seharusnya menunggu hasil Pemilu 2004, yang dapat berakibat terbentuknya suatu pemerintahan baru.

Akan tetapi, mungkin tidak relevan bicara tentang perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Megawati. Itu terjadi karena sulit dilihat adanya pola atau orientasi yang jelas dan konsisten dalam politik luar negeri pemerintahan pasca-Soeharto, seperti tercermin dari lawatan ke luar negeri, terutama oleh Presiden Abdurrahman dan Megawati, yang sifatnya kelihatan whimsical, tidak jelas arah dan misi kenegaraannya.

Sikap dan ucapan-ucapannya tentang negara-negara tetangga sering tidak diplomatis dan tidak bersahabat, padahal kepentingan strategis kita amat dekat berkait dengan mereka. Kedua presiden itu memang cenderung menjadi menlunya sendiri, mungkin meniru Presiden Soekarno dulu, yang dalam hal itu jauh lebih unggul.

Memang, kiprah internasional suatu negara mempunyai kredibilitas jika didukung kemapanan dalam negeri. ASEAN yang beranggotakan negara terbesar keempat di dunia tidak kelihatan memiliki leverage yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam negeri Myanmar yang menyangkut penahanan Aung San Suu Kyi.

Langsung atau tidak, semua gejala itu mencerminkan kemelut politik di dalam negeri Indonesia sendiri dalam "era reformasi". Adagium klasik tetap berlaku: Foreign policy begins at home. Di situlah arti prioritas untuk menata rumah tangga sendiri.

J Soedjati Djiwandono Analis Politik, Tinggal di Jakarta

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/11/opini/422897.htm


  Keterangan Artikel  
  Sumber: Kompas    
  Tanggal:   11 Jul 03    
  Catatan:      
     
Versi Bersambung
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail