Indonesia di Tengah Liberalisasi Ekonomi

 
Oleh: Gonda Yumitro


Membaca tulisan Henry Saragih, ketua umum Serikat Petani Indonesia, yang berjudul “Selamat Tinggal WTO dan Perdagangan Bebas”, di Sinar Harapan, 14 Juni 2011, saya tertarik untuk memberikan tanggapan.

Dalam tulisan tersebut, Henry Saragih menggambarkan bagaimana kegagalan diplomasi WTO dalam dekade terakhir.

Akibatnya ketimpangan ekonomi antara negara kaya dan negara miskin semakin besar. Menurutnya, WTO tidak lebih dari penjajahan gaya baru.

Oleh karena itu, upaya untuk menghidupkan kembali negosiasi WTO harus ditolak. Yang diperlukan, menurutnya, adalah membangun demokrasi ekonomi berbasis konstitusi yang ramah lingkungan, demi kesejahteraan dan keadilan sosial, sesuai UUD 1945.

Menurut saya, tulisan itu menunjukan keinginan dan semangat penulis akan adanya sistem ekonomi yang melindungi masyarakat lemah.

Akan tetapi, melihat posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi politik global dewasa ini, rasanya itu sulit terwujud.

Dilema Indonesia

Pembelaan terhadap nasib kaum marginal agar mendapatkan kesejahteraan ekonomi sebagai warga negara adalah hal yang seharusnya dilakukan setiap negara.

Hanya saja, kita berada pada suatu sistem di mana kebijakan negara tidak murni berdasarkan persoalan domestik semata. Ada banyak isu dan pengaruh internasional yang perlu dipertimbangkan.

Persoalan menjadi semakin sulit bagi negara yang masih lemah. Negara yang belum cukup mempunyai kekuatan dalam politik internasional.

Apalagi secara domestik mempunyai berbagai persoalan serius seperti korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan penataan sistem pendidikan yang bermasalah.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mempunyai beberapa persoalan tersebut. Negara ini begitu ringkih, baik dalam politik internasional maupun domestik.

Kondisi ini sebenarnya bukan hanya produk rezim masa kini, melainkan sudah merupakan persoalan yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Ekonomi Indonesia mempunyai masalah serius sejak Orde Baru menjadikan utang luar negeri sebagai penopang perekonomian bangsa.

Apalagi setelah Indonesia meratifikasi kesepakatan WTO sebagai bagian dari Konsensus Washington pada 1994.

Hal ini menandakan persetujuan Indonesia untuk meliberalisasi ekonomi bangsa. Ekonomi domestik akan sangat terpengaruh oleh ekonomi internasional.

Krisis global 1997 tidak bisa membuat Indonesia mengelak dan menyebabkan Indonesia berada pada posisi kritis.

Masalahnya adalah rezim setelah itu seperti tidak mempunyai komitmen yang cukup untuk belajar dari sejarah, dalam upaya membangun ekonomi bangsa.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah utang luar negeri Indonesia yang kian hari semakin meningkat.

Data menunjukkan bahwa utang Indonesia sekarang sudah berada pada titik mengkhawatirkan, mendekati angka Rp 2.000 triliun.

Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan 2004 yang hanya Rp 1.294,8 triliun. Pada 2009 saja, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 1.667 triliun.

Implikasi utang ini adalah hilangnya independensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis.

Pengaruh kelompok korporasi dan pemodal begitu terasa. Nasib kalangan ekonomi lemah pun, seperti petani, buruh, semakin tidak jelas.

Ekonomi Domestik

Kelompok sosialis biasanya menilai bahwa WTO (sama halnya dengan Bank Dunia dan IMF), tidak lebih dari institusi yang mendukung perkembangan liberalisasi ekonomi dunia.

Hal ini pada akhirnya hanya akan menguntungkan negara-negara kuat dan membuat negara berkembang menjadi ketergantungan.

Negara berkembang tidak lebih dari penyedia sumber produksi dan tenaga kerja yang murah, serta pasar bagi negara-negara maju.

Meskipun demikian, kelompok liberal beralasan bahwa tidak ada salahnya dengan liberalisasi ekonomi dunia. Justru dengan liberalisasi ekonomi persoalan ekonomi global bisa diselesaikan.

Adapun ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara maju dan berkembang akan hilang seiring waktu. Mereka beralasan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari daerah-daerah maju ke daerah-daerah berkembang, dari kota ke desa.

Menurut mereka lagi, keberhasilan liberasasi ekonomi bisa dilihat dari kasus India dan China yang tumbuh sebagai dua kekuatan ekonomi baru dunia.

Dalam kasus India, misalnya, pertumbuhan ekonomi India meningkat drastis dari 6,7 persen pada 2008-2009 menjadi 7,4 persen pada 2009-2010. Pada 2011 ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi India mencapai angka 8,5 persen.

Suatu kondisi yang jauh berbeda ketika India masih begitu dekat dengan Rusia dan menerapkan sistem sosialisme.

Akan tetapi, satu hal yang begitu ditekankan oleh India adalah upaya untuk tidak menjadi budak ekonomi Amerika, meskipun mereka bekerja sama.

Untuk itu, mereka melakukan upaya penguatan kemandirian dan daya tawar dengan ”show off power” melalui peningkatan kualitas pendidikan.

India berhasil melakukan internasionalisasi pendidikan dan menghapus kendala dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris di tengah masyarakat global.

Selain itu, India cukup terkenal dengan budaya kesederhanaan yang meluas di tengah masyarakat, termasuk kalangan pejabat. Fasilitas mobil dinas pejabat, misalnya, bukanlah mobil mewah, bahkan merupakan produk lokal.

Kondisi ini banyak terinspirasi oleh kebiasaan Gandhi yang begitu mereka hormati.

Kalau begitu, bagaimana dengan Indonesia? Ucapan selamat tinggal WTO akan kehilangan makna jika Indonesia tidak mampu membangun kemandirian ekonomi dan menyelesaikan berbagai persoalan domestik serius lainnya.

URL Source: http://www.sinarharapan.co.id/content/read/indonesia-di-tengah-liberalisasi

Gonda Yumitro

*Penulis adalah Dosen Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang; Mahasiswa Political Science Jamia Millia Islamia, India.

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail